"Transformasi Peradilan": Perintah Pertama Rahbar untuk Reformasi di Tengah Gejolak

Pars Today - Ayatullah Sayid Mojtaba Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam, dalam sebuah keputusan, menunjuk kembali Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mohseni-Ejei sebagai Kepala Kekuasaan Kehakiman.

Melansir IRNA, 6 Juli 2026, Pars Today melaporkan bahwa Ayatullah Sayid Mojtaba Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam, dalam sebuah keputusan, menunjuk kembali Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mohseni-Ejei sebagai Kepala Kekuasaan Kehakiman.

Teks keputusan Pemimpin Revolusi Islam adalah sebagai berikut:

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Yang Terhormat Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mohseni-Ejei, semoga kesuksesan Anda berlanjut.

Dengan mengapresiasi upaya-upaya berharga dan tulus Anda, dan berdasarkan Pasal 157 Konstitusi, saya menunjuk Anda sebagai Kepala Kekuasaan Kehakiman.

Serangkaian tuntutan yang diajukan oleh Pemimpin Syahid kita dan poin-poin yang disebutkan dalam pesan saya pada tanggal 7 Tir 1405 akan membuka jalan bagi transformasi, kemakmuran, dan pencapaian Kekuasaan Kehakiman yang diinginkan.

Saya berharap bahwa dengan usaha ekstra Anda, para hakim yang terhormat, dan rekan-rekan Anda di lembaga peradilan, serta dengan doa Imam Keadilan yang Dinanti, bangsa Iran yang mulia akan dapat menikmati hasil-hasilnya."

Penunjukan kembali Mohseni-Ejei oleh Pemimpin baru adalah langkah pertama yang menunjukkan kesinambungan. Ini adalah sinyal bahwa meskipun ada perubahan di puncak kepemimpinan, struktur dan kebijakan negara akan tetap stabil. Ini juga merupakan pengakuan atas kinerja Mohseni-Ejei selama masa jabatannya sebelumnya.

Keputusan ini diambil di tengah proses pemakaman Pemimpin Syahid dan di tengah krisis politik dan keamanan yang sedang berlangsung. Ini adalah pernyataan bahwa negara tetap berfungsi dan bahwa kepemimpinan baru telah mengambil alih kendali dan mulai membuat keputusan penting.

Dengan merujuk pada "tuntutan" Pemimpin Syahid dan pesannya sendiri, Pemimpin baru menegaskan bahwa reformasi peradilan adalah prioritas utama. Ini adalah pengingat bahwa meskipun ada duka dan gejolak, pekerjaan negara harus terus berlanjut dan bahwa keadilan adalah fondasi dari sistem.

Pasal 157 Konstitusi Iran menyatakan bahwa Pemimpin menunjuk Kepala Kekuasaan Kehakiman. Dengan merujuk pada pasal ini, Pemimpin baru menegaskan bahwa ia bertindak sesuai dengan hukum dan bahwa ia memiliki wewenang untuk membuat keputusan ini.(Sail)