Motif Sanksi Baru AS terhadap Iran
Setelah menyatakan keluar dari perjanjian nuklir JCPOA pada Mei 2018, Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi masif terhadap Iran sebagai bagian dari kebijakan tekanan maksimum terhadap Tehran yang terus berlanjut hingga kini.
Langkah terbaru Washington terhadap Iran dilancarkan Departemen Keuangan AS pada Kamis malam dengan menjatuhkan sanksi terhadap 18 bank dan lembaga keuangan Iran. Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan sanksi itu ditujukan untuk mencegah Iran memperoleh akses terhadap dolar secara ilegal, dan sanksi akan berlanjut sampai Tehran mengakhiri program nuklirnya.
Pengamat ekonomi internasional menilai sanksi baru Departemen Keuangan AS akan menyebabkan pemutusan hubungan besar-besaran antara sistem perbankan Iran dan sistem keuangan dunia, yang sekarang dilakukan melalui jaringan antarbank internasional, SWIFT. Meskipun berbagai kalangan mengkhawatirkan sanksi semakin merugikan rakyat Iran, tapi pemerintahan Trump mengklaim telah membuat pengecualian untuk perdagangan komuditas kemanusiaan.
Terlepas dari klaim ini, jelas sekali alasan sebenarnya dari sanksi baru tersebut secara khusus ditujukan untuk memblokir perdagangan barang dan pembelian barang-barang kebutuhan pokok, termasuk obat-obatan dan kebutuhan medis dari luar negeri demi meningkatkan tekanan terhadap rakyat Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menggambarkan sanksi baru AS terhadap bank-bank Iran sebagai upaya untuk menghancurkan saluran pembayaran makanan dan obat-obatan yang tersisa di tengah penyebaran pendemi Covid-19.
Setelah Trump gagal melancarkan tekanan maksimumnya terhadap Tehran, Washington berusaha untuk mencegah masuknya barang-barang kemanusiaan ke Iran. Dengan sanksi baru ini, Amerika Serikat bermaksud untuk menutup beberapa katup keuangan yang digunakan Iran dalam perdagangan dengan negara-negara dunia. Tujuan pemerintahan Trump berikutnya adalah untuk menjatuhkan sanksi berat dengan mencegah calon dari Partai Demokrat Joe Biden kembali ke kesepakatan JCPOA, jika dia memenangkan pemilu presiden pada November mendatang.
Mengenai masalah ini, Kurk Dorsey, profesor ilmu politik di Universitas New Hampshire mengatakan, "Trump masih ingin menunjukkan kekuatannya dalam melumpuhkan ketangguhan Iran. Jika Biden memenangkan pemilu, dia pasti akan membawa Amerika Serikat kembali ke JCPOA atau sesuatu yang dekat dengannya." Sementara itu, para anggota parlemen yang mendukung sanksi terhadap Iran di Kongres AS mengklaim bahwa pembatasan tersebut diberlakukan sejalan dengan upaya pemerintahan Trump untuk menekan Iran supaya bersedia memasuki meja perundingan.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap 18 bank dan lembaga keuangan Iran sebagai bagian dari tekanan maksimum terhadap Tehran yang akan terus berlanjut supaya negara ini bersedia bernegosiasi secara komprehensif. Padahal selama ini kebijakan tekanan maksimum AS terhadap Iran selalu gagal.
Trump sesumbar akan bisa memaksa Iran untuk merundingkan "kesepakatan yang lebih baik" dengan menarik diri dari JCPOA dan meluncurkan kampanye tekanan maksimum. Lebih dari dua tahun setelah janji itu, faktanya Washington gagal mewujudkan tujuan itu. Kritikus Trump menuduhnya tidak memiliki strategi terhadap Iran, meningkatkan ketegangan dengan Tehran, dan menjauhkan Amerika Serikat dari sekutunya.
Pada saat yang sama, sanksi baru AS yang akan mempersulit Iran untuk memasok barang-barang kebutuhan dasar dan kemanusiaannya sebagai contoh nyata kejahatan terhadap kemanusiaan. Gedung Putih juga telah berulang kali menyatakan niatnya untuk menggulingkan Iran dengan meningkatkan sanksi terhadap rakyatnya sebagai bagian dari strategi kemiskinan dan pemberontakan, dan secara terbuka mendukung kerusuhan yang telah terjadi di Iran selama dua tahun terakhir.(PH)
