Langkah Sulit Trump Tinggalkan Kesepakatan Nuklir Iran

Republik Islam Iran dan negara-negara Eropa terus melakukan pembicaraan mengenai nasib kesepakatan nuklir. Pada Jumat kemarin, Deputi Menteri Luar Negeri Iran, Sayid Abbas Araqchi bertemu dengan Walter Lindner, mitranya dari Jerman di Berlin, untuk membahas perkembangan terbaru kesepakatan nuklir dan menekankan komitmen semua pihak dalam pelaksanaannya.

Araqchi dan Lindner juga bertukar pandangan terkait masalah bilateral, regional dan internasional.

Kamis lalu, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam pertemuan Dewan Keamanan terkait non-proliferasi senjata pemusnah massal, mengulangi tuduhan tak berdasar tentang program rudal Iran, dan mengklaim bahwa Amerika Serikat masih berkomitmen dengan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).

Padahal, Presiden Donald Trump pada 12 Januari lalu selain mengumumkan perpanjangan penangguhan sanksi nuklir Iran, juga menetapkan empat syarat untuk menjamin kelanjutan partisipasi AS yaitu; merevisi beberapa butir kesepakatan, membuka akses ke situs militer, adanya pembatasan permanen dalam JCPOA dan sanksi, dan memperlemah kekuatan rudal Iran.

AS tampaknya mencoba menggabungkan beberapa isu dalam sebuah kolom, yang bertujuan menghancurkan kesepakatan nuklir. Para pejabat Gedung Putih menyadari bahwa merusak kesepakatan nuklir – tanpa didukung oleh bukti yang kuat tentang pelanggaran oleh Iran – akan menciptakan sebuah masalah serius dan lebih serius dari sekedar kepentingan bisnis Uni Eropa.

John Tirman, direktur eksekutif dan peneliti senior di MIT Centre for International Studies mengatakan, setiap upaya untuk memasukkan isu lain, seperti kebijakan Iran di Suriah atau hak asasi manusia dalam perundingan ini, maka ia akan dianggap sebagai sebuah strategi untuk menghancurkan perjanjian nuklir yang sekarang berada di atas meja.

"Ketika kubu neo-konservatif berbicara seperti itu, masyarakat menyadari bahwa mereka ingin menggunakan metode tersebut untuk menghancurkan upaya diplomatik yang mencegah proliferasi senjata nuklir," tambahnya.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, juga memperingatkan bahwa kegagalan kesepakatan nuklir Iran karena ulah pemerintahan Trump, akan menjadi sinyal yang mengkhawatirkan bagi keamanan internasional dan mempengaruhi semua kesepakatan global.

Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait non-proliferasi senjata pemusnah massal, Lavrov mengirim sebuah pesan yang jelas kepada Presiden Donald Trump bahwa kita tidak dapat mengancam kesepakatan nuklir Iran demi kepentingan politik negara tertentu.

"Negara-negara Eropa sadar betul tentang bahaya wacana negosiasi ulang JCPOA dan mereka tidak akan menerimanya," tegasnya.

Di sisi lain, JCPOA telah diperkuat oleh resolusi 2231 Dewan Keamanan dan ini akan menjadi tantangan lain bagi AS. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) juga telah mengkonfirmasi kepatuhan Iran terhadap JCPOA dalam sembilan laporannya.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini mengatakan, kesepakatan nuklir Iran adalah milik masyarakat dunia. "Kesepakatan nuklir bukan hanya terkait dengan sebuah negara, tapi ia sebuah kesepakatan yang efektif milik masyarakat internasional," tegasnya. (RM)