Inisiasi Pengayaan 20 Persen; Tindakan Hukum dalam Kerangka Resolusi Parlemen Iran

Pengayaan 20 persen uranium telah dimulai di fasilitas pengayaan Fordow dan sekarang telah mencapai level stabil.

Produksi bahan bakar 20 persen adalah proses yang telah dilakukan sebelumnya dan kapasitasnya bukanlah masalah baru. Bahan bakar ini untuk digunakan dalam reaktor riset Tehran di bidang produksi berbagai radiofarmasi.

Kazem Gharibabadi, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk organisasi internasional di Wina mengumumkan pada hari Senin (04/01/2021) bahwa Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah menyetujui dimulainya produksi uranium hingga pengayaan 20 persen.

Menurut Gharibabadi, Menyusul penyerahan koreksi kuesioner informasi desain situs Fordow kepada IAEA dan kehadiran para inspektur di lokasi pada Senin pagi untuk memverifikasi informasi yang telah diberikan dan melepas segel silinder yang mengandung uranium 4,1 persen, Direktur Jenderal IAEA dalam laporannya mengkonfirmasi dimulainya produksi uranium hingga pengayaan 20 persen.

Dewan Tinggi Keamanan Nasional Republik Islam Iran pada 8 Mei 2019, yaitu setelah setahun Iran menahan diri atas janji yang tidak ditepati oleh pihak-pihak Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), dengan mengacu pada Pasal 26 dan 36 JCPOA, memutuskan untuk menghentikan langkah demi langkah tindakan sukarela Iran atas komitmen nuklirnya. Sementara di semua tahapan, pengawasan IAEA atas implementasi JCPOA terus berlanjut.

Oleh karena itu, penilaian atas tindakan ini dan hubungannya dengan komitmen Iran di JCPOA, tanpa memperhatikan pelanggaran kewajiban pihak-pihak Eropa setelah penarikan diri Amerika Serikat dan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan, menjadi tidak dapat diterima. Dalam pembahasan JCPOA dan apa keputusan Parlemen Iran, harus dikatakan bahwa Rencana Aksi Strategis Pembatalan Sanksi adalah tanggapan atas proses tindakan permusuhan AS terhadap Iran dan kerja sama negara-negara Eropa dengannya, akhirnya disetujui.

Menurut Pasal 1 yang disetujui oleh rencana ini, Organisasi Energi Atom Iran berkewajiban untuk menghasilkan uranium yang diperkaya 20 persen untuk penggunaan damai dan menyimpan setidaknya 120 kg uranium tersebut di dalam negeri setiap tahun.

Seyed Abbas Araghchi, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, pada Senin (04/01/2021) malam dalam acara bincang-bincang khusus di saluran kedua televisi Republik Islam Iran, tentang reaksi terhadap pengayaan 20 persen, termasuk pernyataan juru bicara UE bahwa langkah Iran merupakan penyimpangan yang signifikan dari kewajiban Iran dalam JCPOA, mengatakan, Negara-negara Eropa yang menganggap dirinya sebagai tempat lahir demokrasi, tidak punya hak untuk menolak penerapan hukum parlemen Iran."

Menanggapi tanggapan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu terhadap dimulainya kembali pengayaan 20 persen dan bahwa langkah Iran untuk memperluas industri nuklir militernya, Araqchi mengatakan, "Sebuah rezim yang dirinya sendiri memiliki senjata nuklir tidak dapat menuduh Iran mengejar senjata nuklir."

Republik Islam Iran bahkan lebih kooperatif dan transparan dalam mematuhi komitmen nuklirnya dan bekerja sama dalam pembahasan pengawasan IAEA, dan ini selalu dikonfirmasi dalam laporan para inspektur IAEA. Bahkan hingga saat ini, kebijakan Republik Islam Iran dalam menolak senjata nuklir tidak berubah, dan para pejabat Republik Islam Iran di tingkat tertinggi selalu menekankan dan menjelaskan bahwa senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam keyakinan agama dan dalam perhitungan pertahanan dan keamanan Iran.

Terlepas dari klaim dan atmosfer yang coba dibangun Amerika Serikat, Eropa, dan rezim Zionis, harus dikatakan bahwa mempertahankan JCPOA tidak memerlukan kesepakatan baru, dan kembali ke JCPOA bergantung pada tindakan pihak-pihak Eropa. Seperti yang ditekankan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi, Pengurangan kewajiban Iran telah terjadi di bawah JCPOA, dan ini tidak berarti kematian JCPOA.