Dinamika Asia Tenggara, 5 Agustus 2023

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; PM Malaysia-Sultan Brunei Tegaskan ASEAN Harus Tetap Bersatu.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti:

• Sultan Brunei Darussalam Kunjungi Malaysia
• Pasokan Beras Dunia Terancam! Thailand Minta Petani Kurangi Tanam Padi
• Mantan Pemimpin Myanmar Diampuni Bersama 7000 Tahanan dalam Amnesti Junta
• Kolaborasi Indonesia-Vietnam Wujudkan ASEAN sebagai Episentrum Pertumbuhan Dunia
• Indonesia tegaskan perairan Indo-Pasifik harus jadi wilayah damai

PM Malaysia-Sultan Brunei Tegaskan ASEAN Harus Tetap Bersatu

Perdana Menteri Malaysia dan Sultan Brunei melakukan pertemuan Konsultasi Pemimpin Tahunan (ALC) Malaysia-Brunei Darussalam ke-24 di Putrajaya, Malaysia pada hari Kamis (3/8/2023).

Menurut laporan Bernama, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Hassanal Bolkiah dalam pertemuan mereka menekankan perlunya ASEAN untuk tetap bersatu dan relevan.

Hal ini untuk menjaga peran sentral ASEAN sebagai kekuatan pendorong utama yang efektif dan responsif dalam menghadapi peluang dan tantangan ke depan.

Kedua pemimpin juga membahas perkembangan terkini di Myanmar dan menyatakan keprihatinan yang kuat terkait kekerasan yang sedang berlangsung di negara tersebut.

"Kedua Pemimpin meminta Myanmar untuk sepenuhnya menerapkan Konsensus Lima Poin (5PC) dan menegaskan kembali posisi bersatu bahwa 5PC tetap menjadi acuan utama ASEAN untuk mengatasi krisis politik di Myanmar," kata pernyataan itu.

Kedua Pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama secara erat di dalam ASEAN dan mitra eksternal lainnya, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendorong kemajuan implementasi 5PC secara keseluruhan, sejalan dengan keputusan para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-42, dengan tujuan akhir untuk menemukan solusi yang damai dan tahan lama, demi kepentingan rakyat Myanmar.

Pada catatan lain, situasi di Wilayah Pendudukan Palestina juga dibahas oleh kedua pemimpin, di mana mereka mencatat dengan keprihatinan bahwa tahun ini menandai peringatan 75 tahun Nakba, menurut pernyataan tersebut.

Nakba mengacu pada pemindahan massal dan perampasan warga Palestina selama perang Arab-Israel 1948.

Sultan Brunei Darussalam Kunjungi Malaysia

Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah memulai lawatan negara selama tiga hari di Malaysia dalam rangka menghadiri Perundingan Tahunan Malaysia-Brunei (ALC) ke-24.

Situs Antara melaporkan, Sultan Brunei tiba di Pangkalan Udara Tentara Udara Kerajaan Malaysia (TUDM), Subang, Rabu petang, dengan pesawat khusus dan disambut langsung oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Negeri Zambry Abdul Kadir

Keterangan pers Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebutkan lawatan negara Sultan Brunei akan dirayakan oleh Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dalam Upacara Penyambutan Nasional di Istana Negara pada Kamis (3/7), yang dilanjutkan dengan jamuan negara.

Selanjutnya Sultan Brunei akan menghadiri ALC ke-24 bersama PM Anwar. Pertemuan tersebut merupakan mekanisme bilateral tingkat tinggi antara Malaysia dan Brunei Darussalam.

ALC akan memberikan kesempatan bagi kedua pemimpin untuk membahas kemajuan kerja sama dan isu-isu bilateral yang luar biasa.

Kedua pemimpin akan menggunakan kesempatan itu untuk membahas berbagai isu bilateral, regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Selanjutnya, keduanya juga akan menyaksikan penandatanganan beberapa instrumen bilateral antara kedua negara.

Menurut Wisma Putera, kunjungan kenegaraan itu akan dapat semakin mempererat hubungan dan berbagai kerja sama yang telah terjalin lama antara kedua negara yang juga bermitra di ASEAN.

Brunei Darussalam adalah mitra dagang terbesar ke-26 Malaysia dan mitra dagang terbesar ke-6 di kawasan ASEAN dengan volume perdagangan senilai RM13,22 miliar (2,98 miliar dolar AS) atau sekitar Rp44,2 triliun pada 2022. Angka tersebut meningkat 68,4 persen dibandingkan 2021.

Pasokan Beras Dunia Terancam! Thailand Minta Petani Kurangi Tanam Padi

Thailand meminta para petani untuk menanam padi lebih sedikit. Hal ini dilakukan Thailand untuk menghemat air, seiring fenomena curah hujan rendah.

Thailand merupakan pengekspor beras terbesar kedua di dunia. Langkah pembatasan produksi beras ini berpotensi mengguncang pasar beras global, menyusul larangan ekspor beras putih non-basmati yang telah lebih dulu diumumkan India.

Dilansir dari CNBC, Kamis (3/8/2023), Thailand tengah menghadapi serentetan curah hujan rendah. Dalam upaya menghemat air untuk konsumsi, Kantor Sumber Daya Air Nasional (Office of the National Water Resources/ONWR) mengimbau para petani untuk beralih ke tanaman yang menggunakan lebih sedikit air dan panen lebih cepat.

"Curah hujan kumulatif sekitar 40% lebih rendah dari biasanya, yang berisiko tinggi kekurangan air," kata Sekretaris Jenderal ONWR, Surasri Kidtimonton dalam pernyataan.

Kidtimonton mengatakan, pengelolaan air perlu berfokus untuk konsumsi, serta air untuk budi daya, terutama untuk tanaman tahunan. Adapun tanaman tahunan merupakan tanaman yang tumbuh kembali setelah panen dan tidak perlu ditanam kembali setiap tahun, tidak seperti tanaman semusim.

Untuk setiap kilogram gabah yang ditanam, dibutuhkan rata-rata 2.500 liter air. Sebagai perbandingan, tanaman alternatif seperti jawawut membutuhkan 650-1.200 liter air untuk jumlah panen yang sama.

India Larang Ekspor Beras

Di sisi lain, baru bulan lalu, Pemerintah India melarang ekspor beras putih non-basmati, demi memastikan ketersediaan berasnya memadai di pasar domestik. India merupakan pengekspor beras terkemuka di dunia dan menyumbang 40% dari perdagangan beras global, sehingga larangan tersebut diperkirakan mempengaruhi jutaan orang.

"Harga beras global akan berpotensi meningkat lebih lanjut jika produksi beras di Thailand turun secara signifikan dari tahun ke tahun," ujar Analis Senior Rabobank, Oscar Tjakra.

Walau demikian, Tjakra menilai, masih harus dilihat apakah petani Thailand akan mengikuti arahan tersebut atau tidak. Menurutnya, Petani Thailand mungkin masih memilih untuk menanam padi di tengah tingginya harga ekspor beras global saat ini.

"Thailand sering mendorong konservasi air, tetapi itu tidak banyak berpengaruh pada penggunaan air karena sistem hak air belum dikembangkan," kata Jeremy Zwinger, CEO The Rice Trader.

Sementara itu, saat ini harga beras sudah berada di level tertinggi dalam satu dekade. Kondisi ini sebagian besar karena pasokan semakin menipis, tatkala bahan pokok menjadi alternatif yang menarik imbas dari harga biji-bijian utama lainnya melonjak setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

Mantan Pemimpin Myanmar Diampuni Bersama 7000 Tahanan dalam Amnesti Junta

Aung San Suu Kyi, mantan pemimpin Myanmar diampuni bersama 7000 tahanan lainnya dalam amnesti junta.

Suu Kyi diampuni atas 5 tuduhan dari pengadilan yang tengah dijalaninya sementara 7000 tahanan lainnya dibebaskan dalam memperingati Vassa Buddha.

Diketahui bahwa mantan pemimpin Myanmar ini telah ditahan sejak kudeta militer tahun 2021.

Dilansir dari theweek, Ketua Dewan Administrasi Negara memberi pengampunan kepada Daw Aung San Suu Kyi, yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan terkait.

Mantan pemimpin Myanmar tersebut sebenarnya akan menjalani hukuman 33 tahun penjara atas berbagai tuduhan.

Suu Kyi sedang mengajukan banding atas vonis-vonis berbagai kejahatan mulai dari penghasutan dan pemalsuan pemilu hingga korupsi. Dia membantah semua tuduhan tersebut.

Suu Kyi, mantan pemimpin Myanmar diampuni atas 5 tuduhan, sementara 14 tuduhan lainnya tetap berlaku.

Suu Kyi adalah putri pahlawan kemerdekaan Myanmar, Aung San. Dia pertama kali ditempatkan dalam tahanan rumah pada tahun 1989 setelah protes besar-besaran melawan dekade penguasaan militer dan dibebaskan pada tahun 2010.

Pada tahun 2015, dia memenangkan pemilu yang diadakan sebagai bagian dari reformasi militer yang ditentang oleh kudeta tahun 2021.

Pada hari Senin, junta militer memperpanjang keadaan darurat yang diberlakukan di Myanmar saat merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih pada tahun 2021.

Hal ini telah menunda pemilu yang dijanjikan oleh militer saat mengambil alih. Keadaan darurat telah diperpanjang selama enam bulan lagi.

Junta militer mengatakan bahwa keadaan darurat diperpanjang karena mereka membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pemilu.

Pengumuman ini seolah-olah mengakui bahwa tentara tidak memiliki kendali yang cukup untuk menyelenggarakan pemilu dan gagal menekan perlawanan meluas terhadap pemerintahan militer.

Militer mengklaim telah mengambil alih pemerintahan karena adanya kecurangan dalam pemilu umum terakhir yang diadakan pada November 2020.

Kudeta tersebut memicu protes non-kekerasan, yang dipadamkan oleh angkatan bersenjata dengan menggunakan kekuatan mematikan, dan menyebabkan situasi seperti perang saudara.

Menurut Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik yang Independen, sejak kudeta terjadi, sebanyak 3.857 orang telah tewas oleh pasukan keamanan.

Pemimpin kudeta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, memberitahu Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang didukung militer (NDSC) bahwa pemilu tidak dapat dilaksanakan karena pertempuran yang terus berlanjut.

Sejak menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis dua setengah tahun lalu, rezim militer telah melakukan ratusan serangan udara, membakar puluhan ribu rumah, dan mengungsikan lebih dari 1,6 juta orang.

Saat Suu Kyi, mantan pemimpin Myanmar diampuni atas 5 tuduhan dari pengadilan namun ia masih menjalani 14 tuduhan lainnya.

Kolaborasi Indonesia-Vietnam Wujudkan ASEAN sebagai Episentrum Pertumbuhan Dunia

Keketuaan Indonesia pada Association of Southeast Asian Nations-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) 2023 berperan besar dalam memajukan kawasan, salah satunya mewujudkan Sentralitas ASEAN (ASEAN Centrality).

Untuk mewujudkan ASEAN Centrality, ASEAN-BAC, yang dipimpin oleh Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid melanjutkan roadshow ke Vietnam beberapa waktu lalu.

Roadshow ASEAN-BAC ke Vietnam tersebut bertujuan untuk mempromosikan integrasi dan kerja sama ekonomi kawasan untuk memajukan ASEAN Centrality.

Sebagai bagian dari misi roadshow, Keketuaan ASEAN-BAC bertujuan untuk mendorong bisnis dan pemerintah di Vietnam untuk turut berpartisipasi dalam lima prioritas dan delapan legacy projects.

Adapun proyek tersebut, meliputi kerja sama perdagangan regional, pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, dan yang terbaru adalah ASEAN Business Entity.

Beberapa hal yang masuk dalam ruang lingkup legacy terbaru ini adalah membangun dan meningkatkan investasi intra-ASEAN yang lebih kuat melalui pemberian insentif terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan ASEAN, sehingga menciptakan ekosistem usaha yang terintegrasi antara negara-negara ASEAN.

Selama roadshow, Arsjad Rasjid dan delegasi bisnis ASEAN-BAC bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Vietnam Central Bank, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Ketua Komite Rakyat Kota Thu Duc, Kota Ho Chi Minh, Ketua Vietjet, Perusahaan Mekanik Transportasi Saigon, dan Vietnam Chambers of Commerce.

Pembahasan berpusat pada kolaborasi legacy ASEAN-BAC, seperti ASEAN QR Code dan Inclusive Closed Loop, serta percepatan pengembangan sektor-sektor utama yang disorot oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), seperti pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, teknologi tinggi, dan transformasi digital.

Roadshow ASEAN-BAC ke Vietnam juga membuahkan hasil yang nyata, yaitu penyelenggaraan forum promosi bisnis dan perdagangan Indonesia-Vietnam yang merupakan bagian dari kegiatan menuju ASEAN Business Investment Summit dan ASEAN Business Awards.

Forum tersebut akan berfungsi sebagai platform untuk mengidentifikasi sektor-sektor utama dalam kerja sama antara kedua negara dan mempromosikan proyek-proyek hijau.

Dari kerja sama tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak minat untuk bisnis dan menghasilkan kemitraan yang nyata.

Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dalam perluasan ekonomi ASEAN di tingkat global. Sebab, produk domestik bruto (PDB) gabungan dari kedua negara ini berhasil menembus lebih dari 60 persen dari total PDB kawasan.

Keberhasilan Vietnam dalam pembangunan ekonomi Asia Tenggara dapat dikaitkan dengan lingkungannya yang ramah bisnis, posisi negara yang strategis, perluasan pasar domestik, dan tingkat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata yang mengesankan lebih dari 6 persen sejak 1986.

Tidak hanya itu, Vietnam juga proaktif dalam memprakarsai ekonomi ASEAN, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), menyoroti komitmen negara untuk memperkuat integrasi dan kerja sama ekonomi di kawasan.

Arsjad mengatakan bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki peran sentral di kawasan ASEAN.

“(Oleh karena itu) kemitraan berkelanjutan Indonesia dan Vietnam dalam konektivitas ekonomi memainkan peran yang sangat penting untuk memperluas posisi kawasan ini sebagai pemain ekonomi global utama,” ujar Arsjad dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (2/8/2023).

Dengan letaknya yang strategis di peta Indo-Pasifik, lanjut dia, ASEAN berpotensi menjadi "magnet" pertumbuhan global selanjutnya.

Kerja sama ekonomi Indonesia-Vietnam

Untuk diketahui, Vietnam menempati peringkat ke-11 di antara mitra dagang utama Indonesia, dengan volume perdagangan sebesar 14 miliar dollar Amerika Serikat (AS) pada 2022.

Indonesia dan Vietnam pun telah menjalin kemitraan di berbagai sektor, seperti pembangunan pedesaan, pemanfaatan batu bara dan gas, serta kerja sama hukum.

Perusahaan Indonesia telah berinvestasi secara signifikan di Vietnam, dengan 106 proyek investasi valid senilai 638,9 juta dollar AS.

Selain itu, lebih dari 40 perusahaan Indonesia beroperasi di Vietnam, memproduksi barang dan jasa baik untuk pasar maupun ekspor Vietnam.

Perusahaan Vietnam juga telah menginvestasikan 59 juta dollar AS dalam 17 proyek di Indonesia dalam industri perdagangan, teknologi informasi, dan pertanian.

Selanjutnya, pada Desember 2022, Indonesia dan Vietnam mengumumkan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dengan saling menghormati hak ekonomi masing-masing.

Ketua Alternatif ASEAN–BAC Bernardino Vega mengatakan bahwa Indonesia dan Vietnam telah sering melakukan pertukaran delegasi serta menandatangani sejumlah kesepakatan dan perjanjian kerja sama, termasuk deklarasi visi bersama untuk kerja sama pertahanan periode 2017-2022.

“Kami percaya bahwa terdapat beberapa peluang ekonomi potensial yang dapat dijajaki antara kedua negara yang juga dapat berkontribusi dalam penguatan kawasan ASEAN,” ujarnya.

Indonesia tegaskan perairan Indo-Pasifik harus jadi wilayah damai

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa perairan Indo-Pasifik harus menjadi wilayah yang damai, karena kaya potensi sumber daya dan merupakan jalur laut paling strategis di dunia.

Dalam Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) ke-11 yang diselenggarakan di Bali pada Rabu, dia mengatakan bahwa wilayah perairan tersebut tidak boleh digunakan untuk “proyeksi kekuatan yang tidak perlu” atau untuk membangun aliansi untuk menguasai negara lain.

“Perairan kita tidak boleh digunakan sebagai medan pertempuran atau platform untuk melancarkan serangan terhadap orang lain,” kata dia melalui pesan video yang diputarkan dalam forum tersebut.

Retno memperingatkan bahwa kegagalan dalam mengelola wilayah maritim dapat mengancam perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik.

“Kita harus menghindari wilayah kita berubah menjadi pusat konflik,” ujar dia.

Selama lima dekade terakhir, Retno menjelaskan, ASEAN telah berupaya untuk mencegah potensi konflik di antaranya melalui kepatuhan terhadap hukum internasional dan arsitektur kawasan yang inklusif.

Untuk itu, konsistensi negara-negara dalam menerapkan hukum internasional termasuk UNCLOS dan aturan main lainnya seperti ZOPFAN, TAC, dan SEANWFZ harus menjadi panduan untuk bergerak maju.

“Semua negara harus dapat merasa aman dan tenteram, bebas dari ancaman kekuatan militer. Wilayah maritim kita harus berkontribusi untuk menjadikan kawasan ini sebagai episentrum pertumbuhan,” tutur Retno, mengacu pada tema keketuaan Indonesia di ASEAN tahun itu.

“Dalam hal ini, kita harus mencari cara dan sarana untuk mengatur perilaku kita di ranah maritim Indo-Pasifik,” ujar dia, menambahkan.

Lebih lanjut, Retno menyoroti pentingnya kerja sama di perairan Indo-Pasifik sebagai pendorong untuk membangun kepercayaan dan perdamaian abadi.

Kerja sama tersebut, kata dia, harus diarahkan untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap laut, polusi dan puing-puing laut, dan kejahatan terorganisir transnasional, seperti IUU fishing.

Kerja sama juga penting dibangun untuk mengembangkan ekonomi biru, mempromosikan keselamatan maritim, dan mendukung penghidupan masyarakat pesisir.

“Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik sangat penting untuk membangun kebiasaan kerja sama di bidang maritim,” kata Retno.

EAMF merupakan platform dialog kebijakan dan upaya bersama untuk mengembangkan pendekatan komprehensif terhadap kerja sama dan tata kelola maritim di Indo-Pasifik.

Forum tersebut diikuti oleh 18 negara di bawah mekanisme East Asia Forum (EAS) yang mencakup 10 negara anggota ASEAN, serta Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan AS.