Melawan unilateralisme: Langkah Penting bagi Stabilitas Regional

Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa situasi di Asia Barat sangat genting, dan kondisi semacam ini merupakan hasil dari kebijakan intervensi dan militeristik sejumlah kekuatan ekstra-regional, konflik bersenjata yang berkepanjangan, pendudukan jangka panjang, serta genosida yang dilakukan rezim Zionis.

Tehran, Parstoday- Amir Saeed Iravani, Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk PBB, pada hari Senin, (6 Oktober), dalam sidang Komite Kedua Majelis Umum PBB mengatakan,“Lebih dari kapan pun, unilateralisme kini mengancam dunia dan melemahkan fondasi perdamaian, stabilitas, dan pembangunan. Ancaman ini harus ditolak secara tegas dan kolektif. Apa yang dunia butuhkan saat ini secara mendesak bukanlah perpecahan, melainkan penguatan multilateralisme, kerja sama nyata, solidaritas, dan tindakan bersama di bawah naungan PBB.”

Perwakilan tetap Iran untuk PBB menambahkan, “Pada tanggal 13 Juni 2025, rezim Zionis dengan dukungan Amerika Serikat melancarkan agresi militer besar-besaran terhadap Republik Islam Iran, dan kemudian pada 22 Juni melakukan serangan ilegal terhadap fasilitas nuklir damai Iran. Agresi ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan hukum humaniter internasional.”

Iravani menegaskan bahwa dalam serangan tersebut, warga sipil, rumah sakit, lembaga media, dan infrastruktur vital menjadi sasaran dengan sengaja, yang tidak hanya melemahkan perdamaian dan keamanan internasional, tetapi juga secara serius mengancam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).

Melihat kondisi dunia dan kawasan Asia Barat saat ini, pelestarian kemandirian politik negara-negara menjadi semakin penting. Salah satu tantangan utama bagi pembangunan berkelanjutan dan stabilitas regional adalah fenomena unilateralisme dan intervensi asing, yang dengan mengabaikan prinsip-prinsip Piagam PBB, telah menimbulkan ketidakstabilan, ketegangan, dan pelemahan kedaulatan nasional negara-negara.

Unilateralisme adalah pendekatan di mana suatu negara atau kekuatan global mengambil keputusan sepihak tanpa memperhatikan kepentingan dan pandangan negara lain, kemudian memaksakannya kepada pihak lain. Pendekatan ini sering disertai dengan sanksi ekonomi, tekanan politik, intervensi militer, dan dukungan terhadap kelompok-kelompok teroris. Sementara itu, intervensi asing mencakup campur tangan langsung atau tidak langsung dalam urusan dalam negeri negara lain dengan tujuan mengubah struktur politik, ekonomi, atau budayanya.

Dampak negatif unilateralisme di kawasan mencakup melemahnya kedaulatan nasional negara-negara, meningkatnya ketegangan regional, munculnya kekosongan keamanan, dan gangguan terhadap proses pembangunan ekonomi. Amerika Serikat dan negara-negara Barat, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, telah meningkatkan intervensinya di Asia Barat, yang berakibat luas secara keamanan, ekonomi, dan politik di kawasan.

Intervensi asing merusak independensi negara-negara dan menimbulkan ketergantungan politik serta ekonomi. Pemaksaan kebijakan sepihak juga menciptakan polarisasi berbahaya dan persaingan destruktif di kawasan. Sanksi dan tekanan ekonomi unilateral menghambat pertumbuhan investasi, perdagangan, dan kerja sama regional.

Namun, negara-negara independen dapat melawan tindakan intervensif melalui kerja sama dan integrasi di bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Kolaborasi antarnegara kawasan dalam kerangka organisasi regional seperti Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), ECO, serta kerja sama internasional dalam kelompok BRICS, dapat menghalangi dominasi kekuatan asing.

Perluasan hubungan ekonomi, penguatan infrastruktur domestik, dan pengurangan ketergantungan pada kekuatan luar merupakan faktor penting untuk memperkuat kerja sama regional dalam menghadapi tindakan intervensif kekuatan ekstra-regional.

Melawan unilateralisme dan mencegah intervensi asing bukan hanya suatu keharusan politik dan keamanan, tetapi juga langkah fundamental menuju tercapainya perdamaian berkelanjutan, pembangunan menyeluruh, dan pemeliharaan martabat bangsa-bangsa. Negara-negara kawasan, dengan bertumpu pada kerja sama multilateral, diplomasi aktif, dan penguatan kapasitas domestik, dapat berdiri tegak menghadapi tekanan eksternal serta menempuh jalan menuju kemandirian dan kemajuan.

Republik Islam Iran, berdasarkan prinsip dan landasan kebijakan luar negerinya yang menghormati kedaulatan negara lain serta menekankan penghentian tindakan intervensi Amerika Serikat dan Barat, selalu memainkan peran konstruktif dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan, dan sikap ini senantiasa mendapat sambutan dari negara-negara independen.

Kerja sama dan integrasi regional di antara negara-negara independen akan menciptakan stabilitas dan keamanan berkelanjutan serta kemakmuran ekonomi, sementara berdasarkan pengalaman sejarah, tindakan Amerika Serikat dan Barat di kawasan tidak pernah menghasilkan apa pun selain ketidakstabilan dan ketidakamanan.(PH)