Dinamika Asia Tenggara, 1 Desember 2018

Dinamika Asia tenggara pekan ini menyoroti pertemuan G20 yang dihadiri wapres Indonesia, Jusuf kalla, dilanjutkan dengan isu terbaru dari Malaysia tentang dukungan negara ini terhadap Perjuangan Palestina. Masih dari Malaysia, PM Mahathir Mohamad menegaskan bahwa kerusuhan di kuil hindu baru-baru ini merupakan masalah kriminal murni yang tidak ada kaitannya dengan isu agama atau etnis. Dari Myanmar, ekstremis Budha Myanmar menolak pemulangan Rohingya ke negaranya sendiri.

Wapres Indonesia, Jusuf Kalla yang memimpin delegasi Indonesia bicara tentang ekonomi digital di KTT G20 yang berlangsung di Argentina.

"Era digital telah mengubah hidup kita. Kita harus memastikan semua manfaat era digital ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak," kata JK di Plenary Hall Costa Salguero Center, Buenos Aires, Argentina Jumat (30/11/2018).

Menurut JK, model bisnis digital menciptakan pertumbuhan inklusif, peningkatkan kesejahteraan dan distribusi pendapatan yang lebih baik. JK juga menyebutkan Indonesia telah mengimplementasikan ekonomi digital tersebut.

"Indonesia juga telah mengimplementasi beberapa kebijakan terkait termasuk insentif pajak untuk investasi, membuka taman sains dan teknologi, dan memprioritaskan pembangunan teknologi finansial," papar JK.

Meski demikian, masih ada tantangan dalam mengembangkan ekonomi digital. Di antaranya adalah pajak bagi e-commerce serta masa depan pekerja. Walaupun demikian, Indonesia sangat optimistis dengan penggunaan teknologi dalam mengangkat kerja sama G20 ke era baru yang lebih tinggi dan memastikan kerja sama G20 bermanfaat langsung bagi masyarakat," ujarnya.

KTT G20 membahas tentang pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu isu utama yang dibahas yakni perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Indonesia akan menjadi salah satu negara penengah dalam perang dagang tersebut. G20 merupakan kelompok negara-negara dengan ekonomi tertinggi di dunia. Di sela pertemuan kali ini, JK juga bakal melakukan pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara G20 lainnya.    

Malaysia Serukan Kampanye Global Dukung Perjuangan Palestina

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan, kampanye global berbasis masyarakat untuk mendukung rakyat Palestina harus dibentuk untuk mewujudkan solidaritas dengan mereka setelah lebih dari tujuh dekade berjuang.

"Komunitas internasional seharusnya tidak mengecewakan rakyat Palestina, dan Malaysia siap untuk terus memainkan perannya," tulisnya dalam sebuah artikel pada hari Kamis (29/11/2018) bertepatan dengan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina, seperti dikutip IRNA.

“Komunitas internasional harus memimpin jalan dan memperkuat sistem multilateral dalam menemukan solusi yang adil dan komprehensif, karena ada kegagalan konstan dalam negosiasi bilateral selama beberapa dekade terakhir untuk memecahkan konflik Palestina-Israel," tegas Saifuddin.

Menurutnya, kegagalan seperti itu hanya menghasilkan status quo di wilayah pendudukan Palestina. Dalam semangat inilah Malaysia dengan tegas menyatakan posisinya di berbagai forum internasional, termasuk PBB, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB).

Saifuddin menandaskan PBB harus campur tangan secara efektif dengan membentuk sebuah misi PBB atau mengizinkan kehadiran internasional untuk memantau situasi, mengurangi ketegangan dan menjaga perdamaian dan keamanan di lapangan.

Mahathir : Kerusuhan Kuil Hindu Murni Kejahatan !

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menyatakan akan menindak tegas pelaku dan mencari dalang kerusuhan yang terjadi baru-baru ini di kuil Hindu, Sri Maha Mariamman di di Petaling Jaya yang menyebabkan belasan orang terluka.

Situs Bernama hari Rabu (28/11) melaporkan,  Mahathir  memberi  jaminan akan mencari dalang pemicu kerusuhan di kuil Sri Maha Mariamman di USJ 25, Putra Heights.

Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa kerusuhan  tersebut  murni kejahatan berdasarkan hasil penyelidikan awal, kejadian pertama dan juga kejadian susulan mempunyai unsur kejahatan.

Dia juga membantah masalah ini tidak berkaitan dengan etnis atau agama tertentu.

“Kita sedang berusaha sebaik mungkin mencari pelakunya,” ujar Mahathir dilansir Bernama hari Rabu (28/11).

Pernyataan senada juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Malaysia Hj Muhyiddin Hj Mohd Yassin.

"Saya telah mengarahkan pihak polisi supaya mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang melanggar undang-undang berhubung insiden ini. Ini termasuk mereka yang membuat pernyataan berbau etnis yang bersifat provokatif, menyebarkan berita palsu yang berunsur fitnah dan hasutan serta menganjurkan unjuk rasa untuk membakar sentimen etnis," jelas Muhyiddin hari Rabu.

Dia menyerukan supaya pihak-pihak yang terlibat  pertikaian hak milik tanah tapak Kuil Sri Maha Mariamman agar menyelesaikannya sesuai undang-undang yang berlaku.

"Sebagai pihak yang bertanggung jawab memelihara keselamatan dan keamanan negara, Kementerian Dalam Negeri dan Polisi Di Raja Malaysia tidak akan berkompromi dengan semua perbuatan yang mengganggu ketenteraman umum," ungkapnya.

Mendagri Malaysia juga membantah insiden ini berkaitan  dengan isu etnis. Menurutnya, kejadian ini akibat pertikaian antara pihak One City Development Sdn Bhd dan pengurus kuil mengenai hak milik tanah tapak kuil tersebut.

Situs Antara melaporkan, berbagai kajian telah dibuat terkait insiden itu, terutama mengenai keterlibatan sekelompok pria Melayu yang memasuki kuil umat Hindu tanpa izin dan menimbulkan kekacauan.

Sebelumnya, Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 11 Maret 2014 telah memutuskan bahwa kuil itu akan dipindahkan ke satu lokasi baru yang disediakan oleh pengembang dan tapak asal kuil diserahkan kepada perusahaan selaku pemilik lahan.

Ekstremis Budha Myanmar Tolak Pemulangan Rohingya

Kelompok Budha ekstrim di Rakhine State, Myanmar pada hari Ahad (25/11/2018) menggelar protes untuk menolak rencana repatriasi Muslim Rohingya dari Bangladesh.

Seperti dikutip media ISNA, puluhan warga yang dipimpin oleh para biksu Budha melakukan aksi protes di Sittwe, ibukota Rakhine State untuk mendesak pemerintah agar membatalkan repatriasi Rohingya ke Myanmar.

"Tidak akan ada manfaat bagi kami atau negara kami jika kami menerima orang Bengali," kata seorang biksu, menggunakan istilah yang merendahkan Muslim Rohingya dan mengesankan bahwa mereka adalah pendatang baru dari Bangladesh.

Pengungsi Rohingya di Bangladesh mengatakan pasukan militer Myanmar memperkosa wanita, membunuh kerabat mereka dan membakar rumah-rumah mereka dalam upaya mengusir penduduk Muslim dari Rakhine.

Ribuan pengungsi Rohingya di Bangladesh dalam sebuah aksi pada 15 November lalu menyatakan bahwa mereka tidak akan kembali ke Myanmar tanpa mengantongi hak kewarganegaraan.

Bangladesh dan Myanmar seharusnya secara resmi memulai pemulangan warga Rohingya ke Rakhine sebelum akhir November ini, tetapi pemerintah Dhaka menghentikan proses itu karena situasi keamanan.

Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB dalam laporan terbarunya terkait Myanmar mengumumkan, pemerintah Myanmar hingga kini tidak menyiapkan satupun prasyarat kehidupan normal bagi warga Muslim.

Padahal pada Juni 2018 lalu pemerintah Myanmar sudah berjanji di hadapan lembaga-lembaga internasional untuk menyiapkan prasyarat kembalinya para pengungsi Muslim Rohingya secara sukarela, aman dan permanen dari Bangladesh.

Pada 25 Agustus 2017, ekstremis Budha yang didukung tentara Myanmar menyerang Muslim Rohingya di Rakhine yang menyebabkan enam ribu orang Rohingya tewas dan delapan ribu lainnya cedera. Selain itu, sekitar satu juta orang mengungsi untuk menyelamatkan diri, terutama ke Bangladesh.(PH)