Iran: DK-PBB Tidak Boleh Memihak / Maduro: Venezuela Tidak Akan Menyerah

Pars Today - Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa Piagam PBB telah diuji secara serius akibat tindakan agresif dan penyalahgunaan politik terhadap mekanismenya.

Amir Saeed Iravani, Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk PBB mengatakan, "Dewan Keamanan harus memenuhi tanggung jawabnya secara imparsial, efektif, dan tanpa pendekatan selektif. Tidak ada satu anggota pun, meskipun berkuasa, yang boleh menyalahgunakan atau memanipulasi lembaga ini untuk tujuan politik atau sepihak."

Iravani hari Jumat (24/10/2025) waktu setempat mengatakan, "Hari ini, Piagam PBB, yang merupakan dasar hukum internasional dan multilateralisme, sedang diuji secara serius oleh berlanjutnya tindakan agresi, impunitas, dan penyalahgunaan politik terhadap mekanismenya. Di antara semua ini, dua contoh mengerikan yang memerlukan perhatian khusus Dewan Keamanan. Pertama, tindakan agresi yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap negara-negara di kawasan, termasuk negara saya. Pada tanggal 13 Juni 2025, rezim Zionis, dengan dukungan dan partisipasi langsung Amerika Serikat, melancarkan perang skala besar terhadap Republik Islam Iran tanpa provokasi sebelumnya. Kebungkaman Dewan Keamanan yang terus berlanjut dan kegagalan untuk menanggapi pelanggaran mengerikan ini tidak hanya membuat para agresor semakin berani, tetapi juga sangat melemahkan fondasi Piagam PBB."

"Yang kedua, yang sama mengkhawatirkannya, adalah penyalahgunaan wewenang Dewan Keamanan secara sengaja oleh tiga negara Eropa anggota JCPOA, yang bertindak di bawah tekanan dan arahan Amerika Serikat. Upaya mereka yang gagal untuk mengaktifkan apa yang disebut mekanisme Snapback berdasarkan resolusi 2231 (2015), yang merupakan tindakan tidak berdasar dan ilegal untuk menerapkan kembali resolusi sanksi yang telah kedaluwarsa terhadap Iran, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap proses hukum dan bertentangan dengan isi dan semangat kedua dokumen, resolusi 2231 dan JCPOA. Tindakan politis dan bias ini, yang telah ditolak tegas oleh sejumlah anggota Dewan, termasuk dua anggota tetapnya, serta komunitas internasional yang lebih luas, khususnya 121 negara anggota Gerakan Non-Blok, tidak memiliki validitas hukum apa pun dan oleh karena itu batal demi hukum," ujar Dubes Iran di PBB.

Diplomat senior Republik Islam Iran di PBB menyatakan, Dalam situasi seperti ini, terkikisnya kepercayaan terhadap PBB bukan disebabkan oleh prinsip-prinsipnya, melainkan oleh ketidakmampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip itu secara jujur ​​dan imparsial. Ketika agresi dibiarkan begitu saja dan unilateralisme menggantikan dialog dan multilateralisme, Piagam PBB kehilangan maknanya dan kredibilitas Dewan Keamanan pun terguncang.

"Untuk membangun kembali kepercayaan, negara-negara anggota PBB harus menegaskan kembali keutamaan Piagam dan berkomitmen kembali pada multilateralisme sejati yang didasarkan pada kesetaraan, saling menghormati, dan supremasi hukum. Dewan Keamanan, khususnya, harus memenuhi tanggung jawab utamanya secara imparsial, efektif, dan tanpa pendekatan selektif, memastikan bahwa tidak ada anggota, meskipun berkuasa, yang dapat menyalahgunakan atau memanipulasi lembaga ini untuk tujuan politik atau sepihak," pungkas Amir Saeed Iravani.

Maduro: Venezuela Tidak akan Pernah Menyerah pada Perang Psikologis AS

Pars Today - Presiden Venezuela menuduh Amerika Serikat melancarkan kampanye perang psikologis dan destabilisasi berkelanjutan di Venezuela, dan memperingatkan bahwa negara itu tidak akan menyerahkan kedaulatannya kepada agresi imperialis.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan dalam pidato nasional yang disiarkan di televisi pemerintah pada hari Jumat (24/10/2025) bahwa Amerika Serikat terus mengancam Venezuela melalui intimidasi militer dan perang informasi, demikian Anadolu sebagaimana dikutip IRNA,

Maduro menyatakan "Kami diancam setiap hari oleh imperator Amerika, ini adalah perang psikologis setiap hari. Pernyataan-pernyataan terus dilontarkan. Mereka menggerakkan kapal, mereka menggerakkan rudal. Tujuan mereka adalah mengubah rezim, tetapi mereka akan dikalahkan seperti biasa. Rakyat Venezuela terjaga, sadar, dan bertekad untuk mempertahankan tanah air mereka."

Presiden Venezuela menekankan bahwa persatuan antara rakyat dan angkatan bersenjata tetap tak tergoyahkan, dan ini merupakan landasan pertahanan Venezuela terhadap upaya asing untuk menggulingkan kemerdekaannya.

Maduro menekankan, "Tentara dan rakyat kami adalah satu. Bersama-sama, kami akan mempertahankan tanah air kami dengan akal sehat, ketenangan, dan tekad revolusioner."

"Ancaman imperator kekaisaran tidak akan membuat kami takut. Venezuela akan tetap bebas, merdeka, dan bermartabat - berapa pun kapal atau rudal yang mereka gerakkan," pungkas Maduro.

Pejabat Palestina: Senjata di Gaza Dikaji dalam Kerangka Perjanjian Nasional Palestina

Pars Today - Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina menekankan pentingnya persatuan nasional dan menolak campur tangan asing dalam pemerintahan Gaza, dan mengatakan bahwa masalah senjata di Jalur Gaza harus dikaji dalam kerangka perjuangan yang disepakati kelompok Palestina.

Mustafa Al-Barghouti, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, menilai pertemuan kelompok-kelompok Palestina di Kairo dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera pada Jumat (24/10/2025) malam sebagai hal yang positif dan konstruktif.

Menurutnya, Pertemuan itu mengkaji posisi bersama kelompok-kelompok Palestina terkait isu-isu yang diangkat.

"Pertemuan itu mengkaji posisi bersama kelompok-kelompok tersebut terkait isu-isu kunci, termasuk rekonstruksi Gaza, pencegahan terulangnya genosida, dan penanggulangan pengungsian paksa warga Palestina," imbuh Barghouti.

Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina menyatakan, Telah disepakati bahwa pasukan akan dikerahkan untuk menjaga perdamaian dan memantau gencatan senjata, tetapi pasukan ini tidak boleh menguasai Jalur Gaza, melainkan keamanan internal di Gaza harus berada di tangan pasukan keamanan Palestina.

Menyatakan bahwa upaya terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang pembentukan pemerintahan nasional untuk jangka waktu satu tahun yang akan membuka jalan bagi pemilihan umum dan kepemimpinan nasional yang bersatu, Al-Barghouthi menambahkan, Nama-nama untuk pemerintahan Gaza telah disepakati, tetapi tidak akan diumumkan hingga setelah konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait.

Dalam sebagian percakapan, pejabat Palestina ini, merujuk pada upaya rezim Zionis Israel untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat, mengatakan, "Langkah ini bertujuan untuk mencegah pembentukan negara Palestina yang merdeka."

Barghouti mengklarifikasi bahwa pasukan PBB tidak akan ditempatkan di dalam Gaza, tetapi akan berada di zona penyangga antara Gaza dan tentara Israel dan secara bertahap akan bergerak maju ke perbatasan.

Pada hari Kamis, 17 Oktober 1404, gerakan Hamas secara resmi mengumumkan tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza dan pertukaran tahanan.

Pada hari Jumat sore, 10 Oktober 2025, Militer Israel secara resmi mengumumkan penerapan gencatan senjata di Jalur Gaza dan mengumumkan, "Sesuai kesepakatan, pasukan Israel akan tetap ditempatkan di beberapa wilayah Jalur Gaza, dan perjalanan dari selatan ke utara Jalur Gaza akan diizinkan melalui Jalan Al-Rashid dan Jalan Salahuddin."

Tahap pertama rencana perdamaian Trump, yang bertujuan mengakhiri perang yang menghancurkan selama dua tahun di Gaza, dimulai pada 9 Oktober. Rencana ini ditandatangani di Sharm El-Sheikh dengan mediasi Mesir, Qatar, dan Turki.(sl)