Transformasi Asia Barat 20 Juni 2020

Transformasi Asia Barat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya perdana menteri rezim Zionis mengungkap empat skenario aneksasi Tepi Barat, dan Liga Arab mengecam pembangunan distrik Trump di Golan, Suriah.

Informasi lainnya tentang pentingnya mempertahankan senjata front perlawanan Lebanon dalam menghadapi Israel, dan terakhir perusahaan Aramco Saudi akan memecat ratusan karyawannya.

Netanyahu Ungkap Empat Skenario Aneksasi Tepi Barat

Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu mempresentasikan empat skenario untuk menganeksasi Tepi Barat, Palestina. Dia mempresentasikan skenario itu dalam pertemuan Rabu (17/6/2020) malam, dengan Ketua Knesset Yariv Levin, Menteri Peperangan Israel Benny Gantz dan Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi. Demikian dilaporkan Channel 13 Israel.

Menurut keterangan seorang pejabat Tel Aviv, skenario itu mencakup perampasan 30 persen dari wilayah Tepi Barat sampai aneksasi simbolis terhadap sebagian kecil wilayah. Pertemuan berakhir tanpa keputusan atau kemajuan berarti, tetapi diskusi lebih lanjut antara Netanyahu dan Gantz akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

Israel telah mengumumkan rencananya untuk mencaplok beberapa bagian di Tepi Barat dengan dukungan pemerintahan Donald Trump. Langkah ini merupakan bagian dari prakarsa yang diperkenalkan oleh AS, Kesepakatan Abad.

Di antara butir penting Kesepakatan Abad adalah menetapkan Quds sebagai ibukota rezim Zionis, menyerahkan 30 persen dari wilayah Tepi Barat kepada Israel, menghapus hak kepulangan pengungsi Palestina, dan melucuti senjata kelompok perlawanan.

Sementara itu, Menteri Pertanian rezim Zionis, Alon Schuster mengatakan rencana aneksasi Tepi Barat akan memiliki implikasi yang berat terutama menyangkut hubungan Israel dengan negara-negara regional.

Schuster, seperti dikutip Pusat Informasi Palestina, menambahkan bahwa ia akan menentang pelaksanaan aneksasi Tepi Barat seperti yang direncanakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Liga Arab Kecam Pembangunan Distrik Trump di Golan, Suriah

Liga Arab mengecam keputusan rezim Zionis Israel membangun distrik Trump di Dataran Tinggi Golan, Suriah. Seperti dilansir IRNA, Wakil Sekjen Liga Arab Saeed Abu Ali pada Rabu (17/6/2020) malam, mengatakan status pembangunan distrik Zionis di Dataran Tinggi Golan Suriah sama seperti tanah Palestina adalah ilegal.

"Liga Arab mendukung perlawanan rakyat Suriah di Golan yang bangkit setiap hari untuk melawan proyek pemukiman, penghancuran, dan perampasan," ujarnya.

Pekan lalu, rezim Zionis meresmikan proyek pembangunan distrik Donald Trump di Dataran Tinggi Golan pendudukan. “Sebuah distrik bernama "Donald Trump" akan dibangun di Golan sebagai tanda terima kasih atas keputusan presiden AS mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki,” kata Netanyahu.

Trump pada 25 Maret 2019 mengakui kedaulatan rezim Zionis atas Dataran Tinggi Golan, Suriah. Sebuah langkah yang melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari wilayah Suriah dan sekitar 2.200 kilometer persegi dari wilayah tersebut dicaplok oleh rezim Zionis pada tahun 1967. Dalam pandangan semua negara dunia selain Amerika, Dataran Tinggi Golan adalah wilayah pendudukan. Saat ini 20.000 warga Suriah masih tinggal di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

Naim Qassem: Senjata Hizbullah untuk Bebaskan Lebanon dari Israel

Wakil Sekjen Hizbullah dalam wawancara dengan stasiun televisi Lebanon, menjelaskan perkembangan terakhir di negara itu termasuk kerusuhan terbaru, senjata Hizbullah, dan pentingnya dukungan atas pemerintah berkuasa.

Fars News (18/6/2020) melaporkan, Syeikh Naim Qassem dalam wawancara dengan stasiun televisi LBC menuturkan, pidato terbaru Sekjen Hizbullah Sayid Hassan Nasrullah menjelaskan sikap kelompok ini terkait berbagai masalah, dan itu merupakan pidato konfrontatif.

Naim Qassem menambahkan, "Kami tidak pernah berkata ingin membawa Iran ke Lebanon. Sebagai sebuah partai politik, kami tidak bekerja atas perintah dari luar, tapi berdasarkan strategi kami sendiri."

Wakil Sekjen Hizbullah menjelaskan, "Kami tidak mendukung federalisme atau konfederalisme, kami pendukung pelaksanaan konstitusi berdasarkan aturan yang ada, kami tidak pernah mengatakan ingin menguasai Lebanon. Apa yang kami inginkan adalah partisipasi dalam pengelolaan negara. Siapa pun yang bermitra dengan kelompok perlawanan, akan berhasil dan mendapat keuntungan, kami bekerja keras untuk membangun negara ini."

"Semua yang dialami Lebanon hari ini adalah buah dari akumulasi banyak permasalahan dan sistem pemerintahan, bukan karena Hizbullah masuk pemerintahan," pungkasnya.

Reuters: Aramco akan Pecat Ratusan Karyawannya

Sejumlah sumber mengabarkan rencana pemecatan ratusan pekerja perusahaan minyak nasional Arab Saudi, Aramco. Fars News (19/5/2020) mengutip kantor berita Reuters melaporkan, sejumlah sumber terpercaya mengabarkan perusahaan minyak nasional Saudi, Aramco sudah memulai proses pemecatan sejumlah karyawannya.

Dua sumber terpercaya kepada Reuters mengatakan, Aramco akan memecat ratusan karyawannya yang sebagian besar warga asing. Menurut sumber tersebut, karyawan yang akan dipecat Aramco jumlahnya mencapai 500 orang, dan Aramco mengaku pemecatan ini merupakan agenda rutin tahunan perusahaan.

Aramco sebelumnya mengumumkan, karena wabah virus Corona di Saudi, perusahaan ini telah melakukan banyak langkah rasionalisasi karena menghadapi situasi yang sangat sulit.

Saudi yang pendapatan tertingginya berasal dari minyak, seiring dengan merebaknya wabah Covid-19, dan penurunan permintaan minyak dunia, harus menghadapi krisis likuiditas, sehingga memaksanya melakukan pemangkasan anggaran hingga lebih 150 miliar dolar.

Sementara itu, surat kabar The Washington Post menulis, Putra Mahkota Arab Saudi yang baru-baru ini mengeluarkan kebijakan pencekalan ketat terhadap para oposan, sedang berusaha merebut kekuasaan dari ayahnya secara penuh tahun ini.

Fars News (19/6/2020) melaporkan, jurnalis surat kabar The Washington Post, David Ignatius menulis, meningkatnya pencekalan terhadap para oposan pemerintah di Saudi oleh Mohammed bin Salman dapat menjadi indikasi dari tujuannya untuk merebut kekuasaan tahun ini.

Mengutip Khaled al-Jabari, seorang dokter Saudi yang tinggal di Toronto, Kanada, Ignatius menulis, "Bin Salman menggunakan penyanderaan sebagai alat hukuman." Menurutnya, Bin Salman sejak tahun 2018, setelah diangkat sebagai putra mahkota Saudi, melakukan pencekalan terhadap anak-anak saudaranya untuk menekan ayah mereka. (RM)