Dinamika Asia Tenggara 20 Juni 2020

Dinamika Asia Tenggara sepekan terakhir ini diwarnai berbagai isu di antaranya mengenai rencana perluasan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Iran, para pengungsi Muslim Rohingya disandera di Laut.

Informasi lainnya mengenai keputusan Malaysia membatalkan pengiriman jemaah haji ke Arab Saudi akibat wabah virus Corona, dan terakhir

Ketua DPD RI Dorong Perluasan Kerja Sama Ekonomi dengan Iran

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mendorong pelaku dunia usaha Iran untuk memperluas kerja sama ekonomi dan bisnis dengan pelaku ekonomi Indonesia, khususnya UMKM yang ada di seluruh daerah.

Hal itu disampaikan La Nyalla kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Khoush Heikal Azad saat berkunjung ke DPD RI dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Melalui siaran pers DPD RI, La Nyalla menyampaikan bahwa hubungan kedua negara sejauh ini berlangsung baik, di antaranya ditandai dengan peningkatan volume investasi dan perdagangan, meskipun Iran berada di bawah tekanan. Menurut dia, sangat banyak komoditas pertanian Indonesia yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, namun belum banyak pabrik yang didirikan untuk memproses berbagai komoditas dimaksud, misalnya kakao.

"Indonesia merupakan penghasil kakao terbesar di dunia, tetapi belum ada pabrik coklat di sini. Karena itu Iran sebagai negara investor peringkat 13 di Indonesia dapat masuk untuk mendirikan pabrik coklat dan pabrik lainnya untuk berbagai komoditas dimaksud. Peluang untuk itu masih terbuka lebar," tegas La Nyalla seperti dimuat situs Antara.

La Nyalla juga mendorong pemerintah Iran agar lebih banyak mahasiswa Iran yang mengikuti program darmasiswa untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia di lebih dari 50 perguruan tinggi di Indonesia.

Sementara itu, Dubes Azad yang sudah tiga kali bertugas di Indonesia dalam posisi yang berbeda-beda itu, mengatakan dirinya juga merupakan penerima beasiswa pemerintah Indonesia tersebut puluhan tahun lalu sehingga membuatnya fasih berbahasa Indonesia. Untuk tahun ini, kata dia, sudah lima mahasiswa Iran yang mengikuti program darmasiswa.

Mengenai perdagangan, Azad mengatakan bahwa pemerintah Iran sangat berterima kasih dengan usulan perluasan kerja sama tersebut dan akan menindaklanjutinya.

"Sekarang masih ada COVID-19, jadi kita punya dua opsi. Kita bisa melakukan pameran dagang Iran-Indonesia secara virtual dan jika pandemi COVID-19 sudah berlalu maka kita bisa mengadakan pameran dagang secara fisik di kedua negara," katanya.

Pengungsi Muslim Rohingya Disandera di Laut

Pengungsi Muslim Rohingya yang berusaha mencapai daratan Malaysia dengan kapal dari Bangladesh, dilaporkan disandera oleh mafia pedagang manusia di laut, seperti dilaporkan Press TV, Senin (15/6/2020).

"Kami mewawancarai setidaknya 30 anggota keluarga dari 14 kamp pengungsi Rohingya, yang diminta membayar uang jika mereka ingin melihat kerabatnya hidup-hidup," kata Jishu Barua, ketua Young Power in Social Action, sebuah lembaga amal anti-perdagangan manusia kepada kantor berita Reuters.

Sementara itu, kelompok Fortify Rights, sebuah badan amal yang fokus pada masalah Asia, mengatakan telah mendokumentasikan beberapa kasus sejak April lalu, di mana keluarga Muslim Rohingya ditekan untuk membayar uang tebusan, seringkali lebih dari dua kali lipat dari biaya awal yang disepakati.

Pakar senior dari kelompok Fortify Rights, John Quinley III menuturkan para pedagang telah memperlakukan Muslim Rohingya sebagai properti melalui eksploitasi yang mirip dengan perbudakan.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mengatakan telah menerima laporan dari warga Rohingya di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh bahwa mereka dimintai "biaya" jika mereka ingin kerabatnya tidak terdampar di laut.

Dalam beberapa bulan terakhir, banyak warga Rohingya di Bangladesh menempuh jalur laut dengan tujuan Malaysia, karena perairan yang tenang dan kekhawatiran terinfeksi virus Covid-19 di kamp-kamp di Cox's Bazar.

Sebuah laporan Interpol baru-baru ini mengatakan penyelundupan melalui laut meningkat tiga kali lipat dari bulan Maret hingga April 2020. "Peningkatan mendadak itu kemungkinan disebabkan oleh ketakutan akan penularan Covid-19 di kamp-kamp pengungsi," kata Interpol.

Malaysia tak Berangkatkan Jemaah Haji Tahun Ini

Kepala Departemen urusan Agama di Kantor Perdana Menteri Malaysia mengatakan Malaysia tahun ini tidak akan memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi.

Kantor berita Bernama (11/6/2020) melaporkan, Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri mengumumkan, Malaysia tahun ini tidak akan mengirim jemaah haji ke Saudi untuk mencegah penyebaran virus Corona. Menurutnya, keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan Sultan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Zulkifli mengaku sudah mengirim surat kepada duta besar Malaysia untuk Saudi Datuk Dr Mahmoud Hussien Saeed Qattan agar disampaikan ke Menteri Haji dan Umrah Saudi. "Saya berharap semua jemaah haji Malaysia bisa bersabar, dan menerima keputusan ini," imbuhnya.

Malaysia adalah salah satu negara yang memutuskan untuk tidak mengirim jemaah haji ke Saudi tahun ini selain Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand dan Brunei.

Namun, hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum juga mengumumkan kepastian kegiatan ibadah haji 2020. Jika ibadah haji 1441 hijriah atau 2020 kali ini dibatalkan, maka akan menjadi yang ke 41 kali sepanjang sejarah ibadah haji dilaksanakan.

Konflik dengan Media, Duterte Kembangkan Sikap Antikritik

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memiliki sejarah panjang konflik dengan media dan pers yang menuntut kebebasan di bawah pemerintahannya. Dia dikenal sebagai pemimpin yang tidak suka dengan kritik dari media.

The Philippine Daily Inquirer merupakan salah satu harian ternama di Filipina yang memiliki slogan "balanced news, fearless views". Ketika Duterte meluncurkan kebijakan perlawanan terhadap bandar narkoba pada 2016, media tersebut mengkritik tajam pembunuhan massal ini.

Dalam berbagai forum, Duterte pun menyerang media ini. “Sungguh memalukan para jurnalis itu,” katanya. Beberapa bulan kemudian, pemilik The Philippine Daily Inquirer menjual media tersebut kepada pengusaha kuat yang menjadi pendukung Duterte.

Stasiun televisi ABS-CBN dipaksa menutup siarannya pada Mei lalu setelah bertahun-tahun diancam oleh Duterte. Duterte menuding ABS-CBN tidak menyiarkan iklan kampanyenya pada 2016 dan tidak mengembalikan pembayaran. “Saya akan melihat kamu akan selesai,” kata Duterte seperti dimuat situs Sindonews.

Namun, juru bicara Duterte mengatakan presidennya dalam posisi netral dalam upaya pemberian izin bagi ABS-CBN untuk beroperasi kembali. (RM)