Kanaani: Pernyataan intervensionis Macron Dorong Kekerasan
(last modified Fri, 14 Oct 2022 14:42:40 GMT )
Okt 14, 2022 21:42 Asia/Jakarta
  • Nasser Kanaani, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran
    Nasser Kanaani, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk pernyataan Presiden Prancis mengenai perkembangan terakhir di Iran dan menyebutnya sebagai tuduhan politik, intervensionis, serta pendorong kekerasan dan pelanggaran hukum.

Kerusuhan baru-baru ini di Iran dengan dalih kematian Mahsa Amini sekali lagi membuat musuh asing Republik Islam Iran menggunakannya sebagai kesempatan untuk mencampuri urusan dalam negeri Iran dan memicu lebih banyak kerusuhan.

Dalam kerusuhan baru-baru ini, para pemimpin politik AS dan kadang-kadang Eropa, media mereka serta media berbahasa Persia yang didukung oleh Barat, menyalahgunakan insiden tragis yang sedang diselidiki dan mendukung para pembuat onar dan pengganggu keamanan dengan slogan mendukung hak bangsa Iran.

Kerusuhan di Iran

Menurut laporan IRNA, Nasser Kanaani, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, pada hari Jumat (14/10/2022), menanggapi pernyataan Presiden Prancis tentang perkembangan terakhir di Iran.

Menurutnya, Hak untuk protes damai diakui dalam Konstitusi Republik Islam Iran.

“Mengejutkan bahwa presiden dan beberapa pejabat pemerintah Prancis mengutuk tindakan pasukan keamanan dalam menangani pelaku kekerasan dan kerusuhan dalam perkembangan terakhir di Iran, kemudian mereka meminta pemerintah Iran untuk menghindari kekerasan dan menghormati hak-hak para perusuh, tetapi pada saat yang sama, sebagai tanggapan atas pemogokan buruh di sektor minyak dan gas serta kilang di Prancis, otoritas negara ini, termasuk juru bicara pemerintah, mengancam para pekerja jika mereka tidak mengakhiri protes dan pemogokan, pemogokan ini akan diakhiri dengan kekerasan!" ujar Kanaani.

"Ini adalah kemunafikan yang jelas dan sekali lagi membuktikan bahwa hak asasi manusia dalam kamus banyak pemerintah tukang klaim di Barat tidak lebih dari mainan dan alat untuk mencapai tujuan politik dan campur tangan dalam urusan negara lain," pungkas Jubir Kemenlu Iran.