Menelisik Isi Surat Iran ke Dirjen IAEA

Pada 8 Mei 2018, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran.

Amerika Serikat menekan negara lain untuk mengintensifkan sanksi terhadap Iran tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pasalnya, Republik Islam Iran selama ini telah memenuhi kewajibannya di JCPOA. Kepatuhan Iran diakui dalam 15 laporan berturut-turut yang disampaikan oleh Direktur Jenderal  IAEA.

Setelah setahun bersabar, Iran akhirnya harus mengambil tanggapan atas kelambanan Eropa dalam memenuhi kewajiban timbal baliknya di JCPOA. Langkah Iran tersebut diambil berdasarkan ketentuan JCPOA pasal 26 dan 36 dengan melepaskan sebagian dari komitmen sukarelanya untuk membatasi aktivitas nuklir di bawah pengawasan IAEA. Tindakan strategis pemerintah Iran tersebut yang telah disetujui oleh parlemen negaranya.

Kazem Gharibabadi, Duta Besar Iran untuk Organisasi Internasional di Wina kepada wartawan hari Minggu (31/1/2021) menjelaskan surat yang dikirim ke Dirjen IAEA. Dalam surat tersebut disinggung dasar pertimbangan diadopsinya Undang-Undang tentang Tindakan Strategis untuk Penghapusan Sanksi dan Perlindungan Kepentingan nasional oleh parlemen Iran.

Masalah lain yang disampaikan Wakil Tetap Iran di IAEA dalam suratnya mengenai  langkah ilegal Amerika Serikat keluar dari JCPOA, memburuknya situasi JCPOA karena tidak terpenuhinya kewajiban pihak-pihak Eropa dan ketidakseimbangan antara kewajiban yang terkandung dalam perjanjian nuklir internasional ini, sabotase (nuklir) dan pembunuhan ilmuwan Iran, terutama yang terbaru Shahid Fakhrizadeh, maupun kebijakan yang mendukung tindakan destruktif lainnya. Padahal Iran sudah mengambil langkah penting untuk memenuhi komitmennya di JCPOA dan melanjutkan kerja sama penuh dan transparan dengan IAEA.

JCPOA adalah perjanjian internasional multilateral yang diratifikasi oleh Dewan Keamanan PBB melalui resolusi no.2231. Tapi AS tidak mematuhi kewajibannya terhadap JCPOA dan pihak Eropa juga tidak berdaya dengan tidak mengambil langkah signifikan untuk menjalankan komitmennya terhadap perjanjiann nuklir internasional itu. Oleh karena itu, Iran mengambil langkah balasan demi mewujudkan haknya dalam JCPOA.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Khamenei dalam pidatonya baru-baru ini mengenai peringatan perlawanan rakyat Qom pada 19 Day 1359 Hs, menyinggung masalah JCPOA, dengan mengatakan, "Republik Islam tidak memiliki urgensi untuk tergesa-gesa mengembalikan AS ke JCPOA, sebab tuntutan logis kita adalah pencabutan sanksi dan pemulihan hak bangsa yang dirampas, yang menjadi kewajiban pihak AS dan Eropa untuk melakukannya,".

Rahbar memandang keputusan parlemen dan tindakan pemerintah Iran untuk mengurangi bagian lain dari komitmennya di JCPOA sepenuhnya benar dan rasional.Ayatullah Khamenei menekanka, "Tidak ada artinya bagi Republik Islam untuk memenuhi semua kewajibannya ketika pihak lain tidak memenuhi semua kewajibannya. Jika mereka kembali menjalankan kewajibannya, kami akan kembali, sebagaimana telah saya katakan dari awal disepakatinya JCPOA mengenai tindakan yang harus proporsional antara komitmen dan langkah mereka terhadap pekerjaan dan komitmen kita. Tetapi hal ini tidak terjadi,".

Surat Iran kepada Direktur Jenderal IAEA tersebut sebenarnya merupakan penekanan pada posisi rasional Republik Islam Iran dalam masalah JCPOA. Oleh karena itu, jika ada keseriusan dari pihak Eropa dan Amerika Serikat untuk bangkit dan pertahankan JCPOA, maka jalan kembali belum tertutup.(PH)