Takht-Ravanchi kepada Guterres: Sanksi terhadap Zarif Langgar Hukum Internasional

Wakil tetap Republik Islam Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Majid Takht-Ravanchi Selasa (06/08) dalam suratnya kepada Sekjen PBB, Antonio Guterres menyebut sanksi terhadap Menlu Iran Mohammad Javad Zarif oleh AS sebagai pelanggaran nyata prinsip hukum internasional serta tujuan dan dasar piagam PBB.

Menurut laporan IRIB, Majid Takht-Ravanchi di suratnya ini seraya mengisyaratkan bahwa berdasarkan pengumuman petinggi Amerika, sanksi terhadap Zarif diterapkan karena peran dan posisinya sebagai penanggung jawab kebijakan luar negeri Iran, mengingatkan, hal ini dengan baik menunjukkan bahwa Amerika Serikat membenci diplomasi sebagai salah satu prestasi terbesar untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Takht-Ravanchi juga mengisyaratkan pembatasan yang diterapkan kepada menlu Iran selama kunjungan terbarunya ke New York untuk menghadiri sidang PBB. Ia mengungkapkan, langkah Amerika ini melanggar butir 105 piagam PBB, konvensi, keputusan PBB dan perjanjian markas besar PBB.

Wakil tetap Iran di PBB di suratnya menekankan, masyarakat dunia harus mengecam perilaku ilegal Amerika dan PBB serta anggotanya harus melawan langkah Amerika ini dengan membela prinsip dasar hukum internasional.

Takht-Ravanchi juga menuntut sekjen PBB memainkan peran aktif dalam menyikapi fenomena berbahaya ini demi membela hukum dan hubungan internasional, multilateralisme dan persatuan PBB.

Departemen Keuangan AS hari Rabu lalu mencantumkan nama Mohammad Javad Zarif di list sanksinya.

Langkah Washington ini menuai kritik luas baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Berbagai negara dunia termasuk Rusia, Cina dan Venezuela mengecam kebijakan Amerika mensanksi Zarif.

Amerika setelah keluar secara ilegal dari JCPOA pada 8 Mei 2018 mulai melancarkan kampanye besar-besaran untuk menerapkan tekanan maksimum terhadap Iran. (MF)