Di Balik Kemenangan Mahathir (2)

Skandal korupsi yang merebak di tubuh pemerintahan Najib Razak menjadi salah satu faktor utama penyebab kekalahan koalisi Barisan Nasional (BN) dalam pilihan raya yang berlangsung Mei lalu.

Kasus korupsi telah menjadi sorotan masyarakat, terutama kalangan terpelajar di Malaysia yang peduli dengan kondisi dalam negerinya. Isu ini menjadi salah satu masalah pelik dan besar yang dihadapi koalisi Barisan Nasional, yang menjadikannya sebagai kelemahan bagi petahana, tapi menjadi kekuatan bagi kubu oposisi.

Sebelum Najib Razak menjabat sebagai perdana menteri, dan Mahathir masih berada di dalam koalisi Barisan Nasional, gerakan protes terhadap koalisi politik terbesar Malaysia ini sudah mulai dilancarkan secara sistematis dengan gencarnya aksi protes gerakan bersih.  

Gerakan Bersih pertama dengan turun ke jalan dimulai pada 10 November 2007 yang didukung puluhan ribu orang. Bola salju protes ini terus bergulir kencang hingga berlanjut menjadi aksi lanjutan pada 9 Juli 2011.

Demonstrasi bersih kedua ini dikenal sebagai Aksi Jalan untuk Demokrasi. Aksi yang diikuti sekitar 50.000 orang ini untuk memprotes dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu dalam pemilihan di Sarawak pada April 2011. Target protes terhadap koalisi Barisan Nasional terus mengalir hingga digelar aksi serupa pada 28 April 2012.

Kemudian gerakan bersih melancarkan aksinya kembali pada 29-30 Agustus 2015 di tiga kota. Gerakan massa kali ini lebih jelas dan terarah menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Najib Razak serta reformasi kelembagaan untuk mencegah korupsi.

Demonstrasi itu muncul di tengah gencarnya tudingan ada dana sebesar 681 juta dolar yang disetorkan ke rekening pribadi Najib. Dia juga diduga salah urus utang badan investor negara 1MDB. Dana itu diduga disetorkan ke rekeningnya sebelum Pilihan Raya 2013. Ketika itu, Najib Razak membantahnya.

Setahun kemudian, aksi protes gerakan bersih kembali muncul pada Sabtu (19/11/2016). Dukungan terhadap gerakan Bersih terus mengalir deras termasuk dari mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad untuk menuntut kaderannya sendiri mundur dari jabatan orang nomor satu di Malaysia karena dugaan korupsi.

Banjir protes menuntut pengunduran diri Najib dari jabatannya sebagai perdana menteri Malaysia kembali terjadi pada Sabtu (14/10) yang disuarakan langsung oleh koalisi oposisi Pakatan Harapan.

Kasus korupsi tersebut menyebabkan popularitas Najib dan koalisi pengusungnya semakin terpuruk. Najib selama ini menolak tuduhan suap yang dialamatkan kepada dirinya dan menyebut dana 681 juta dolar yang ada dalam rekeningnya sebagai hadiah dari pihak Raja Arab Saudi kepadanya pada tahun 2011-2012.

Serangan yang paling keras dari kubu oposisi dan gerakan sosial politik yang dibangun selama bertahun-tahun oleh koalisi Pakatan Rakyat yang berganti nama menjadi Pakatan Harapan, lebih terfokus pada isu korupsi yang melibatkan Najib sendiri sebagai perdana menteri Malaysia ketika itu.

Isu ini menjadi prioritas Mahathir dan kabinetnya setelah Pakatan Harapan menjadi pemenang pilihan raya 2018. Komisi Anti korupsi memeriksa Najib Razak yang menghadapi lebih dari 20 tuduhan terkait pencucian uang dalam kasus skandal korupsi 1MDB dan pemidahan dana lebih dari 681 juta dolar ke rekening pribadinya.

Kasus korupsi juga menyeret istri mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak ditangkap oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia (Malaysian Anti-Corruption Commission/MACC).

Associated Press (3/10/2018) melaporkan, istri mantan PM Malaysia, Rosmah Mansor ditangkap pada hari Rabu (3/10/2018) saat memberikan keterangan ketiganya di kantor MACC. Ia ditangkap atas tuduhan pencucian uang terkait kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Kinerja Najib yang dinilai buruk dalam pemulihan ekonomi Malaysia juga menjadi sorotan besar masyarakat Malaysia, terutama kalangan terpelajar di negara Asia tenggara ini. Di bawah kepemimpinan Najib, perekonomian Malaysia mengalami penurunan dan kemunduran.

Isu lain yang juga disoroti kubu oposisi pemerintah Malaysia, pakatan Harapan dan menjadi titik kelemahan koalisi Barisan Nasional masalah intervensi Arab Saudi dalam kebijakan luar negeri Malaysia.

Najib sendiri mengakui dirinya mendapatkan kucuran dana dari Arab Saudi yang dianggapnya sebagai hadiah. Tapi banyak kalangan di Malaysia menyebutnya sebagai gratifikasi yang mengandung motif politik dari kepentingan Arab Saudi di negara ini.

Klaim hadiah tanpa konsekuensi, sebagaimana disampaikan Najib, hanya sekedar alasannya untuk membela diri. Sebab faktanya ada banyak konsensi yang diberikan pemerintahan Malaysia kepada kerajaan Arab Saudi sebagai kompensasi dari hadiah itu.

Juli lalu, Mahathir Mohamad yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia  saat ini menuding Arab Saudi melakukan intervensi dalam urusan internal Kuala Lumpur. Mahathir Mohamad mengatakan, ada bukti yang menunjukkan upaya Arab Saudi melakukan intervensi dalam urusan domestik Malaysia.

Menjamurnya isu sektarian di Malaysia, terutama tekanan terhadap minoritas Syiah, tidak bisa dilepaskan dari kepentingan yang bersembunyi di balik hadiah ratusan juta dolar itu. Penyebaran Wahabisme di era Najib disebut-sebut sebagai periode yang paling cepat menjalar di Malaysia.   

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah dukungan Kuala Lumpur terhadap Riyadh dalam perang Yaman, bahkan sampai mengirimkan pasukan ke negara ini. Kebijakan di era Najib tersebut kemudian dihentikan ketika pemerintahan baru Malaysia yang dipimpin Mahathir berkuasa.

Pada Agustus lalu, Kementerian Pertahanan Malaysia mengumumkan keputusan pemerintah untuk menangguhkan proyek King Salman Peace Centre di Kuala Lumpur.

Kemenhan Malaysia dalam sebuah pernyataan hari Senin (6/8/2018) menyatakan kegiatan King Salman Peace Centre yang dimulai 14 bulan lalu selama masa Perdana Menteri Najib Razak di Kuala Lumpur, telah diliburkan dan kantor lembaga itu akan segera ditutup.

Selain itu Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamad Sabu juga menyatakan telah menarik pasukan negaranya keluar dari koalisi militer yang dipimpin Saudi di Yaman.(PH)