Tuduhan Usang AS terhadap Iran dan Tujuannya

Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pernyataannya pada Selasa, 15 Agustus 2017 mengulang kembali klaim-klaim usang tentang tiga hal: ancaman kemampuan rudal Republik Islam Iran, klaim dukungan negara ini kepada terorisme dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Nikki Haley mengatakan, Iran harus bertanggung jawab atas uji coba rudalnya, dukungan kepada terorisme dan pengabaian terhadap HAM. Ia juga mengklaim bahwa sanksi-sanksi baru AS tidak ada hubungannya dengan perjanjian nuklir.

Dengan melihat kembali kebijakan-kebijakan AS terutama dalam beberapa bulan lalu dan sejak dimulainya pemerintahan Donald Trump, Presiden AS menunjukkan adanya perbedaan dari sisi luarnya dibandingkan dengan periode pemerintahan Presiden Barack Obama. Namun dalam prinsip kebijakan AS, hal ini tidak terlihat adanya perbedaan yang nyata.

Sejak tahun 1995; yaitu pada masa pemerintahan Bill Clinton, AS memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Iran di sekor industri minyak. Sementara pada tahun 2010, Obama juga menerapkan sanksi luas terhadap Republik Islam. Pada tahun 2016, sanksi-sanksi itu berlanjut pasca penandatanganan perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif) dengan dalih program nuklir Iran.  

Pada awal 2017, AS juga memberlakuan sanksi terhadap individu-individu dan perusahaan asing serta lembaga-lembaga Iran yang terkait dengan program rudal negara ini. Jika perilaku AS pasca JCPOA dijadikan sebagai tolok ukur perbedaan, Obama di masa itu mengklaim bahwa AS akan komitmen dengan perjanjian nuklir tesebut ketika berinteraksi dengan Iran, sebab, ia menilai JCPOA sebagai sebuah prestasi, namun Trump menyebutnya sebagai "kesepakatan terburuk."

Kini tampaknya situasi makin memburuk. Hassan Rouhani, Presiden Republik Islam Iran pada Selasa mengatakan, "Pejabat-pejabat AS yang baru harus mengetahui bahwa pengalaman dari ancaman dan sanksi yang gagal telah memaksa para pendahulu mereka untuk datang ke meja perundingan. Jika mereka lebih memilih untuk kembali ke masa itu, Republik Islam Iran pasti akan kembali ke situasi yang jauh lebih maju daripada sejak dimulainya perundingan (nuklir); tidak dalam hitungan bulan dan minggu, namun dalam hitungan jam dan hari."

Meski demikian, Rouhani menggarisbawahi komitmen Iran terhadap JCPOA dan Tehran akan menindaklanjuti dan menanggapi setiap pelanggaran terhadap perjanjian nuklir ini oleh pihak lain.

Tentu saja perilaku AS akhir-akhir ini didasarkan pada perhitungan. Washington berusaha agar Tehran mundur dari JCPOA, dan Iran mengambil langkah pertama untuk keluar dari kesepakatan nuklir ini. Tariq Rauf, pakar pelucutan senjata nuklir dalam wawancara dengan radio Sputnik mengatakan, keluarnya Iran dari perjanjian nuklir akan menguntungkan AS secara langsung.

Vladimir Fitin, analis dari Institut Studi Strategi Rusia meyakini bahwa kecenderungan pemerintah Trump menggunakan "perang verbal" telah berubah menjadi "semacam proses politik." Yang pasti, AS akan menjadi pecundang dalam kelanjutan kebijakan ini. Pelanggaran AS terhadap konvensi dan perjanjian internasional seperti Kesepakatan Iklim Paris menunjukkan bahwa negara ini tidak meyakini penghormatan bagi masyarakat interinasional.

Hal tersebut seperti yang dikatakan Presiden Iran bahwa AS bukan mitra yang baik dan juga bukan perunding yang bisa dipercaya. Ia menambahkan, mereka yang berusaha untuk kembali dengan bahasa kekuatan, ancaman dan sanksi, pada dasarnya mereka tersandera oleh ilusi-ilusinya di masa lalu, dan mereka sendiri yang menghapus keuntungan dan kepentingan perdamaian dari diri mereka. (RA)