Mengapa Opini Publik di Jalan-Jalan Paris Meneriakkan Kontradiksi Kebijakan Eropa?
Puluhan ribu orang di Paris, ibu kota Prancis, meneriakkan slogan "Dari Paris ke Palestina; perlawanan" untuk mendukung Palestina.
Pada Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina, jalanan Paris menjadi saksi salah satu demonstrasi solidaritas terbesar untuk rakyat Palestina.
Dari Place de la République hingga Place de la Nation, puluhan ribu pengunjuk rasa, yang membawa bendera Palestina dan plakat bertuliskan slogan-slogan seperti "Hentikan genosida", "Gaza, Paris bersamamu", dan "Palestina harus dibebaskan", menyuarakan kemarahan dan simpati mereka yang didengar dunia. Demonstrasi tersebut merupakan reaksi terhadap apa yang disebut para pengunjuk rasa sebagai "pemberlakuan rencana perdamaian palsu AS-Israel" dan "impunitas total" atas kejahatan di Gaza dan Tepi Barat.
Pawai ini diselenggarakan atas undangan lebih dari 80 LSM, partai sayap kiri, dan serikat pekerja, dan dihadiri oleh beragam warga negara, aktivis hak asasi manusia, dan tokoh politik seperti Jean-Luc Mélenchon.
Demonstrasi di Paris merupakan tanda nyata dari jurang pemisah yang dalam antara masyarakat Prancis dan pemerintahan Macron, yang tetap berhati-hati dan pro-Tel Aviv. Para pengunjuk rasa membawa plakat bertuliskan "Palestina, kami tidak akan diam" dan "Hentikan genosida", slogan-slogan yang hanya mendapat liputan terbatas di media arus utama tetapi digaungkan di jalanan Paris.
Le Figaro, Libération, Omentier, dan France 24 melaporkan bahwa kemarahan para pengunjuk rasa tidak terbatas pada pengeboman beberapa bulan terakhir. Mereka juga mengecam pembunuhan 322 warga Palestina sejak gencatan senjata Oktober, percepatan pembangunan permukiman, kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh para pemukim, dan eksekusi di depan umum, seperti pembunuhan dua pria Palestina di Jenin. Video menunjukkan dua pria tak berdaya dengan tangan terangkat dan tubuh mereka jatuh ke tanah beberapa detik kemudian.
PBB menyebut tindakan tersebut sebagai "eksekusi tergesa-gesa" dan menyerukan penyelidikan, tetapi pemerintah-pemerintah Eropa masih lebih memilih jalur samar berupa "rekomendasi dan pernyataan keprihatinan".
"Tujuh minggu telah berlalu sejak gencatan senjata, tetapi belum ada penyelesaian," ujar Anne Touyon, presiden Asosiasi Solidaritas Prancis-Palestina, kepada AFP. Ia memperingatkan bahwa pembangunan permukiman terus berlanjut dengan kecepatan yang "luar biasa" dan bahwa kekerasan pemukim di Tepi Barat telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Sanksi memang diperlukan; itulah satu-satunya cara untuk memaksa Israel menghormati hukum internasional," tambah ketua Asosiasi Solidaritas Prancis-Palestina. Namun, adakah yang mau mendengarkan?
Pertanyaan itulah yang terdengar dan terlihat di sepanjang demonstrasi. "Seluruh umat manusia menyaksikan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata seorang perempuan berusia 72 tahun yang berdiri di tengah kerumunan dengan bendera Palestina. Pernyataan sederhana ini menggambarkan krisis moral Barat secara utuh.
Barat yang menghabiskan miliaran dolar untuk apa yang disebut perang "kemanusiaan" tetapi bersembunyi di balik tembok pembenaran politik dalam menghadapi kematian ribuan anak di Gaza.
"Pembantaian dan genosida terus berlanjut," kata Bertrand, seorang teknisi berusia 42 tahun yang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut. Ia mengenang bahwa tanpa sanksi ekonomi dan politik, satu-satunya alat yang tersisa hanyalah "tekanan jalanan" dan "seruan masyarakat sipil."
Analisis ini konsisten dengan temuan beberapa lembaga kajian Eropa. Di antaranya, Pusat Studi Perdamaian Oslo dan Pusat Kebijakan Eropa telah memperingatkan dalam laporan terbaru bahwa dengan melanjutkan kebijakan tidak bertindak, Uni Eropa tidak hanya mengkhianati kewajiban hak asasi manusianya tetapi juga kehilangan peran geopolitiknya.
Dalam analisisnya tentang perang Gaza, Chatham House menulis: "Eropa secara struktural tidak berdaya dalam konflik Palestina; ia tidak mau membayar harga perubahan kebijakan dan juga tidak sanggup menanggung konsekuensi dari melanjutkan status quo." Inilah kontradiksi yang diteriakkan opini publik di jalanan Paris.
Serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil seperti Amnesty International, Attac, dan Cimade juga bergabung dalam demonstrasi tersebut, menunjukkan bahwa isu Palestina di Prancis bukan lagi tuntutan marginal atau sayap kiri, melainkan keprihatinan publik dan jurang politik yang lebar, jurang antara warga negara yang ingin menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pemerintah yang terpecah antara "mendukung Israel" dan "menuntut netralitas."
Sementara itu, diamnya pemerintah Prancis dan ketidakpedulian Uni Eropa telah memicu kemarahan para pengunjuk rasa. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin Eropa dengan cepat mengaktifkan sanksi dan mekanisme tekanan terhadap Rusia, tetapi hanya puas dengan pernyataan yang tidak efektif terhadap Israel, yang tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga prinsip-prinsip moral?
Ini adalah standar ganda yang sama yang telah membuat frustrasi masyarakat sipil Eropa selama bertahun-tahun dan telah membuka jalan bagi pertumbuhan gerakan jalanan. Kepolisian Paris tidak memberikan angka resmi mengenai jumlah peserta, tetapi rekaman video menunjukkan bahwa jalan-jalan utama kota dipenuhi orang-orang yang datang untuk memprotes tidak hanya perang, tetapi juga ketidakadilan dan kemunafikan.
Slogan-slogan "Anak-anak kami tidak akan menjadi tentara Macron", "Akhiri pengepungan", dan "Palestina harus merdeka" bukan sekadar slogan, melainkan sebuah tanda bahwa rakyat Prancis tidak akan tinggal diam menghadapi kebijakan yang mengutamakan ketidakpedulian daripada nyawa manusia. Demonstrasi tersebut, pada dasarnya, merupakan cermin bagi Eropa. Sebuah cermin yang menunjukkan citra buruk berupa peran pasif, kebisuan strategis, dan ketakutan akan kritik terhadap Israel di hadapan benua yang mengaku sebagai pemimpin moral dunia.(PH)
