Hari Ini, AS Perluas Sanksi di Sektor Manufaktur Logam Iran

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengkampanyekan tekanan maksimum terhadap Republik Islam Iran agar Tehran bertekuk lutut dan memenuhi keinginan ilegal Washington.

Pada tanggal 8 Mei 2018, Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif) dan memulihkan seluruh sanksi terhadap Iran. Meski tekanan dan sanksi ini gagal, namun pemerintahan Trump tetap menegaskan untuk melanjutkannya.

Menteri Luar Negeri AS  Mike Pompeo baru-baru ini menegaskan perluasan ruang lingkup sanksi logam Iran. Sanksi ini menargetkan 22 bahan khusus yang diklaim digunakan sehubungan dengan program nuklir, militer atau rudal balistik Iran.

Pompeo dalam Tweetnya pada Kamis (30/7/2020) menyebut langkah itu sebagai perluasan besar dari sanksi terkait logam Iran, yang memungkinkan Washington untuk memasukkan mereka yang membeli logam dari Iran dalam daftar hitam sanksi.

"Akibatnya, sanksi masih dapat dikenakan pada mereka yang secara sadar mentransfer bahan-bahan tertentu, termasuk grafit atau logam mentah atau setengah jadi, ke atau dari Iran untuk digunakan sehubungan dengan sektor konstruksi Iran," ujarnya.

Kementerian Luar Negeri AS dalam pernyataannya mengklaim bahwa 22 bahan khusus yang berhubungan dengan program nuklir, militer dan rudal balistik Iran dilarang untuk dieskpor ke Iran.

Trump pada tanggal 8 Mei 2019 menandatangi Perintah Eksekutif Nomor 13871 untuk menerapkan sanksi terhadap Iran di bidang industri besi, baja, aluminium dan tembaga.

"Keputusan ini menargetkan pendapatan Iran dari ekspor industri logam, yang merupakan 10 persen dari ekspornya," kata Trump.

Dia menambahkan, jika ada negara yang memasukkan baja dan logam Iran masuk ke pelabuhannya, tidak akan lagi ditoleransi.

AS berpikir bahwa dengan menerapkan sanksi terberat dalam sejarah Iran yang diterapkan dalam kerangka kampanye tekanan maksimumnya, akan membuat Tehran menyerah dan menuruti 12 tuntutan AS yang disampaikan Pompeo pada Mei 2018.

Namun perlawanan penuh teladan bangsa Iran dalam menghadapi sanksi keji sepanjang sejarah tersebut telah membuat pemerintahan Trump putus asa. Keputusasaan itu terlihat dari langkah-langkah provokatif dan menjijikkan Trump.

Di antara langkah  yang diambil AS itu adalah memasukkan Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ke dalam daftar organisasi teroris, meneror Komandan Pasukan al-Quds IRGC Letnan Jenderal Qassem Soleimani, dan mensanksi para pejabat tinggi Iran.

Selain itu, tak jarang AS juga memberlakukan sanksi terhadap perusahaan dan individu baru dengan berbagai dalih, terutama dalih bahwa mereka membantu meningkatkan kekuatan ekonomi dan kelanjutan ekspor Iran.

Sekarang Washington telah melangkah lebih jauh dan bahkan menerapkan sanksi perdagangan 22 jenis logam dengan Iran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Trump tidak mengenal batasan untuk menerapkan sanksi terhadap Iran. Namun pada saat yang sama, keputusan itu juga menunjukkan keputusasaan AS untuk mengubah pendekatan dan perilaku Iran melalui kampanye tekanan maksimum.

Kegagalan kebijakan anti-Iran tersebut sebenarnya juga diakui oleh pejabat AS. "Kampanye tekanan maksimum efektif tetapi gagal mencapai tujuannya untuk mengubah perilaku pemerintah Iran," kata Pompeo ketika ditanya seorang senator tentang pengaruh kebijakan AS terhadap Iran dalam pertemuan Komite Hubungan Luar Negeri Senat beberapa waktu lalu.

Trump telah berjanji bahwa dengan keluar dari JCPOA dan mengambil kebijakan tekanan maksimum, AS akan mampu membujuk Iran untuk datang ke meja perundingan guna mencapai "kesepakatan yang lebih baik" dalam pandangannya.

Para pejabat pemerintahan Trump berulang kali mengklaim bahwa kebijakan tekanan maksimum telah berhasil mencapai tujuannya, terutama menghancurkan ekonomi Iran. Menlu AS pada  hari Kamis (30/7/2020)  mengklaim bahwa sanksi sepihak AS telah mengurangi 90 persen pendapatan minyak Iran.

Meskipun AS menerapkan tekanan yang luar biasa terhadap Iran dan pelaksanaan kampanye tekanan maksimum juga telah berlangsung lebih dari dua tahun, namun pemeritnahan Trump gagal mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, dia dibanjiri kritik dari berbagai kelompok di Amerika, terutama menjelang pemilu presiden pada November 2020.

Pengkritik Trump menuduhnya tidak memiliki strategi yang jelas dan efektif untuk menghadapi Iran. Trump hanya meningkatkan ketegangan yang tidak perlu dengan Iran dan menjauhkan AS dari sekutu-sekutunya. Menurut Senator Chris Murphy, kebijakan Trump telah membuat Iran justru lebih kuat dan AS lebih lemah.

Peningkatan tekanan sanksi terhadap Iran di tengah-tengah penyebaran pandemi Virus Corona menunjukkan bahwa pemerintahn Trump sama sekali tidak menganggap penting tentang pertimbangan kemanusiaan.

Jamal Zahran, seorang profesor hubungan internasional mengatakan, kelanjutan sanksi AS terhadap Iran, yang sedang menghadapi penyebaran COVID-19 adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Meskipun pemerintahan Trump bersikeras untuk melanjutkan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran, namun kegagalan nyata dari langkah ini menunjukkan bahwa Trump tidak akan bisa mengklaim tentang prestasi-prestasinya dalam menekan Iran untuk dibanggakan dalam kampanye pemilu. (RA)