Iran Aktualita 21 Juni 2020

Dinamika di Iran selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu seperti upaya AS dan sejumah negara Eropa meratifikasi resolusi anti Iran di Dewan Gubernur IAEA demi memajukan pendekatan anti Tehran mereka.

Selain itu masih ada isu lainnya di Iran seperti respon menlu Iran atas resolusi Dewan Gubernur IAEA anti Iran, keberhasilan Iran uji coba generasi baru rudal jelajah laut, penolakan Iran dikaitkan dengan serangan rudal ke Aramco dan kunjungan Gubernur Bank Sentral Iran ke Irak.

Upaya AS dan Troika Eropa Sudutkan Iran di IAEA

Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa Jumat (19/6/2020) lalu bersamaan dengan penyelenggaraan sidang periodik Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan dengan bersandar pada klaim palsu meratifikasi resolusi anti Iran demi memajukan kebijakan anti Iran mereka.

Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional, IAEA akhirnya mengesahkan resolusi anti-Iran pertama sejak tahun 2012 dengan dalih tidak adanya kerja sama Tehran dalam investigasi IAEA.

Fars News (19/6/2020) melaporkan, beberapa sumber diplomatik dan media mengabarkan keputusan Dewan Gubernur IAEA mengesahkan resolusi usulan Troika Eropa anti-Iran pada hari ini Jumat (19/6).

Laurence Norman, salah seorang jurnalis surat kabar The Wall Street Journal mengutip beberapa diplomat yang hadir dalam sidang Dewan Gubernur IAEA menuturkan, resolusi ini sudah disahkan. Anggota Dewan Gubernur IAEA memprotes Iran karena tidak mau bekerjasama dalam penyelidikan IAEA. Ini adalah resolusi anti-Iran pertama yang dirilis IAEA sejak 2012.

Duta Besar Iran di Kantor PBB Wina mereaksi pengesahan resolusi anti-Iran usulan tiga negara Eropa kepada Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional, IAEA dan mengatakan, Iran menolak sepenuhnya resolusi Dewan Gubernur IAEA, dan akan memberikan balasan yang sesuai.

Kazem Gharibabadi (19/6/2020) menjelaskan, Iran di antara negara-negara anggota IAEA lain, merupakan negara yang paling tinggi level kerja samanya dalam menerima inspektur IAEA, setiap tahun lebih dari 33 akses penyempurnaan dilakukan Iran, maka dari itu, dibesar-besarkannya dua permintaan akses IAEA, di saat Iran memiliki keraguan dan kekhawatiran besar dalam hal ini, sementara dialog terus berlangsung, adalah langkah yang sepenuhnya tidak konstruktif dan politis.

Dubes Iran menyebut resolusi terbaru IAEA terkait izin akses lebih besar, tidak lain merupakan sikap berlebihan, dan Iran menolak sepenuhnya sikap berlebihan dari negara manapun, dan resolusi IAEA ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah teknis, sepenuhnya lahir dari sebuah agenda kerja politis, dan tidak profesional.

Gharibabadi menyesalkan langkah tiga negara Eropa yaitu Jerman, Perancis dan Inggris yang telah mengusulkan resolusi tersebut ke Dewan Gubernur IAEA padahal ketiga negara itu memiliki senjata nuklir, atau bertanggung jawab atas penempatan senjata pemusnah massal serta destruktif.

"Bukankah ini pelecehan atas seluruh aturan internasional bahwa negara-negara semacam ini mencemaskan pasal penjagaan keselamatan nuklir, tapi tidak pernah melakukan langkah nyata untuk merealisasikan komitmennya dalam kesepakatan nuklir JCPOA," pungkasnya.

Seraya menjelaskan bahwa Iran sendiri selama tahun 2019 dengan 432 inspeksi tercatat menerima lebih dari 20 persen total inspeksi IAEA di seluruh dunia, Gharib-Abadi mengingatkan, segala bentuk pendekatan politik atau keputusan melalui penyalahgunaan IAEA pastinya akan melemahkan level kerja sama Iran-IAEA saat ini dan tanggung jawab serta dampaknya berada di pundak sponsor masalah ini.

Mengingat sejarah keputusan seperti ini harus dikatakan bahwa langkah tak terpuji yang sebelum ini diambil melalui resolusi di Dewan Gubernur IAEA atau laporan lembaga ini dengan tujuan politik serta berdasarkan klaim palsu mata-mata Israel dan Amerika di bidang aktivitas nuklir Iran telah melemahkan kredibilitas IAEA dan memperumit kondisi.

Iran Persoalkan Langkah Troika Eropa Ikuti Dikte AS

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif mengkritik langkah tiga negara Eropa anggota JCPOA yang mengamini dikte destruktif Amerika Serikat terhadap Iran.

Menlu Iran mengkritik ketidakmampuan Inggris, Prancis dan Jerman dalam menjalankan komitmennya terhadap JCPOA, dan menganggap mereka sebagai sekutu Presiden AS dan Perdana Menteri rezim Zionis Israel.

Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada hari Jumat  (19/6/2020) menyetujui resolusi politik terhadap Iran di bawah tekanan dari Inggris, Prancis dan Jerman.

Ketiga negara Eropa ini menuduh Republik Islam Iran yang memiliki tingkat kerjasama tertinggi dengan IAEA gagal bekerja sama penuh dengan Badan Energi Atom Internasional.

Delegasi Cina di Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Jumat malam mengeluarkan pernyataan menyesalkan keluarnya resolusi Dewan Gubernur IAEA tersebut, dan memperingatkan bahwa langkah itu akan membahayakan implementasi JCPOA.

Mikhail Ulyanov, wakil tetap Rusia untuk organisasi internasional yang berbasis di Wina juga menyebut resolusi politik IAEA terhadap Iran tidak konstruktif.

Setelah Presiden Donald Trump mengumumkan negaranya keluar dari JCPOA secara unilateral dan ilegal pada 8 Mei 2018, Iran tetap berupaya mempertahankan perjanjian nuklir internasional ini dengan syarat pihak-pihak lain juga mematuhi kewajiban mereka, tetapi pihak Eropa tidak berhasil melakukannya.

Setahun kemudian, Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran mengumumkan secara bertahap pengurangan komitmennya terhadap JCPOA dengan berpijak pada Pasal 26 dan 36 dari perjanjian nuklir internasional ini untuk menyeimbangkan komitmen dan hak-hak Iran.

Pada Minggu, 5 Januari 2020, pemerintah Iran mengumumkan langkah kelima dan terakhir dalam pengurangan komitmen Republik Islam Iran terhadap JCPOA.

Berdasarkan Pasal 26 dan 36 JCPOA, Iran berhak untuk menangguhkan semua atau sebagian komitmennya jika pihak lain gagal memenuhi kewajiban mereka.

Meskipun demikian, Iran menyatakan kesiapan untuk kembali menjalankan komitmennya, jika sanksi dicabut dan Iran mendapatkan manfaat dari JCPOA.

Iran Sukses Uji Generasi Baru Rudal Jelajah Laut

Angkatan Laut Iran dalam manuver militer "Shohada Daryadel Ramezan", Kamis (18/6/2020) sukses meluncurkan rudal-rudal jelajah laut jarak pendek dan jauh, produk Kementerian Pertahanan Iran di wilayah utara Samudra Hindia, dan Laut Oman.

Fars News (18/6) mengutip Humas Angkatan Bersenjata Iran melaporkan, dalam latihan militer Angkatan Laut Iran, rudal-rudal jelajah laut jarak jauh yang diluncurkan berhasil mengenai sasaran dalam jarak 280 kilometer, dan daya jangkaunya masih bisa ditambah.

Dalam latihan militer ini, rudal-rudal jelajah jarak pendek dari pantai ke laut, dan dari laut ke laut, secara bersamaan ditembakkan dari pantai dan kapal AL Iran, dan berhasil mengenai target. 

Latihan militer ini digelar di hari kesyahidan Imam Jafar Shadiq as di wilayah laut sekitar Kenarak, ika dibandingkan dengan latihan-latihan sebelumnya, latihan ini lebih rumit dan sulit, dan untuk pertama kalinya dilakukan.

Semua rudal yang ditembakan dalam latihan militer ini adalah desain serta buatan Kemenhan Iran dengan kerja sama angkatan laut negara ini.

Iran Menolak Dikaitkan dengan Serangan Rudal ke Arab Saudi

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, mengatakan klaim yang menyebutkan bahwa rudal Iran dipakai dalam serangan ke fasilitas minyak Aramco, Arab Saudi, tidak berdasar.

"Sayangnya Sekretariat PBB memperlihatkan bahwa mereka terpengaruh oleh ancaman Amerika Serikat," ujarnya seperti dikutip IRNA, Sabtu (13/6/2020) sore.

Setelah drone dan rudal milik kubu perlawanan Yaman menyerang fasilitas minyak Aramco, Riyadh dan Washington mengklaim bahwa senjata yang dipakai dalam operasi itu berasal dari Iran dan diberikan oleh Tehran kepada kubu perlawanan Yaman.

PBB kemudian turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Sekjen PBB Antonio Guterres dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan pada 13 Juni lalu, mengklaim rudal jelajah dan drone yang dipakai menyerang fasilitas minyak Aramco dan Bandara Internasional Abha, Saudi pada 2019 lalu berasal dari Iran, demikian juga dalam dua serangan sebelumnya.

Menlu Iran dalam sebuah pernyataan melalui live video di akun Instagram-nya, menegaskan klaim-klaim tersebut tidak berdasar dan Sekretariat PBB terpengaruh oleh ancaman AS.

"Situasi di kawasan sedang kritis dan negara-negara regional lebih baik berdialog tentang masa depan daripada menjadi tahanan masa lalu," imbuhnya.

"Jika negara-negara regional menyadari bahwa AS tidak akan membela mereka dan hanya ingin memeras, maka ada peluang untuk mencapai sebuah solusi dan kesepakatan di kawasan ini," tegas Zarif.

Gubernur Bank Sentral Iran Berkunjung ke Irak

Abdolnaser Hemmati, Gubernur Bank Sentral Republik Islam Iran Rabu (17/6/2020) bersama rombongan berkunjung ke Baghdad, Irak untuk melakukan perundingan perbankan.

Usai berunding dengan sejawatnya dari Irak, Ali Mohsen Ismail al-Alaq, Hemmati mengkonfirmasi pemanfaatan mekanisme bersama untuk mempercepat jaminan kebutuhan utama Iran. Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) atnara Iran dan Irak, diprediksikan Tehran akan menggunakan asetnya di Irak untuk membeli produk dan barang non sanksi serta mendasar seperti obat-obatan.

Gubernur Bank Sentral Iran menilai sangat penting jadwal pelaksanaan kesepakatan ini dan mengatakan, kebijakan Republik Islam Iran adalah memperluas hubungan finansial dan keuangan dengan Irak melalui bank sentral serta bank lain yang beroperasi di negara ini.

MoU ini memperjelas hubungan perbankan dan finansial kedua neagra serta mekanisme pemanfaatan sumber bank sentral Iran secara transparan.

Dengan demikian, dijadwalkan para wakil bank sentral Iran dan Irak selain membahas perincian mekanisme yang diisyaratkan, juga terus menindaklanjuti upaya implementasi MoU ini.