Mengapa Mesir Menerapkan Strategi Ganda dalam Perang Gaza?

Dimulainya perang Gaza setelah operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 merupakan titik balik dalam kebijakan luar negeri dan dalam negeri Mesir.

Tehran, Pars Today- Seluruh langkah Mesir sejak operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 hingga saat ini terkait perang Gaza harus dianalisis dalam kerangka strategi ganda, yaitu mengelola tekanan internal dan eksternal serta berupaya mencegah kemunduran peran regionalnya.

Mesir tiba-tiba dihadapkan pada situasi di mana secara bersamaan menghadapi tekanan domestik dan internasional yang berat serta ancaman menurunnya peran historisnya di kawasan. Kondisi tersebut tidak hanya menuntut reaksi cepat di bidang keamanan dan diplomasi, tetapi juga memerlukan perumusan strategi jangka panjang untuk mempertahankan posisi tradisional Mesir dalam isu Palestina.

Dalam menghadapi perang Gaza, Mesir dihadapkan pada berbagai faktor seperti tekanan internasional, pertimbangan keamanan dalam negeri, dan komitmen terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sikap dan langkah Mesir terhadap perang Gaza dapat dijabarkan dalam beberapa poros utama sebagai berikut:

Pengendalian opini publik dan manajemen krisis politik

Opini publik Mesir secara historis memiliki keterikatan dengan perjuangan Palestina, dan setiap peningkatan krisis di Gaza dapat memicu ledakan kemarahan rakyat serta gelombang protes nasional. Setelah 7 Oktober, gelombang solidaritas dengan rakyat Palestina menyebar luas di kalangan masyarakat Mesir yang berpotensi mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Pemerintah Mesir dengan cermat mengendalikan demonstrasi serta menggunakan media dan pembatasan keamanan untuk mencegah penyebarannya. Langkah ini memiliki dua tujuan: mencegah munculnya krisis politik dan menjaga ketertiban umum tanpa terlihat anti-Palestina di mata publik.

Keseimbangan di antara tuntutan luar negeri yang bertentangan

Di arena internasional, Mesir berada dalam posisi yang sulit. Sebagian aktor global dan regional—khususnya negara-negara Barat dan beberapa negara Arab—bersikap menentang Hamas dan perlawanan, serta menekan Mesir agar sejalan dengan kebijakan keamanan Israel. Di sisi lain, negara dan kelompok lain menuntut Mesir untuk memainkan peran aktif dan terbuka dalam mendukung Palestina.

Respons Kairo berupa langkah kompromi yang cermat: mengutuk serangan Israel secara terbuka, menetapkan pemindahan paksa penduduk Gaza sebagai garis merah yang tidak dapat dinegosiasikan, menekan Israel agar menerima gencatan senjata, dan mengambil langkah nyata untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kebijakan ini memungkinkan Mesir untuk menyeimbangkan tuntutan dari kedua pihak tanpa terlibat dalam konfrontasi langsung dengan salah satunya.

Peran ganda Mesir: penjaga perbatasan dan mediator yang belum berhasil

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Jalur Gaza, Mesir memainkan peran ganda. Di satu sisi, pengendalian terhadap penyeberangan Rafah—satu-satunya pintu keluar Gaza ke dunia luar—menjadikannya “penjaga gerbang kemanusiaan” wilayah tersebut. Status buka-tutup perbatasan ini selalu menjadi faktor penting bagi penyaluran bantuan dan mobilitas warga.

Di sisi lain, Mesir memiliki sejarah panjang dalam memediasi antara Israel dan kelompok-kelompok Palestina, termasuk pada perang Gaza tahun 2014 serta dalam perundingan-perundingan terbaru untuk mencapai gencatan senjata. Namun, peran ini tidak selalu berbuah sukses. Saat ini pun Mesir, bersama Qatar, masih melanjutkan upayanya untuk menengahi gencatan senjata di perang Gaza.

Keamanan nasional: garis merah Kairo terhadap pemindahan paksa

Kekhawatiran terbesar Mesir terkait perang Gaza adalah keamanan nasionalnya. Kairo sangat menentang setiap rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza ke Gurun Sinai—rencana yang sangat diupayakan oleh rezim Zionis—dan menganggapnya sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan stabilitas dalam negerinya.

Pejabat Mesir menilai skenario tersebut sebagai “ancaman langsung terhadap keamanan nasional,” karena akan membebani negara dengan tekanan kemanusiaan dan keamanan yang berat. Bahkan muncul rumor bahwa Amerika Serikat mungkin mengaitkan penyelesaian krisis Bendungan Renaissance dengan Ethiopia dengan persetujuan Mesir menerima pengungsi Palestina, sesuatu yang ditolak keras oleh Mesir. Kekhawatiran ini membuat militer Mesir memperkuat kehadirannya di perbatasan Gaza untuk mencegah infiltrasi keamanan sekaligus mengirim pesan politik tegas kepada pihak Israel bahwa Mesir menolak setiap solusi yang mengorbankan kepentingannya.

Tekanan ekonomi dan alat pengaruh

Rezim Zionis menggunakan tekanan ekonomi untuk menekan Mesir. Contohnya, penangguhan kontrak gas senilai 35 miliar dolar oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, hanya satu bulan setelah ditandatangani. Langkah ini bertujuan memaksa Mesir mengurangi penempatan militernya di Sinai, menambah tekanan terhadap Hamas, serta melunakkan sikap Kairo terkait rencana pemindahan paksa warga Gaza. Tindakan tersebut mencerminkan upaya Israel memanfaatkan kepentingan ekonomi sebagai alat untuk mendorong tujuan politik dan keamanannya.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, sikap Mesir terhadap perang Gaza dapat dipandang sebagai perpaduan antara solidaritas dengan rakyat Palestina, perhitungan keamanan nasional yang rumit, dan keinginan untuk tetap menjadi aktor rasional di panggung internasional. Kebijakan multi-lapis ini dijalankan melalui instrumen diplomatik, keamanan, dan ekonomi agar Kairo dapat mempertahankan posisinya dalam dinamika Palestina dan Gaza. Masa depan strategi ini bergantung pada kemampuan Mesir mengatasi krisis ekonomi dan menjaga stabilitas politik serta sosialnya, karena setiap gangguan di bidang tersebut akan segera melemahkan posisi negara itu dalam lanskap kompleks Asia Barat.

Kairo di satu sisi menegaskan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka, dan di sisi lain berusaha mencegah meluasnya krisis ke dalam wilayahnya sendiri.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyeberangan Rafah, mediasi gencatan senjata, dan penolakan keras terhadap pemindahan paksa warga Palestina merupakan tiga pilar utama kebijakan Mesir terhadap perang Gaza yang akan memengaruhi masa depan negara ini dan seluruh kawasan.(PH)