Iran Mengecam Politisasi Isu HAM oleh Barat

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi mengatakan, Tehran menolak langkah politis Dewan HAM PBB untuk memperpanjang misi pelapor khusus terkait situasi hak asasi manusia di Iran.

Dalam pernyataan hari Jumat (24/3/2017), Qasemi menuturkan, perpanjangan itu membuktikan penggunaan isu HAM sebagai alat politik dan penyalahgunaan negara-negara Barat terhadap mekanisme HAM PBB.

Dewan HAM PBB pada hari Jumat, menyetujui resolusi untuk memperpanjang misi pelapor khusus HAM di Iran, Asma Jahangir selama satu tahun ke depan. Resolusi itu disahkan dengan 22 suara mendukung, 12 menentang dan 13 abstain.

Republik Islam Iran menentang resolusi tersebut dan menyebutnya bermotif politik dan bias.

Qasemi menandaskan, perpanjangan misi pelapor khusus HAM di Iran dilakukan dengan bersandar pada suara negara-negara pelanggar HAM di kawasan dan dunia.

"Tehran mengutuk pendekatan yang tidak konstruktif, bermusuhan dan gagal dengan cara menekan negara-negara lain untuk memperoleh dukungan mereka agar menyetujui resolusi anti-Iran,” tambahnya.

Menurut Qasemi, pendekatan bias dan tidak realistis ini hanya akan memperlemah kredibilitas sistem HAM PBB.

Dia juga mengkritik negara-negara regional yang mendukung resolusi anti-Iran untuk menutupi kasus-kasus pelanggaran HAM di negara mereka sendiri serta kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jubir Kemenlu Iran menekankan, Republik Islam percaya bahwa pendekatan seperti itu akan mengorbankan HAM dan memperbesar ketidakpercayaan publik dunia terhadap mekanisme HAM internasional.

"Republik Islam selalu menyatakan kesiapan untuk dialog dan kerjasama konstruktif dengan PBB dan negara-negara lain sebagai cara terbaik untuk mempromosikan hak asasi manusia berdasarkan mekanisme internasional yang memenuhi syarat," tegas Qasemi. (RM)