Javad Larijani: Sanksi AS terhadap Iran Bertentangan dengan HAM

Sekretaris Dewan Hak Asasi Manusia di Lembaga Kehakiman Republik Islam Iran mengatakan, merampas hak-hak sebuah bangsa dengan dalih politik bertentangan dengan Piagam PBB dan undang-undang HAM.

Mohammad Javad Larijani kepada wartawan pada Selasa (24/10/2017) ketika menyinggung sanksi-sanksi Amerika Serikat terhadap Iran.

Ia menambahkan, pernyataan permusuhan Donald Trump, Presiden AS terhadap Iran telah membuat rakyat negara itu malu.

"Posisi dan perilaku ini tidak berpengaruh, dan bangsa Republik Islam Iran akan terus berpikir tentang kemajuan," imbuhnya.

Ia lebih lanjut menyinggung klaim-klaim Human Rights Watch (HRW) yang mengatakan bahwa Iran mengirim anak-anak dan remaja Afghanistan untuk berperang di Suriah.

"HRW memainkan peran buruk dan bertentangan dengan kemanusiaan mengikuti AS dan sejumlah negara pendukung finansial kelompok teroris Daesh (ISIS). Lembaga tersebut juga tidak membiarkan dirinya berlama-lama untuk melontarkan tuduhan-tuduhan palsu," ujarnya.  

Javad Larijani menjelaskan, AS telah merancang pembentukan kelompok teroris Daesh, sementara sejumlah negara regional mendanainya, namun Iran bangga karena berdiri dengan kekuatan untuk menumpas terorisme dan memaksa mereka untuk mundur.

Di bagian lain pernyataannya, Sekretaris Dewan HAM di Badan Kehakiman Iran menyinggung langkah-langkah Eropa terkait perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif).

"Republik Islam Iran telah mematuhi komitennya dan tidak melanggar perjanjian ini, namun para pejabat Eropa di banyak pertemuan, hanya bungkam terhadap pelanggaran AS," tuturnya.

Ia menegaskan, jika benar-benar menginginkan JCPOA, maka para pejabat Eropa harus berbicara dengan AS. (RA)