Penolakan Tehran Dialog di Luar JCPOA

Hampir dua pekan dari keluarnya Amerika Serikat dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA). Selama rentan waktu tersebut digelar perundingan antara Tehran dan Brussels yang melibatkan petinggi kedua pihak.

Uni Eropa di statemennya dan di keputusan yang mereka ambil di sidang Brussels, mengumumkan dukungan penuhnya atas JCPOA. Meski demikian selama belum ada jaminan penuh atas kepentingan Iran di JCPOA, maka tidak ada kepastian Iran akan tetap bergabung dalam perjanjian nuklir ini.

Oleh karena itu dan dalam koridor yang telah ditentukan di perundingan antara Iran dan pihak Eropa, di komisi bersama pertama JCPOA tanpa keterlibatan Amerika yang rencananya dimulai 26 Mei di Wina, hanya akan dikaji isu-isu yang berkaitan dengan kesepakatan nuklir.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Iran, Bahram Qassemi Ahad (20/5) saat mereaksi berita yang dirilis sejumlah media asing terkait pemberian pekat insentif baru kepada Iran dengan imbalan Tehran menerima kesepakatan baru mengatakan, berita dan klaim tak berdasar ini bersumber dari ruang think tank media Zionis dan pengacau dunia serta musuh bangsa Iran yang ditujukan untuk menebar agitasi negatif dan menyimpangnya jalur dialog Iran dan pihak seberang di JCPOA.

Sikap Republik Islam Iran sejak awal implemenasi JCPOA sangat transparan. Iran sebagai salah satu pihak di kesepakatan nuklir telah menjalankan seluruh komitmennya dan 11 laporan Dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA) terkait JCPOA menunjukkan kepatuhan tersebut. Meski demikian Republik Islam Iran setelah keluarnya AS secara sepihak dari kesepakatan nuklir, telah memberikan syarat untuk tetap berada di kesepakatan tersebut. Syaratnya adalah kepentingan Iran akan tetap dipertahankan di JCPOA.

Mohammad Tahir Kanaani, pengamat hukum internasional terkait harapan kepada Eropa untuk menjaga JCPOA mengatakan, "Jika Trump menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Eropa dan Cina serta melarang transaksi antara Eropa dan Iran, maka Washington akan menjadi pelanggar anggaran dasar dan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan prinsip perdagangan bebas, serta pemerintah Eropa di organisasi ini mampu mengajukan gugatan atas Amerika."

Di sisi lain, langkah Eropa sampai saat ini masih terkesan kontradiktif. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif Ahad (20/5) saat bertemu dengan Miguel Arias Canete, Ketua Komisi Energi Uni Eropa di Tehran menekankan, "Komitmen Uni Eropa dalam melaksanakan JCPOA tidak selaras dengan rencana perusahaan besar Eropa untuk memutus kerja sama dengan Iran."

Kamal Kharazi, Kepala Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri Iran saat diwawancarai Koran Corriere della Sera terkait nasib JCPOA mengatakan, "Mempertahankan kesepakatan nuklir bergantung para perilaku negara-negara Eropa dan jika Eropa tidak membela diri dari ancaman ini, maka masa depan akan sangat rumit."

Wajar jika dualisme ini dalam melawan unilateralisme Amerika yang termasuk keputusan mendasar dan demi tujuan busuk AS anti Iran, akan meragukan efektivitas strategi Uni Eropa. Dengan jaminan yang lebih kuat, Uni Eropa harus menunjukkan dirinya mampu membela kepentingan dirinya dan Republik Islam Iran di JCPOA. (MF)