Lima Poin Penting Pernyataan Rahbar di Pertemuan dengan PM Irak

Perdana Menteri Irak Mohammad Shia' Al Sudani Selasa (29/11/2022) pagi bersama delegasi tingkat tinggi tiba di Tehran dalam kunjungan dua hari ke Iran.

Al Sudani Selasa sore juga dilaporkan bertemu dengan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei. Pernyataan Rahbar selama pertemuan dengan PM Irak ini dapat dicermati dalam beberapa dimensi.

Pertama, dukungan tegas Rahbar atas stabilitas, kemajuan dan keamanan Irak. Irak memiliki garis perbatasan bersama dengan Iran lebih dari 1500 km. Kebijakan permanen Iran terhadap Irak setelah tumbangnya rezim Baath adalah mendukung stabilitas, keamanan, kemajuan dan juga memperkokoh hubungan bilateral di berbagai sektor.

Rahbar di pertemuan dengan Al Sudani menyebut kemajuan Irak dan mencapai posisi tinggi serta sejatinya menguntungkan Republik Islam Iran. Rahbar mengingatkan, "Pandangan kami terkait keamanan Irak adalah jika pihak manapun berencana merusak keamanan Irak, maka kami akan berdiri di depan Irak serta menjadi tameng untuk melindungi Baghdad."

Poin kedua adalah penekankan atas urgensi koherensi dan persatuan kubu-kubu dalam negeri Irak. Menurut perspektif Rahbar, Irak dari sisi kekayaan alam dan sumber daya manusia (SDM), serta kemajuan budaya, sejarah dan peradaban merupakan negara Arab yang unggul, tapi meski memiliki dasar seperti ini, Irak sampai saat ini belum mampu menempati posisi tinggi sejatinya. Friksi internal merupakan faktor penting yang membuat Irak stagnan dan tidak maju selama dua dekade terakhir. Oleh karena itu, Rahbar menyebut salah satu urgensi mendasar bagi Irak untuk meraih posisi sejatinya adalah koherensi dan persatuan elemen-elemen dalam negeri.

Poin ketiga dari statemen Rahbar adalan penjelasan atas sikap musuh terhadap Irak dan peristiwanya. Di sisi lain, Republik Islam Iran mendukung kemajuan Irak, adapun sejumalh negara pada dasarnya menilai keamanan dan kemajuan Irak tidak selaras dengan kepentingannya. Di satu sisi, pandangan musuh terhadap Irak adalah siapa dan kelompok mana yang berkuasa, dan di sisi lain mereka melihat Irak yang kuat sebagai pesaing yang tidak seharusnya muncul. Oleh karena itu, Rahbar saat bertemu dengan Shia' Al Sudani mengingatkan, "Kemajuan Irak memiliki musuh, di mana mungkin di luarnya tidak mengungkapkan permusuhan, tapi tidak menerima sebuah pemerintahan seperti pemerintahan Anda."

Poin keempat adalah penekanan terhadap keamanan di perbatasan Iran dan Irak. Musuh RepublikIslam Iran senantiasa memanfaatkan perbatasan wilayah utara Irak untuk merusak keamanan Iran, dan selama aksi kerusuhan terbaru di Iran, hal ini juga terjadi dan berbagai kelompok teroris yang berpusat di utara Irak masuk ke wilayah Iran dan memainkan peran signifikan di aksi kerusuhan ini.

Sikap pasif pemerintah Irak dalam menindak dan menghadapi kelompok teroris yang berada di utara negara ini menuai kritik dari Rahbar. Seraya menyinggung pidato Al Sudani yang mengatakan bahwa berdasarkan konstitusi, tidak ada yang diijinkan memanfaatkan wilayah Irak untuk merusak keamanan Iran, Rahbar mengatakan, "Sungguh disesalkan saat ini peristiwa ini masih terjadi di beberapa wilayah Irak, dan satu-satunya jalan adalah pemerintah pusat Irak, memperluas kekuatannya ke wilayah-wilayah itu."

Poin kelima dari ucapan Rahbar adalah urgensi implementasi kesepakatan kedua negara, khususnya di sektor ekonomi. Volume perdagangan kedua negara saat ini mencapai sekitar 12 miliar dolar, tapi kedua pihak telah sepakat untuk menaikkan volume tersebut hingga 20 miliar dolar, di mana sampai saat ini belum juga ditindaklanjuti secara serius.

Tentu saja sanksi Amerika Serikat terhadap Iran menjadi kendala bagi implementasi kesepakatan ini. Rahbar di pertemuannya dengan Shia' Al Sudani menyinggung kesepatan hari ini antara presiden Iran dan perdana menteri Irak serta mengatakan, "Selama periode sebelumnya juga telah digelar perundingan dan diraih kesepahaman yang baik, tapi jarang mencapai tahap implementasi. Oleh karena itu, kita harus bergerak ke arah tindakan dan implementasi di seluruh nota kesepahaman di sektor kerja sama ekonomi, perdagangan dan hubungan rel kereta api." (MF)