Iran Siap Memasok Energi Berkelanjutan Kawasan
-
Pertemuan Ketua Organisasi Perencanaan dan Anggaran Iran dan Wakil Sekjen PBB dan Sekretaris Eksekutif ESCAP.
Dalam pertemuan dengan Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Wakil Presiden dan Kepala Organisasi Program dan Anggaran Iran mengatakan, "Meskipun mendapat sanksi yang kejam, Republik Islam Iran siap menyediakan energi berkelanjutan yang dibutuhkan oleh negara-negara kawasan."
Menurut laporan IRNA, Davood Manzoor, Wakil Presiden dan Ketua Organisasi Perencanaan dan Anggaran Iran (PBO), pada hari kedua kunjungannya ke Bangkok, untuk berpartisipasi dalam pertemuan tahunan ke-80 Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan Armida Salsiah Alisjahbana, Wakil Sekjen PBB dan Sekretaris Eksekutif ESCAP.
Dalam pertemuan ini, ketua Organisasi Perencanaan dan Anggaran Iran, menekankan perlunya memperluas kerja sama dan peran lembaga pembangunan seperti ESCAP dalam mendorong pembangunan negara, dan mengatakan, Menggunakan kapasitas lembaga yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengembangkan kerja sama regional, melengkapi koridor dan menangani masalah kekeringan.
Wakil Presiden Republik Islam Iran menyebut topik pertemuan ESCAP tahun ini penting, dan menekankan perlunya meningkatkan peran ekonomi digital di masa depan perekonomian dunia lalu menambahkan, Meskipun tertarik pada menggunakan seluruh kapasitas PBB di jalur pembangunan berkelanjutan, Republik Islam Iran siap melakukan kerja sama di bidang digitalisasi.
Ketua Organisasi Perencanaan dan Anggaran Iran juga menunjuk pada kekurangan sumber daya air sebagai salah satu tantangan terpenting di dunia dan mengatakan, Republik Islam Iran siap bekerja sama dengan PBB di bidang pengelolaan sumber daya air.
Davood Manzoor dalam Pertemuan Manajemen Inovatif untuk Menangani Kecelakaan dan Bencana demi Mencapai Pembangunan Berkelanjutan mengingatkan bahwa Republik Islam Iran telah mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan pengurangan risiko bencana secara efektif dan untuk memasukkan isu-isu terkait dalam diskusi tentang perencanaan dan pengelolaan penganggaran daerah.
"Jumlah dan tingkat keparahan bencana alam meningkat pada tahun 2023 dan ini menunjukkan perlunya menggunakan alat untuk beradaptasi dengan kondisi baru ini," pungkas Davood Manzoor.(sl)
