Menelisik Percikan Konflik Baru Israel dan Yordania
Ketika Air Menjadi Bahasa Kekuasaan
“Jika air bisa dihentikan secara sepihak, maka yang sedang diuji bukan hanya perjanjian damai, tetapi martabat sebuah negara.”
Oleh: Purkon Hidayat, Direktur Eksekutif Middle East Foresight
Dalam dinamika politik Timur Tengah, tidak semua pesan disampaikan melalui pidato resmi atau nota diplomatik. Sebagian pesan justru dikirim lewat sesuatu yang lebih sunyi, namun jauh lebih menentukan: air. Di tengah memori segar perang 12 hari antara Israel yang dibantu AS menghadapi Iran, pernyataan Israel kepada Yordania tentang kemungkinan penghentian pasokan air tentu saja bukanlah peristiwa teknis biasa. Ia adalah sinyal kekuasaan yang sering kali lebih bermakna daripada tindakan itu sendiri.
Surat kabar Israel Maariv melaporkan bahwa Tel Aviv telah memberi tahu Amman mengenai rencana untuk tidak menyalurkan pasokan air sesuai kuota yang disepakati dalam perjanjian kedua negara. Meski langkah tersebut belum dieksekusi, dalam relasi kekuasaan yang timpang, penyampaian niat semacam ini tidak pernah netral. Ancaman terhadap kebutuhan dasar sudah bekerja sebagai tekanan politik, bahkan sebelum satu tetes air benar-benar berhenti mengalir.
Namun konteks politiknya jauh lebih serius. Yordania bukan sekadar mitra pasif Israel. Dalam perang 12 hari antara Israel dan Iran, Amman secara nyata membantu Tel Aviv dengan membuka wilayah udaranya untuk mencegat rudal dan drone Iran. Langkah ini menempatkan Yordania pada posisi berisiko tinggi—baik secara keamanan regional maupun politik domestik. Dalam logika aliansi, kontribusi semacam itu lazimnya dibalas dengan penguatan kepercayaan, bukan ancaman.
Di titik inilah muncul problem pengkhianatan strategis. Ketika Yordania baru saja menunjukkan solidaritas keamanan, Israel justru mengirimkan sinyal tekanan melalui isu paling sensitif: air. Ini bukan sekadar ketegangan diplomatik, melainkan pembalikan logika aliansi. Dengan dukungan penuh Amerika Serikat, Israel merasa bisa melakukan apa saja melanggar komitmen apapun yang sudah disepakatinya. Bantuan dibalas dengan ketidakpastian, dan kerja sama dijawab dengan ancaman laten. Dari perjanjian gencatan senjata yang rapuh di Gaza, Israel menunjukkan satu pola yang jelas; tidak ada komitmen apapun yang bisa mengikatnya.
Ancaman penghentian pasokan sekitar 50 juta meter kubik air yang dijamin dalam Perjanjian Perdamaian Wadi Araba 1994 menunjukkan bahwa bagi Israel, perjanjian damai bukanlah fondasi etis jangka panjang, melainkan instrumen yang dapat diaktifkan atau dibekukan sesuai kepentingan politik. Dalih “masalah teknis” yang disampaikan Tel Aviv terdengar datar, terutama ketika Yordania telah menyatakan kesediaannya untuk menegosiasikan harga.
Di titik ini, air berhenti menjadi komoditas. Ia berubah menjadi bahasa kekuasaan. Jika isu ini dibaca semata sebagai sengketa pasokan air, kita akan tersesat sejak awal. Yang sedang dipertontonkan bukan krisis air, melainkan arsitektur tekanan. Di sinilah Causal Layered Analysis (CLA) sebagai bagian dari analisis Futures Studies membantu membaca makna di balik sinyal.
Pada lapisan litani, publik disuguhi narasi teknokratis: penyesuaian harga, kendala teknis, kuota tahunan. Bahasa ini berfungsi meredam kegaduhan politik, mengubah ancaman menjadi administrasi. Pada lapisan sistemik, relasi ketergantungan menjadi jelas: Yordania sebagai negara dengan krisis air struktural, Israel sebagai pengendali sumber dan distribusi. Dalam struktur ini, ancaman sudah cukup untuk menciptakan kepatuhan. Pada lapisan worldview, stabilitas dipahami sebagai kepatuhan, bukan kesetaraan. Negara yang bergantung diharapkan tetap sejalan, bahkan setelah memberikan bantuan strategis. Dan pada lapisan terdalam—mitos dan metafora—air tidak lagi dimaknai sebagai hak, melainkan sebagai tuas kendali kekuasaan seperti keran air yang tidak harus ditutup; tapi cukup ditunjukkan bahwa ia bisa ditutup.
Pada akhirnya, kisah ini bukan tentang Israel atau Yordania semata, melainkan tentang wajah baru politik kawasan: kekuasaan yang bekerja melalui ketergantungan. Ketika air, energi, dan pangan dijadikan alat tawar, maka perdamaian kehilangan makna moralnya dan berubah menjadi mekanisme kontrol. Sebab ritme sejarah mengajarkan satu hal sederhana: siapa yang menggenggam sumber kehidupan, ia sedang memegang arah masa depan.