Dinamika Asia Tenggara, 9 Maret 2019

Dinamika Asia Tenggara pekan ini akan menelisik sejumlah isu di antaranya Menteri Luar Negeri Indonesia mengunjungi kamp pengungsi Palestina di Yordania.

Isu lainnya, Malaysia dan Brunei menandatangani MoU baru, Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia (MITI) menegaskan akan menjaga kepercayaan investor asing, pernikahan anak masih menjadi masalah ASEAN, dan Mahkamah Konstitusi Thailand membubarkan partai pengusung keluarga kerajaan.

Menlu Indonesia Kunjungi Kamp Pengungsi Palestina di Yordania

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengunjungi kamp pengungsi Palestina di Amman, Yordania, sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina. Situs Antara hari kamis (7/3) melaporkan, kunjungan Menlu Indonesia ini didampingi Komisioner Jenderal Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Pierre Krähenbühl.

Dilaporkan, Menlu RI melakukan dialog dan memberi semangat kepada para siswa yang tergabung dalam parlemen sekolah.

"Jangan pernah menyerah, jaga semangatmu dan InsyaAllah semuanya akan lebih baik di masa datang,” kata Menlu Retno kepada para siswa Palestina dilansir Antara hari Kamis.

Parlemen sekolah dibentuk sebagai upaya untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan kemampuan sosial para siswa melalui peran aktif mereka dalam tatalaksana persekolahan.  Sekolah yang dikunjungi Menlu RI di Amman termasuk salah satu dari 171 sekolah yang didirikan di UNRWA untuk memenuhi kebutuhan sekitar 121 ribu pelajar Palestina.

UNRWA juga telah menyediakan antara lain 25 pusat kesehatan, 10 pusat rehabilitasi berbasis masyarakat, dan 14 pusat program perempuan untuk mengakomodasi kebutuhan dasar para pengungsi.

Di kamp pengungsi tersebut saat ini terdapat lebih dari 78 ribu orang pengungsi Palestina. New Amman Camp merupakan salah satu dari 10 kamp yang tersebar di Yordania, di mana sekitar 370 ribu orang pengungsi Palestina lama menetap.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan siap memberikan kontribusi satu juta dolar AS untuk membantu Palestina yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan dengan Komisioner Jenderal Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Pierre Krähenbühl hari Selasa (5/3). Kontribusi kemanusiaan Indonesia sebesar satu juta dolar AS akan diberikan untuk membantu kebutuhan makanan dan kesehatan bagi para pengungsi Palestina.

Malaysia dan Brunei Tandatangani MoU Baru

Pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam hari ini Selasa (5/3) menandatangani nota kesepahaman tentang tahanan antara kedua negara. Situs kantor berita Bernama melaporkan, MoU ini mengenai pemindahan dan pengawalan tahanan dari Sabah dan Sarawak melalui Brunei Darussalam, dan pemindahan maupun pengawalan tahanan dari Brunei Darussalam melalui Sabah dan Sarawak.

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, Muhyiddin Yassin dan mitranya dari Brunei Awang Abu Bakar Apong di Perdana Putra.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, Menteri Keuangan Lim Guan Eng, Menteri Urusan Ekonomi Mohamed Azmin Ali, Menteri Pertahanan Mohamad Sabu, Kepala Menteri Sabah, Mohd Shafie Apdal dan Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Sebelumnya, Sultan Hassanal Bolkiah mengadakan pembicaraan dengan Mahathir di bawah kerangka Konsultasi Pemimpin Tahunan Malaysia-Brunei Darussalam.

Malaysia akan Jaga Kepercayaan Investor Asing

Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia (MITI) optimis investor asing akan memiliki kepercayaan terhadap perekonomian Malaysia, karena pemerintah terus menjaganya.

Situs kantor berita Bernama melaporkan, Deputi Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia, Ong Kian Ming hari Kamis (7/3) mengatakan pasar saham Malaysia saat ini secara bertahap membaik, dan pemerintah terus memantau dinamikanya.

"Saya pikir Anda dapat melihat pasar saham yang membaik. Masalah yang penting bagi kami bukan tidak adanya perubahan dalam kinerja pasar saham, tetapi lebih jauh mengenai adanya ekosistem yang tepat sehingga investasi yang masuk ke Malaysia berkelanjutan dan jangka panjang," kata Ong hari Kamis.

Pernikahan Anak Masih Jadi Masalah ASEAN

Wakil Sekretaris Jenderal untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, Kung Phoak mengatakan pernikahan anak mengancam kehidupan dan masa depan perempuan di seluruh dunia. Kung Phoak mengungkapkan bahwa pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa atau CEFM dan kehamilan remaja adalah fenomena global yang meluas.

Saat ini di tingkat global, tiap tahun diperkirakan lebih dari 14 juta anak perempuan di seluruh dunia dipaksa untuk menikah. Sementara itu lebih dari 700 juta wanita diperkirakan menjalani pernikahan dini. Sementara itu, tingkat kelaziman pernikahan anak dan kehamilan remaja di Asia Tenggara masih tinggi. Di Asia Tenggara satu dari lima anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun.

Di Asia Tenggara, menurut data yang dihimpun Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nations Population Fund (UNFPA), rata-rata prevalensi (angka kejadian) pernikahan anak masih tinggi. Negara tertinggi pernikahan di bawah umur adalah 35,4 persen di Laos, menyusul Indonesia sebesar 17 persen dan Vietnam 11 persen.

Mahkamah Konstitusi Thailand Bubarkan Partai Pengusung Keluarga Kerajaan

Mahkamah Konstitusi Thailand membubarkan Partai Thai Raksa Chart yang sempat mengusung Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi sebagai calon perdana menteri, Kamis (7/3). Sembilan hakim MK Thailand menyatakan Thai Raksa Chart, salah satu partai yang didirikan para loyalis klan Shinawatra, bersalah karena melanggar konstitusi dengan mencalonkan keluarga kerajaan dalam pemilu.

"Monarki berada di atas politik. Dan untuk mempertahankan netralitas politik, raja, ratu, dan putri tidak pernah bisa menggunakan hak politik dengan memberikan suara," kata hakim Nakharin Mektrairat.

Pembubaran partai dilakukan menjelang pemilihan umum pada 24 Maret mendatang. Tak hanya itu, MK Thailand juga melarang sejumlah petinggi partai, termasuk dua anggota keluarga Shinawatra terjun ke dunia politik selama satu dekade.(PH)