HAM, Alat Politik AS Menekan Iran

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh mengatakan Republik Islam menolak resolusi yang diajukan sekelompok negara Barat terhadap Iran pada sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke-46, karena bersifat politis dan tidak memiliki dasar hukum internasional yang memadai.

Saeed Khatibzadeh hari Rabu (24/3/2021) mengatakan bahwa resolusi Dewan Hak Asasi Manusia yang tendensius terhadap Iran disahkan dengan suara lemah, namun pada saat yang sama Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk Iran tidak menyinggung kematian puluhan anak tak berdosa dan ratusan pasien menderita karena kesulitan mengakses obat-obatan dan peralatan medis akibat sanksi.

Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia terhadap Iran, disetujui dengan 21 suara mendukung, 12 menentang dan 14 abstain. Resolusi ini tidak berbeda dengan sebelumnya yang bertujuan untuk memperpanjang mandat Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk Iran.

Kontradiksi yang jelas dalam posisi dan tindakan deklaratif negara-negara yang mengejar dan menyetujui resolusi anti-Iran di Dewan Hak Asasi Manusia memperlihatkan biasnya langkah Barat dengan mengambil pendekatan politik dan instrumental dalam meninjau masalah hak asasi manusia Iran.

Mengabaikan pelanggaran yang jelas atas hak untuk hidup dan akses terhadap pengobatan ribuan warga Iran di puncak epidemi Corona, karena sanksi AS yang meluas dan diikuti beberapa negara Eropa, tidak dapat menjadikan Barat sebagai pihak pembela hak.

Selama satu dekade terakhir, beberapa anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah bersikeras untuk melanjutkan pendekatan politik dengan menuduh secara sepihak terjadinya pelanggaran HAM masif di Iran. Tapi pada saat yang sama mengabaikan pelanggaran HAM terhadap Iran yang dilakukan negara-negara Barat sendiri, terutama dengan sanksi lalimnya.

Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia anti-Iran disahkan di tengah tindakan beberapa negara Eropa yang mendukung sanksi AS, terutama sanksi ekonomi terhadap Iran, mendukung kelompok teroris dalam membunuh warga Iran, dan penjualan senjata canggih ke Arab Saudi dan penggunaannya untuk membunuh warga sipil Yaman yang telah menjadikan mereka sebagai salah satu pelanggar hak asasi manusia terbesar di dunia.

Dalam kaitan ini, Ismaeil Baghaei Hamaneh, Wakil Iran untuk Organisasi PBB di Jenewa, mengatakan bahwa beberapa negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Kanada, menggunakan kategori hak asasi manusia untuk menekan lawan-lawannya secara politik, dan pada saat yang sama berpartisipasi di dalamnya. Fakta yang tidak bisa dibantah mengenai dukungan negara-negara Barat dalam pembunuhan orang-orang Yaman yang tidak bersalah melalui penjualan senjata besar-besaran ke Arab Saudi.

Pendekatan politik dan standar ganda Barat terhadap Iran telah menjadi prinsip utama dalam masalah hak asasi manusia mereka. Padahal, Republik Islam Iran selalu mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan situasi hak asasi manusia dalam kerangka kewajiban agama, kepatuhan pada konstitusi dan aturan negaranya berdasarkan hukum, dan perjanjian internasional.

Penerapan resolusi anti-Iran yang berulang di Dewan Hak Asasi Manusia dengan suara politik yang lemah menunjukkan bahwa pendekatan standar ganda dari beberapa negara Barat dalam menangani Iran yang  tidak memiliki konsensus internasional. Sebab, Barat hanya menggunakan HAM dan terma lainnya berdasarkan kepentingannya, bukan hukum internasional.(PH)