Wakil Ketua Majelis Syura Islami Iran: Rezim Zionis Harus Diadili!
Hamidreza Haji Babai, Wakil Ketua Parlemen Republik Islam Iran, menegaskan bahwa Palestina adalah isu utama dunia Islam dan menyatakan bahwa kaum Zionis harus diadili atas kejahatan yang mereka lakukan di Jalur Gaza selama dua tahun terakhir.
Dalam pertemuannya dengan Mousa Hadeed, Wakil Ketua Parlemen Palestina, di sela-sela Sidang Umum Uni Antarparlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Haji Babai menegaskan bahwa sikap Republik Islam Iran terhadap Palestina berdasarkan prinsip keadilan dan hak rakyat asli tanah tersebut.
“Usulan Iran adalah pembentukan negara Palestina berdasarkan suara rakyat asli wilayah itu, dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat dan rezim Zionis sama-sama tidak mematuhi hukum internasional.
“Mereka adalah dua sisi dari satu koin. Rezim Zionis tidak akan melakukan apa pun tanpa izin Amerika Serikat,” tegasnya.
Anggota Parlemen Iran: Keputusan Knesset tentang Aneksasi Tepi Barat Tidak Sah
Dalam pernyataan terpisah, Salar Velayatmadar, anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, menegaskan bahwa akar berdirinya rezim Zionis tidak sah, dan mengecam keras rencana aneksasi Tepi Barat Sungai Yordan yang bertujuan memperluas permukiman ilegal.“
Knesset Israel adalah parlemen tanpa hukum; setiap keputusan yang mereka ambil tidak memiliki legitimasi internasional,” katanya.
Kemajuan Ilmiah Iran Membuat Musuh Geram
Salman Zare, anggota Komisi Hukum dan Kehakiman Parlemen Iran, menyoroti bahwa kemajuan ilmiah Iran selalu membuat musuh terganggu dan marah.
“Amerika Serikat dan Barat selalu mencoba menggunakan berbagai cara baru untuk menekan dan menghapus para ilmuwan Iran, tetapi akar ilmu pengetahuan tidak akan pernah hilang. Para ilmuwan baru akan selalu lahir menggantikan yang gugur,” ujarnya.
Perdamaian Versi Trump: Berdasarkan Tekanan dan Pemaksaan Politik
Sementara itu, Abbas Papizadeh Balengan, anggota presidium Parlemen Iran, menyebut bahwa konsep perdamaian yang ditawarkan oleh Gedung Putih hanyalah bentuk baru tekanan politik dan ekonomi terhadap Iran.
“Perdamaian yang dimaksud Trump bukanlah perdamaian sejati. Itu adalah upaya untuk memaksakan kondisi tidak adil melalui ancaman ekonomi dan politik terhadap Republik Islam Iran,” tegas Papizadeh.(PH)
