Mosi Percaya Parlemen untuk Kabinet Rouhani

Masa seleksi kelayakan 17 menteri usulan Presiden Iran, Hassan Rouhani, untuk kabinet pemerintah ke-12, berakhir hari ini, Ahad (20/8/2017), dalam sidang terbuka parlemen Republik Islam. Dari 17 calon menteri yang diusulkan, 16 di antaranya mendapat mosi percaya.

Habibollah Bitaraf, menteri usulan Rouhani untuk menjabat sebagai menteri energi, hanya mengantongi 133 suara dan tidak mencapai kuorum yang ditentukan (yaitu separuh plus satu suara ) untuk menjabat kementerian tersebut.

Dengan mosi percaya parlemen Iran terhadap kabinet ke-12, sekarang kabinet baru Presiden Iran memasuki fase masa tugas dengan perubahan hampir separuh dari anggota kabinet sebelumnya. Mosi pertama parlemen kepada para menteri usulan Rouhani dengan jumlah suara yang sangat signifikan menunjukkan interaksi dekat parlemen dengan pemerintah.

Sekarang seluruh perhatian tertuju kepada Presiden Rouhani dan kabinetnya yang akan memegang kendali negara dalam empat tahun mendatang. Tidak diragukan lagi pemerintah memikul tanggung jawab berat sementara mosi percaya parlemen itu akan menjadi dukungan kokoh bagi pemerintah dan kekompakan kinerja kabinet, terlepas dari sentimen kepartaian pada masa kampanye.

Sekarang di antara tantangan nasional terpenting adalah masalah ekonomi dan pendapatan masyarakat. Pemerintah ke-12 dari sisi formasi sangat dekat dengan pemerintah ke-11 dan itu akan membantu melanjutkan program-program ekonomi yang telah digulirkan di periode sebelumnya.

Akan tetapi poin yang paling menonjol saat ini adalah mengingat berbagai tantangan yang ada serta berlanjutnya sanksi, maka pemerintah harus lebih mengupayakan pengokohan ekonomi dan seluruh infrastrukturnya agar dapat menggapai target ekonomi resistensi.

Data yang ada memang menujukkan indikasi penguatan akan tetapi tetap masih terpaut sangat jauh dari harapan masyarakat dan Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei. Rahbar menamakan tahun tahun 1396 HS, dengan Tahun Muqawama: Produksi dan Ketenagakerjaan dan mengatakan, "Fokus dan perencanaan terhadap poin kunci ini adalah tuntutan Rahbar dan masyarakat kepada para pejabat serta akan membawa kesuksesan besar dan nyata. Dan para pejabat harus memberikan laporan kepada masyarakat di akhir tahun."

Langkah-langkah seperti pengokohan produksi dalam negeri, transfer teknologi dalam transaksi dengan pihak asing dan transformasi berbagai sektor penting dan sensitif ekonomi menuju basis teknologi, khususnya dalam pemberantasan serius korupsi dan penyelundupan.

Tidak diragukan lagi bahwa gerakan besar ini akan menjaga keamanan serta efektif dalam mengantisipasi ancaman potensial dan juga dalam membantu mencapai target-target pemerintah.  (MZ)