Konferensi Baghdad; Ujian Konvergensi Dunia Islam dari Palestina hingga Iran

Pars Today – Irak setelah 47 tahun kembali menjadi tuan rumah dan memimpin Sidang Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI); sebuah peristiwa yang menjadi peluang untuk memperkuat posisi diplomatik Baghdad dan memperluas keterlibatan negara ini.

Kantor berita Mehr: Sidang ke-52 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam diselenggarakan di Baghdad sementara masalah Palestina, agresi Amerika dan rezim Zionis terhadap Iran, krisis-krisis kawasan, dan reformasi kelembagaan organisasi menjadi agenda terpentingnya; sidang yang dengan beralihnya kepemimpinan dewan kepada Irak dan kehadiran Sekretaris Jenderal baru, dapat berpengaruh terhadap arah kerja sama negara-negara Islam di masa depan.

Baghdad pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2026 menjadi tuan rumah Sidang ke-52 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam; sebuah konferensi dengan judul "Dialog dan Solidaritas; Pilar-Pilar Fundamental untuk Meningkatkan Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan" yang diselenggarakan dalam kondisi kawasan yang sensitif dan di dalamnya, kepemimpinan Dewan Menteri Luar Negeri akan beralih dari Turki ke Irak.

Irak setelah 47 tahun kembali menjadi tuan rumah dan memimpin dewan ini; sebuah peristiwa yang menyediakan peluang untuk memperkuat posisi diplomatik Baghdad dan memperluas keterlibatan negara ini dengan anggota-anggota Organisasi Kerja Sama Islam. Tanggal awal penyelenggaraan sidang adalah April 2026 yang ditunda akibat kondisi kawasan yang timbul dari perang Amerika dan rezim Zionis terhadap Iran.

Pentingnya Konferensi Baghdad tidak terbatas pada peralihan kepemimpinan saja; melainkan luasnya topik-topik yang dibahas, dari krisis Palestina hingga kerja sama ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya, menjadikannya sebagai peluang untuk mengevaluasi kapasitas diplomasi kolektif dunia Islam.

Palestina dan Iran; poros penting konsultasi politik

Masalah Palestina dan kejahatan rezim Zionis di Gaza akan menjadi salah satu topik terpenting dalam agenda sidang. Situasi Afghanistan, Libya, dan Sudan, masalah Somaliland, kondisi minoritas Muslim di dunia, perdamaian dan stabilitas di Kaukasus Selatan, dan situasi negara-negara Muslim di benua Afrika juga termasuk di antara poros-poros yang dibahas.

Salah satu topik penting sidang adalah resolusi terkait pengutukan agresi Amerika dan rezim Zionis terhadap Iran yang sebelumnya telah disahkan dalam sidang Istanbul dan setelah diperbarui dalam sidang pendahuluan para pejabat senior, akan diajukan untuk disahkan oleh para menteri luar negeri di Baghdad.

Refleksi topik-topik ini dalam dokumen-dokumen akhir konferensi dapat memberikan gambaran tentang tingkat konvergensi negara-negara anggota. Namun, efektivitas keputusan organisasi tidak hanya bergantung pada penerbitan pernyataan dan resolusi, tetapi tindak lanjut atas keputusan-keputusan dan koordinasi praktis pemerintah-pemerintah anggota juga berperan menentukan dalam terwujudnya tujuan-tujuannya.

Kehadiran pertama Sekretaris Jenderal baru dalam sidang para menteri

Kehadiran Ismail Ould Cheikh Ahmed, diplomat Mauritania dan Sekretaris Jenderal baru Organisasi Kerja Sama Islam, merupakan karakteristik lain dari Sidang Baghdad. Ia terpilih dalam sidang luar biasa para menteri luar negeri organisasi pada 5 Shahrivar 1405 dengan konsensus anggota dan menggantikan Hussein Ibrahim Taha.

Konferensi ini akan menjadi kehadiran pertamanya dalam Sidang Dewan Menteri Luar Negeri dalam kapasitas sebagai Sekretaris Jenderal; kehadiran yang bersama dengan pembahasan krisis-krisis politik dan keamanan, disertai dengan topik-topik seperti reformasi kelembagaan organisasi, penanggulangan Islamofobia, pemberantasan terorisme dan ekstremisme, serta perluasan kerja sama antar negara anggota.

Dari reformasi kelembagaan hingga kerja sama ekonomi dan ilmu pengetahuan

Agenda Sidang Baghdad tidak terbatas pada masalah-masalah politik. Kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, lingkungan hidup, kesehatan, budaya, dan masalah-masalah sosial juga menjadi poros yang diperhatikan para menteri.

Selain itu, reformasi kelembagaan Organisasi Kerja Sama Islam dan inisiatif Sekretaris Jenderal baru untuk menyelenggarakan konferensi ekonomi para pemimpin negara-negara anggota juga diajukan; inisiatif yang jika ditindaklanjuti secara praktis dapat menyediakan landasan perluasan kerja sama dagang dan investasi antar negara-negara Islam.

Berdasarkan pengumuman juru bicara konferensi, 53 negara dari total 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam hingga kini telah mengonfirmasi partisipasinya dalam Sidang Baghdad. Selain itu, akan diselenggarakan pemilihan 9 anggota dari total 18 anggota Komisi Independen dan Permanen Hak Asasi Manusia organisasi. Dari kelompok Asia, Iran, Republik Azerbaijan, dan Turki menjadi kandidat dalam pemilihan ini.

Pernyataan Baghdad; tolok ukur pencapaian konferensi

Diharapkan hasil utama sidang akan diterbitkan dalam bentuk "Pernyataan Baghdad"; sebuah dokumen yang akan mencakup topik-topik antara lain Palestina dan Gaza, Afghanistan, Somaliland, kondisi umat Islam di dunia, perdamaian di Kaukasus Selatan, Islamofobia, pemberantasan terorisme, reformasi kelembagaan, dan kerja sama ilmu pengetahuan dan ekonomi. Resolusi-resolusi yang telah dibahas dan diperbarui dalam sidang pendahuluan para pejabat senior juga akan diajukan untuk pengesahan akhir kepada para menteri luar negeri. (MF)