Pelapor Khusus PBB kembali Politisasi Isu HAM Iran
Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM Iran, Asma Jahangir dalam laporan pertamnya tentang situasi hak asasi manusia di Iran, melontarkan tudingan-tudingan tak berdasar terhadap Tehran.
Seperti dilaporkan kantor berita Fars, Selasa (7/3/2017) malam, Jahangir dalam laporannya menyuarakan kekhawatiran atas apa yang disebutnya statistik eksekusi yang mencengangkan di Iran dan meminta Tehran menghentikan pelaksanaan eksekusi.
Dalam sebuah langkah yang mencampuri proses peradilan di Iran, ia menyarankan Tehran untuk segera merevisi undang-undang pemberantasan narkoba dan menggantikan hukuman eksekusi dengan jenis lain.
Jahangir dengan lancang mempertanyakan independensi lembaga peradilan Iran dan menuding Republik Islam atas apa yang disebutnya pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan individu.
Dia juga menyebut proses kemajuan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan masih terbatas dan berjalan lamban.
Klaim tak berdasar ini dilontarkan ketika Iran sudah sering mendesak Dewan HAM PBB untuk menghentikan penggunaan isu HAM sebagai alat untuk memaksakan dikte pemikiran, budaya, politik dan ekonomi terhadap negara lain.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Abbas Araqchi mengatakan bahwa menghentikan politisasi isu HAM adalah sebuah perkara yang penting dan urgen.
Ia mengkritik kebijakan sebagian negara yang memanfaatkan isu HAM sebagai alat dan juga mekanisme HAM PBB. Menurutnya, Dewan HAM PBB harus menjadi wadah untuk kerjasama dengan tujuan mempromosikan HAM di dunia melalui dialog konstruktif, bukan malah menjadi forum untuk melemparkan tuduhan dan menyulut konflik.
Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM Iran tidak pernah menggunakan sumber-sumber yang kredibel dalam membuat laporannya. Sumber rujukan mereka adalah kelompok anti-revolusi dan anasir-anasir kelompok teroris munafikin (MKO). (RM)
