Surat Pencerahan Zarif: Urgensi Melawan Arogansi Amerika

Dalam sebuah surat kepada para menteri luar negeri dari berbagai negara di dunia, menteri luar negeri Republik Islam Iran mencatat poin-poin penting dan mendesak anggota komunitas internasional untuk bangkit melawan perilaku arogan Amerika.

Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran dalam suratnya menilai keluarnya Amerika dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) serta ancaman dan tekanan Washington kepada negara-negara lain untuk mengikuti kebijakan sepihaknya adalah meremehkan hukum dan perjanjian internasional, melakukan intimidasi sebagai upaya melarikan diri dari hukum, cara-cara arogan dan tidak menghormati pemerintahan yang sah. Zarif menegaskan, setiap anggota komunitas internasional berkewajiban melawan perilaku Amerika ini.

Pemerintah Amerika Serikat saat ini yang dipimpin oleh Donald Trump mengangkat perilaku arogan dan sepihak Amerika pada puncaknya. Penarikan diri Amerika dan JCPOA dan nota kesepakatan internasional lainnya dengan mengancam dan mengintimidasi negara lain agar mengikuti AS menunjukkan sistem yang berlaku adalah kekuatan, bukan logika dan hukum internasional. Pendekatan AS ini berarti kembali ke era unilaterisme absolut dan melihat dunia hanya dari kaca mata "kekuatan politik" dan "kekuatan militer. Sebuah pendekatan yang menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan global. Karena di abad 21 yang dijadikan prinsip adalah kerjasama kolektif dan komitmen terhadap hukum internasional.

Penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA dan Kesepakatan Iklim Paris, penerapan tarif sepihak terhadap impor baja dan aluminium, tekanan pada lembaga-lembaga internasional termasuk PBB untuk mempromosikan kepentingan politik dan akhirnya mengabaikan hak-hak rakyat Palestina dengan memindahkan kedutaan As ke Quds, semua ini menunjukkan perilaku arogan Amerika. Meremehkan perilaku non-diplomatik ini pada akhirnya akan menarget setiap anggota komunitas internasional.

Akumulasi perilaku pemerintah Amerika tidak memberikan ruang untuk ragu agar seluruh anggota masyarakat internasional harus melakukan pendekatan terpadu dalam kerangka hukum internasional untuk bangkit melawan unilaterisme AS. Dengan demikian, opini publik dunia tidak menganggap anggota masyarakat internasional hanya mengamini dan pasrah dengan apa yang dilakukan Amerika di luar dari Piagam PBB.

Masalah ini lebih dirasakan oleh negara-negara anggota Uni Eropa, sehingga dalam konteks historis politik internasional yang hari ini dipengaruhi oleh "Perilaku Trump" dapat bersikap independen dan mencegah dominasi unilaterisme Amerika yang diterapkan dengan mengintimidasi.

Dalam nada yang sama, situs The National Interest baru-baru ini dalam sebuah artikel "A Call for Realism in Europe" oleh Elmar Hellendoorn menulis, ketika Trump menyampaikan slogan "America First" tidaklah bijaksana bagi Eropa untuk secara buta mempercayai dukungan militer dan politik Amerika. Pengaruh pemikiran realpolitik Amerika tidak selalu dalam kepentingan Eropa.

Sikap politik Eropa terhadap penarikan diri sepihak Amerika Serikat dari JCPOA, perang dagang Donald Trump dan isolasi politik Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB baru-baru ini untuk mengutuk perlawanan Palestina menjadi petanda baik dalam menghadapi kebjikan Amerika. Eropa harus keluar dari lingkaran keinginan Amerika agar tidak berada di bawah pengaruh tekanan politik dan ekonomi negara ini.

Emmanuel Macron, Presiden Perancis baru-baru ini mengritik pendekatan Amerika saat keluar dari JCPA dan sikap totaliter negara ini di kancah global seraya mengatakan, jika kami, di satu masa sulit, menerima pihak lain memutuskan soal diplomasi dan keamanan kami dan menyeret kami ke dalam kekacauan terburuk, maka dalam kondisi ini, Eropa sudah tidak lagi berkuasa. Oleh karenanya, kami tidak boleh lemah dan menyerah.