Perlunya Menyelesaikan Krisis Suriah Lewat Proses Politik dan Dialog Suriah-Suriah

Tehran siap melakukan kerja sama apa pun untuk menyelesaikan krisis Suriah dalam konteks menghormati kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas teritorialnya. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, dalam pertemuan dengan Geir Pedersen, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah di Tehran, menekankan bahwa kerja sama adalah satu-satunya solusi politik untuk krisis Suriah.

Perkembangan terbaru di Suriah, proses kegiatan Komite Konstitusi, rekonstruksi, serta bidang kerja sama bersama antara Republik Islam Iran dan PBB untuk membantu menyelesaikan krisis Suriah adalah di antara topik yang dibahas selama pembicaraan kedua pihak.

Pedersen juga memuji dukungan Republik Islam Iran untuk kelanjutan kegiatan Komite Konstitusi Suriah dengan menyajikan laporan tentang beberapa tindakan yang diambil, terutama pertemuan dengan para pejabat Suriah. Para pejabat Iran selalu menekankan perlunya orang-orang Suriah untuk menentukan nasib mereka dan dialog Suriah-Suriah.

Majid Takht-Ravanchi, Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam pertemuan Dewan Keamanan baru-baru ini tentang "Idlib Suriah", mengumumkan kesiapan Republik Islam Iran untuk membantu penyelesaian politik perselisihan saat ini antara Turki dan Suriah. Takht-Ravanchi mengatakan, "KTT Astana yang akan diadakan di Tehran dalam waktu dekat akan menjadi peluang penting untuk pengkajian komprehensif situasi Suriah."

Republik Islam Iran selalu berada di pihak rakyat dan pemerintah dalam perang melawan terorisme di Suriah dan tidak ragu untuk melakukannya serta akan terus bersama rakyat dan pemerintah Suriah selama periode rekonstruksi. Iran dan Suriah, melalui para menteri luar negeri dan utusan khusus mereka, bekerja erat di tingkat regional dan PBB. Krisis Suriah sangat penting bagi Republik Islam Iran karena penting negara ini dan perannya di kawasan itu, serta bencana kemanusiaan yang ditimbulkannya.

Karena itu, Iran menyerukan implementasi penuh dari ketentuan-ketentuan Perjanjian Sochi, yang juga ditekankan pada pertemuan Astana. Sejak awal krisis Suriah, Iran telah memfokuskan upayanya untuk mengakhiri konflik Suriah dengan mengadopsi strategi bahwa krisis Suriah harus diserahkan kepada rakyatnya serta menekankan kedaulatan dan integritas teritorialnya.

Ayatullah al-Uzma Sayid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam, selama pertemuan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad di Tehran pada 25 Februari 2019, merujuk pada sikap tulus Republik Islam Iran dengan rakyat Suriah dan pemerintah sejak awal krisis, mengatakan, "Republik Islam Iran menganggap bantuan pemerintah dan bangsa Suriah adalah membantu gerakan perlawanan dan bangga akan hal itu."

Tidak ada keraguan bahwa keamanan dan stabilitas di kawasan ini sangat penting bagi Republik Islam Iran. Untuk alasan ini, Tehran siap bekerja sama dengan negara-negara di kawasan dan PBB dalam perang melawan terorisme dan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan itu. Tetapi tindakan teroris AS baru-baru ini di wilayah tersebut telah menunjukkan bahwa unilateralisme AS adalah ancaman serius bagi keamanan seluruh wilayah.

Ancaman-ancaman ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan di Irak dan Suriah, Wafiq Ibrahim, pakar isu-isu strategis Lebanon dalam sebuah artikel kepada surat kabar al-Bana yang berjudul, "Mengapa AS Ingin Krisis Suriah Berlanjut?", menulis, "Setelah satu dekade konflik langsung militer dan teroris untuk mengubah pemerintah di Suriah, Amerika menyadari bahwa proyek mereka dilanda sesuatu yang melumpuhkannya."

Amerika Serikat sekarang tahu bahwa dengan kembalinya stabilitas dan keamanan ke Suriah, negara itu akan segera mendapatkan kembali peran regionalnya yang besar. Oleh karena itu, Amerika Serikat sedang bekerja untuk membalikkan tren perkembangan positif di Suriah. Amerika Serikat melakukan kejahatan besar pada 3 Januari dengan menggugursyahidkan Letjen Qassem Solaemani, Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang bertujuan menciptakan ketidakamanan di kawasan.

Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, selama pertemuan dengan Perdana Menteri Suriah Imad Khamis di Tehran menyinggung bahwa penarikan AS dari kawasan harus menjadi prioritas seraya mengatakan, "Dengan kehadiran pasukan teroris AS, kawasan Asia Barat tidak akan pernah merasakan kestabilan, kedamaian dan keamanan berkelanjutan."