Iran Tidak Ijinkan Pembukaan Kasus Nuklir Baru Pasca JCPOA

Seorang pejabat senior Iran mengatakan perjanjian nuklir dengan Kelompok 5+1 tidak dapat dinegosiasikan dan Tehran tidak akan mengijinkan pembukaan berkas nuklir baru.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Eropa dan Amerika, Majid Takht-e Ravanchi mengemukakan hal itu pada Jumat, seraya menambahkan bahwa itu "bukan hanya sikap Iran namun juga semua negara anggota Kelompok 5+1."

Kesepakatan nuklir, yang dikenal dengan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), telah ditandatangani antara Iran dan Kelompok 5+1—Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina dan Rusia, ditambah Jerman—pada bulan Juli 2015. Sesuai kesepakatan, yang mulai berlaku pada Januari 2016, enam kekuatan dunia berkomitmen mencabut sanksi yang berhubungan dengan nuklir Iran dan Republik Islam juga menyetujui sejumlah pembatasan program nuklirnya.

Pernyataan Takht-e Ravanchi ini mengemuka setelah pernyataan provokatif terbaru oleh Presiden terpilih AS Donald Trump kepada sekretaris negara, Rex Tillerson, yang mengatakan ia akan menyerukan "peninjauan ulang menyeluruh JCPOA."

Pejabat tinggi Iran ini lebih lanjut menjelaskan bahwa pada sesi terakhir dari komite pengawas JCPOA, yang dikenal sebagai Komisi Bersama, semua peserta menekankan bahwa tidak ada negara yang diizinkan mempengaruhi pelaksanaan kesepakatan itu.

Tuntutan bagi semua pihak terkait untuk sepenuhnya menghormati komitmen mereka di hadapan kesepakatan nuklir tersebut telah ditekankan dalam pernyataan bersama yang dirilis pasca pertemuan.(MZ)