Iran Minta Barat Hentikan Politisasi Isu HAM
Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Abbas Araqchi mengatakan bahwa menghentikan politisasi isu hak asasi manusia adalah sebuah perkara yang penting dan urgen.
Ia menyampaikan hal itu dalam pidatonya pada sidang Dewan Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (28/2/2017). Demikian dilaporkan IRNA.
Araqchi mengkritik kebijakan sebagian negara yang memanfaatkan isu HAM sebagai alat dan juga mekanisme HAM PBB. Menurutnya, Dewan HAM PBB harus menjadi wadah untuk kerjasama dengan tujuan mempromosikan HAM di dunia melalui dialog konstruktif, bukan malah menjadi forum untuk melemparkan tuduhan dan menyulut konflik.
"Terinspirasi oleh warisan sejarah, peradaban dan budaya Islam Iran, Republik Islam terus mendukung dan mempromosikan HAM berdasarkan pendekatan interaktif dan kooperatif pada tingkat yang berbeda," ujarnya.
Araqchi lebih lanjut menegaskan, tidak ada yang bisa menutup mata atas kerjasama Iran dengan mekanisme HAM PBB. Oleh karena itu, pengesahan resolusi tentang situasi HAM di Iran di Dewan ini benar-benar tidak beralasan dan tidak dapat diterima.
Terkait dengan pelanggaran berat HAM di Yaman, ia menandaskan masyarakat internasional tidak boleh bersikap pasif dan menjadi penonton atas pemboman warga sipil Yaman termasuk perempuan dan anak-anak.
Pejabat Iran ini menyebut perusakan rumah sakit, masjid, sekolah dan fasilitas-fasilitas milik PBB di Yaman oleh pasukan agresor sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Masyarakat internasional harus bertindak untuk mengakhiri pembantaian sadis rakyat Yaman dan meminta pertanggung jawaban para pelakunya," tegas Araqchi.
Berkenaan dengan situasi di Palestina pendudukan, ia mengatakan pendudukan tanah Palestina dan pelanggaran sistematis HAM oleh rezim Zionis Israel harus segera diakhiri. (RM)
