Dinamika Asia Tenggara, 11 Juli 2020

Dinamika Asia Tenggara pekan ini diwarnai sejumlah isu di antaranya Imbauan wapres Indonesia terkati digitalisasi pers.

Kemudian dari Malaysia, polisi Malaysia panggil wartawan Al Jazeera dan permintaan kejagung Malaysia selidiki Al Jazeera. Pemulangan WNI dari Brunei Darussalam. Kemenangan Partai PAP di Singapura.

Wapres: Digitalisasi pers dan penyiaran harus segera diwujudkan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan transformasi digital di sektor pers dan penyiaran harus segera diwujudkan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional untuk meningkatkan daya saing di tingkat global.

"Sebagai agenda besar pembangunan nasional, transformasi digital di sektor penyiaran dan pers perlu kita wujudkan. Salah satu prioritas dalam percepatan transformasi digital adalah digitalisasi di sektor penyiaran," kata Wapres saat menyampaikan sambutan dalam Penyerahan Anugerah Syiar Ramadhan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jakarta, Sabtu.

Perubahan metode penyampaian informasi dari analog ke digital tersebut merupakan suatu keharusan karena mempertimbangkan kondisi perkembangan teknologi, katanya.

Salah satu alasan pentingnya melakukan transformasi digital adalah masih tertinggalnya kondisi pertelevisian di Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Proses digitalisasi televisi juga dapat memberikan kenyamanan bagi audiens lewat kualitas gambar yang lebih optimal, jelas Wapres.

"Proses digitalisasi televisi yang dikenal sebagai analog switch-off atau ASO ini bertujuan untuk menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia," tuturnya.

Selain itu, para pelaku industri juga dituntut untuk menyesuaikan pola bisnisnya dengan perkembangan teknologi informasi.

"Disrupsi teknologi menuntut para pelaku industri di sektor penyiaran untuk menyesuaikan pola bisnisnya agar sejalan dengan perkembangan era digital," ujarnya.

Selain pers dan penyiaran televisi, frekuensi radio juga harus melakukan transformasi digital untuk memberikan layanan penyediaan informasi yang efisien dan optimal bagi masyarakat.

Polisi Malaysia panggil Al Jazeera

Polisi Diraja Malaysia (PDRM) akan memanggil kepala biro dan wartawan Al Jazeera pada Minggu ini untuk membantu penyelidikan terkait video dokumenter media internasional tersebut mengenai cara Malaysia menangani pendatang asing tanpa izin (PATI) dalam usaha mengekang penularan COVID-19.

Wakil Direktur Departemen Investigasi Kriminal PDRM, Deputi Komisioner Mior Faridalathrash Wahid di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan pihaknya sudah menghubungi beberapa individu terkait dan akan dipanggil untuk memberi keterangan di PDRM Bukit Aman dan Kantor Polisi Daerah (IPD) Putrajaya.

Dia juga membenarkan seorang aktivis sosial dipanggil semalam dan keterangannya sudah diambil di IPD Putrajaya untuk membantu penyelidikan menyusul pernyataan di Facebook-nya berkaitan dakwaan penganiayaan terhadap pengungsi di pusat tahanan Imigrasi.

Pihaknya turut memanggil seorang laki-laki warga Bangladesh yang terlibat dalam video dokumenter tersebut.

Penyelidikan dilakukan sesuai Pasal 4 (1) Undang-Undang Hasutan 1948, Pasal 500 KUHP karena menyiarkan berita fitnah dan Pasal 233 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 karena menyalahgunakan pelayanan secara tidak wajar.

Pada kesempatan terpisah pengacara yang tergabung dalam Lawyer for Liberty meminta pemerintah menghentikan reaksi tidak proporsional terhadap film dokumenter Al Jazeera.

"Kami telah dengan cermat mempertimbangkan keseluruhan film dokumenter ini, dan menyatakan bahwa tidak ada yang menjamin penyelidikan pidana oleh pihak berwenang. Sebenarnya tidak ada yang disorot dalam film dokumenter yang baru, itu hanya gema kritik yang telah diajukan oleh berbagai LSM dan SUHAKAM tentang penangkapan massal yang dilakukan selama Perintah Kontrol Gerakan (MCO)," kata Koordinator Lawyer for Liberty, Zaid Malek,

Jika benar-benar ada sesuatu yang salah dilaporkan, ujar Zaid, pemerintah dapat dengan mudah memberikan pernyataan mereka sendiri untuk membantah ketidakakuratan tersebut.

Kejaksaan Agung Malaysia meminta penyelidikan terhadap Al Jazeera

Kejaksaan Agung Malaysia telah meminta Polisi Diraja Malaysia (PDRM) melakukan penyelidikan terhadap Al Jazerra setelah mereka mendapatkan video dokumenter Locked Up In Malaysia’s Lockdown tentang penanganan pekerja migran yang dinilai bermuatan fitnah.

Kepala PDRM Irjen Pol  Abdul Hamid Bador mengemukakan hal itu dalam jumpa pers di Kantor PDRM Bukit Aman Kuala Lumpur, Jumat.

Abdul Hamid mengatakan laporan dokumenter tersebut jelas mencetuskan rasa tidak senang dan mengundang kemarahan orang banyak.

"Negara mempunyai undang-undang dan ia amat mudah dipatuhi demi menjaga keharmonian masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai agama dan suku," katanya.

Dia mengatakan PDRM mendukung prinsip kebebasan media yang bertanggung jawab namun laporan tersebut telah menimbulkan kemarahan orang banyak.

Sebelumnya sebanyak enam kru Stasiun Televisi Al Jazeera Kuala Lumpur bersama tujuh pengacara hadir ke Kantor PDRM Bukit Aman untuk dimintai keterangan mulai pukul 08:30 hingga sore hari.

Mereka memberi keterangan kepada Unit Unit Investigasi Kriminal Rahasia (USJT) Departemen Investigasi Kriminal.

Enam staf tersebut terdiri dari kepala biro, editor, wartawan dan jurukamera serta mereka yang terlibat dalam menerbitkan film dokumenter Locked Up In Malaysia's Lockdown.

Saat ditemui di PDRM pengacara Al Jazerra Hisyam Teh Poh Teik mengatakan Al Jazeera akan bekerja sama penuh dengan  PDRM berhubungan penyelidikan terhadap isu video dokumenter itu.

Hisyam membenarkan pihak Al Jazeera turut membuat satu laporan polisi di Polsek / Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Dang Wangi setelah menerima pelbagai ancaman.

"Mereka bimbang dengan beberapa ancaman yang diterima melalui pelbagai medium termasuk melalui online melalui komen-komen di media sosial. Mereka lapor karena bimbang dengan keselamatan diri masing-masing," katanya.

KBRI bantu pemulangan WNI gelombang ke-5 dari Brunei

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bandar Seri Begawan kembali membantu pemulangan 250 WNI dalam repatriasi gelombang ke-5 dari Brunei Darussalam.

Pada Minggu (5/7), KBRI Bandar Seri Begawan melepas keberangkatan 250 WNI, yang adalah pekerja migran yang bekerja di Brunei Darussalam, kembali ke Indonesia, menurut keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Pemulangan itu merupakan yang kelima setelah penerbangan khusus pertama ke Jakarta pada 1 Mei, penerbangan kedua pada 15 Mei ke Jakarta, penerbangan ketiga ke Surabaya pada 17 Mei, dan penerbangan keempat ke Jakarta pada 21 Juni.

"Memperhatikan masih banyaknya permintaan dari warga negara dan pekerja migran Indonesia yang ingin kembali ke Indonesia, maka direncanakan akan ada penerbangan khusus ke-6," ucap Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh KBRI Bandar Seri Begawan menunjukkan terdapat sekitar 300 lebih WNI yang berkeinginan kembali ke Indonesia.

Dubes Sujatmiko juga berharap semoga penerbangan reguler dari Brunei ke Indonesia dan sebaliknya segera dibuka kembali.

Sejak penerbangan khusus untuk pemulangan WNI gelombang pertama, total 666 WNI telah berhasil dibantu kembali ke Indonesia dari Brunei. Kelima penerbangan khusus itu dapat dilakukan atas hasil kerja sama dengan Royal Brunei Airlines.

Sebagaimana pada penerbangan khusus sebelumnya, proses pemulangan para warga Indonesia dari Brunei itu bersifat mandiri.

Para WNI yang pulang itu sebagian besar adalah pekerja migran yang telah habis masa kontrak kerjanya di Brunei Darussalam.

Dalam penerbangan kali ini, KBRI juga turut memfasilitasi pemulangan enam WNI yang sakit.

KBRI Bandar Seri Begawan juga telah membekali setiap WNI yang pulang dengan sarung tangan, masker, dan surat keterangan jalan. Selain itu, kepada setiap WNI diberikan kartu kuning (Health Alert Card) dari Kementerian Kesehatan RI yang harus diisi oleh masing-masing WNI.

Setiba di Indonesia, para WNI itu pun menjalani prosedur penanganan COVID-19, termasuk menjalani tes usap COVID-19 dan karantina 14 hari.

Walau Kembali Menang Telak Pemilu Singapura, PAP Raih Hasil Terburuk dalam Sejarah Halaman all

Partai Aksi Rakyat (PAP) melanjutkan kembali kekuasaan tidak terputus di Singapura sejak kemerdekaan dengan meraih kemenangan telak pada pemilu yang digelar di tengah pandemi Covid-19, Jumat (10/07/2020).

Partai berkuasa pimpinan Perdana Menteri Lee Hsien Loong itu memenangkan 83 dari total 93 kursi parlemen dengan raihan suara nasional atau popular vote 61,24 persen.

Namun kemenangan ke-13 beruntun ini justru adalah hasil terburuk yang diraih partai berlambang petir itu.

Secara perolehan kursi, ini adalah jumlah terendah dalam sejarah yaitu hanya 89,25 persen kursi parlemen.

Sedangkan angka suara nasional anjlok 8,26 persen dari pemilu 2015 di mana PAP didukung hampir 70 persen warga negeri “Singa”.

Melejitnya Oposisi Partai Pekerja

Partai oposisi Partai Pekerja (WP) meraih hasil gemilang dengan menambah jumlah kursi di parlemen dari 6 menjadi 10 kursi.

Angka dua digit ini adalah jumlah kursi tertinggi dalam sejarah oposisi Singapura yang selama ini dikenal sangat lemah dan terpecah-belah.

Partai berlambang palu itu berhasil mempertahankan dua dapil petahana yaitu dapil grup Aljunied dengan kuota 5 anggota parlemen dan dapil tunggal Hougang.

Namun hasil yang paling krusial adalah keberhasilan Partai pimpinan Pritam Singh itu memenangkan dapil grup Sengkang yang memiliki kuota 4 anggota parlemen.

Memenangkan dapil grup bukanlah perkara mudah bagi oposisi. Aljunied hanya dimenangkan Partai Pekerja pada pemilu 2011, yaitu 23 tahun sejak dapil grup diterapkan.

Kekalahan ini adalah yang kedua kalinya bagi PAP di dapil grup, pukulan psikologis politik telak.

Ditambah lagi dapil ini dipimpin oleh Menteri di Kantor Perdana Menteri yang juga Sekretaris-Jenderal Organisasi Nasional Buruh Singapura (NTUC) Ng Chee Meng.

Tidak ketinggalan Chee Meng adalah mantan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura dengan segudang dekorasi militer yang diterimanya.

Penambahan kursi mempertegas status Partai Pekerja sebagai oposisi utama di Singapura dan kesuksesan tema kampanye mereka menekankan pentingnya semakin banyak parlementarian oposisi untuk mengontrol kebijakan-kebijakan PAP.

Faktor kemenangan lain partai berusia 62 tahun itu adalah kemunculan sosok rising star Jamus Lim, yang bertanding di Sengkang.

Penampilan moncernya di debat membuat publik Singapura jatuh hati terhadap profesor ekonomi lulusan Universitas Harvard itu.

Peran Pemilih Milenial

Lee Hsien Loong dalam pidato kemenangannya, Sabtu pagi waktu setempat mengucapkan selamat kepada Partai Pekerja dan mengakui semakin meningkatnya suara dari pemilih muda atau milenial yang menginginkan lebih banyak parlementarian oposisi.

“Saya tetap akan memimpin Singapura untuk melewati krisis yang sedang melanda,” ucap Loong.

Awalnya banyak pengamat politik yang memprediksi PAP akan meraih hasil lebih baik dari pemilu 2015, bahkan dengan menyapu seluruh kursi parlemen.

Tradisi warga yang memilih untuk berlindung di balik pemerintahan petahana di tengah krisis nasional telah terlihat di sejumlah pemilu misal di Korea Selatan.

Namun rupanya hal itu tidak terjadi di Singapura. Pritam Singh sendiri menegaskan akan bahaya jika PAP menyapu bersih 100 persen kursi parlemen.

Kontroversi penanganan Covid-19 terutama kasus pekerja asing di asrama juga dinilai menjadi faktor kemarahan pemilih terhadap PAP.

Tidak ketinggalan pemilih milenial yang jenuh dengan pemerintahan dominan satu partai PAP sudah tidak lagi memiliki memori yang melekat terhadap kemakmuran Singapura yang dibangun sosok Pendiri Singapura Lee Kuan Yew yang juga ayah PM Lee.

Pastinya PAP akan menghadapi tantangan untuk mencegah suaranya terus tergerus sambil memenuhi kebutuhan elektoral pemilih muda.

Apalagi sosok Lee telah mengisyaratkan akan menyerahkan kekuasaan kepada Deputi PM merangkap Menteri Keuangan Heng Swee Keat dalam beberapa tahun ke depan.

Heng sendiri tidak meraih hasil yang terlalu menggembirakan dalam pemilu kali ini. Dia hanya menang tipis di dapil grup East Coast dengan selisih suara tipis 6,82 persen dari Partai Pekerja.