Iran Minta PBB Kesampingkan Motif Politik dalam Perkara Sanksi

Duta Besar Iran untuk PBB, Gholam Ali Khoshroo mengatakan sanksi Dewan Keamanan harus menjadi jalan terakhir dan diberlakukan atas dasar bukti-bukti yang valid.

"Sanksi tidak boleh atas dasar informasi yang salah, dugaan atau prasangka," ujarnya dalam pertemuan Komite Piagam PBB, Selasa (20/2/2018) seperti dilaporkan kantor berita IRIB.

Dia juga memaparkan sikap Republik Islam Iran dalam masalah perdamaian, keamanan internasional dan penyelesaian konflik secara damai.

"Kelompok sanksi yang diberlakukan atas dasar motif atau pengaruh politik oleh beberapa negara anggota Dewan Keamanan adalah ilegal dan tidak sah," tegas Khoshroo.

Saat memberlakukan sanksi, jelasnya, Dewan seharusnya tidak melanggar kewenangan dan pertimbangan yang diatur dalam Piagam PBB atau hukum internasional.

Khoshroo mengkritik penerapan sanksi unilateral dan menganggap tindakan seperti ini bertentangan dengan moral dan tidak dapat diterima, di mana dengan sendirinya merongrong hukum internasional dan melanggar hak asasi manusia.

"Sayangnya, tindakan ilegal ini biasanya dilakukan oleh sebuah pemerintah (Amerika Serikat). Mereka tampaknya sudah kecanduan menjatuhkan sanksi dan melihat sanksi sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk mengejar kepentingannya," ungkapnya.

Dubes Iran untuk PBB lebih lanjut menyebut kesepakatan nuklir sebagai contoh sukses sebuah perundingan dalam mengakhiri konflik secara damai. "Kesepakatan nuklir adalah contoh dari diplomasi yang penuh kesabaran di mana dapat menjadi contoh untuk sebuah perundingan sukses," tambahnya.

Dia juga memandang implementasi kesepakatan nuklir dengan itikad baik sebagai bagian dari prinsip-prinsip hukum internasional dan menyatakan, Republik Islam telah menunjukkan niat baiknya di semua tahap negosiasi dan tahap pelaksanaannya. (RM)