Amerika Tinjauan dari Dalam, 5 Desember 2020

 

Jaksa Agung Amerika, William Barr, Selasa (1/12/2020) berbeda dengan klaim yang terus diulang Presiden Donald Trump bahwa pilpres Amerika penuh kecurangan, dan sampai sekarang tidak bersedia menerima kekalahan, mengatakan, tidak ditemukan adanya bukti kecurangan luas dalam pilpres yang dapat mengubah hasil pemilu tahun 2020. 

 

William Barr menuturkan, sebagian besar klaim terkait kecurangan pemilu Amerika adalah kasus parsial, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kondisi khusus atau oleh orang tertentu. Kasus-kasus semacam ini bukan kecurangan.

 

Statemen Jaksa Agung Amerika yang selama dua tahun terakhir merupakan salah satu pendukung utama pemerintah Donald Trump, berbeda dengan seluruh klaim yang disampaikan orang-orang dekat Trump terutama Rudy Giuliani, pengacara pribadi Trump. William Barr sebelum pilpres, dan setelah meragukan proses pemungutan suara lewat pos, memerintahkan kejaksaan-kejaksaan Amerika, untuk menindaklanjuti semua pengaduan, dan tidak membiarkan hasil pilpres diumumkan sebelum semua pengaduan tersebut diselesaikan.

 

Pada saat yang sama, pernyataan William Barr disampaikan setelah hasil penghitungan suara di negara bagian Wisconsin, dan Arizona selesai dilakukan, dan dimenangkan oleh Joe Biden, dan sepertinya di Georgia serta Pennsylvania juga tidak terjadi peristiwa khusus. Namun tim hukum Trump yang dipimpin Rudy Giuilani terus melakukan gugatan hukum terkait kecurangan pilpres di semua negara bagian. Gugatan ini di beberapa negara bagian sudah ditolak, dan tidak membuahkan hasil.

 

 

 

Departemen Keuangan Amerika hari Senin (30/11/2020) menyanksi perusahaan ekspor-impor barang elektronik Cina, China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) karena dituduh membantu pemerintah Venezuela untuk melemahkan demokrasi.

 

Menurut tuduhan Depkeu Amerika, CEIEC mentransfer keahlian, dan teknologi mereka kepada perusahaan komunikasi nasional Venezuela. CEIEC sendiri memiliki lebih dari 200 kantor cabang yang tersebar di seluruh dunia, dan berdasarkan sanksi baru Amerika, seluruh mitra perusahaan Cina ini dalam waktu 45 hari punya kesempatan untuk mengurangi transaksi bisnisnya dengan CEIEC. 

 

Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo di akun Twitternya menyebut alasan penjatuhan sanksi terhadap CEIEC ini karena perusahaan Cina itu telah memberikan kesempatan kepada pemerintahan Presiden Nicolas Maduro untuk melemahkan demokrasi di negara itu.

 

Pompeo mengklaim, dukungan CEIEC terhadap pembatasan layanan internet, dan pengawasan digital terhadap oposisi Venezuela, telah merampas masa depan demokrasi rakyat Venezuela. Venezuela dalam 6 tahun terakhir mengalami krisis ekonomi terberat, dan sanksi Amerika di masa Trump bertambah besar atas negara ini.

 

Meski demikian, pemerintah Venezuela tetap mendapat dukungan dari angkatan bersenjata negara itu, dan negara-negara sahabat seperti  Cina, Rusia, dan Iran.

 

Negara-negara itu, memprotes keras sanksi, dan kebijakan Amerika terhadap Venezuela. Sekalipun pemerintahan Donald Trump terus mengancam Caracas, dan Presiden sah Venezuela, Nicolas Maduro, namun Amerika tidak pernah mendapatkan apapun dari upayanya.

 

Bahkan dukungan terhadap pemimpin oposisi Venezuela pro-Amerika, Juan Guaido, dengan harapan ia bisa menggulingkan Maduro, dan suatu hari nanti menjadi presiden negara itu, juga gagal.

 

Ketua minoritas Demokrat di Senat Amerika, Chuck Schumer menegaskan bahwa pemerintahan Donald Trump tidak berhasil menggulingkan Nicolas Maduro. Menurutnya, rezim Maduro hari ini malah semakin kuat, sekarang Presiden Venezuela lebih kuat dibandingkan saat Trump memulai kebijakan anti-Maduro. 

 

 

 

Stasiun televisi Amerika Serikat, CNN menayangkan acara pemakaman ilmuwan nuklir Iran, Dr. Mohsen Fakhrizadeh di Tehran, dan mengabarkan, Iran punya banyak opsi untuk membalas teror ilmuwannya, dan balasan ini dapat lebih keras dari balasan teror Jenderal Qassem Soleimani.

 

CNN mewawancarai dosen Middlebury College, di Vermont, yang juga pengamat masalah nuklir Amerika, Dr. Jeffrey Lewis, seputar dampak, dan opsi yang dimiliki Iran untuk membalas teror Dr. Fakhrizadeh. Jeffrey Lewis mengatakan, banyak opsi yang dimiliki Iran untuk membalas teror ini, namun pertanyaan aslinya adalah bagaimana Iran akan bermain dalam permainan ini. 

 

Ia menambahkan, kita sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, apakah Iran akan masuk ke dalam bahaya bersama pemerintahan Presiden Donald Trump terkait teror ini, atau mungkin kejadian ini akan menyebabkan hubungan Iran, dan pemerintahan Joe Biden, menjadi tegang.

 

Dosen Middlebury College itu menjelaskan, situasi benar-benar sangat berbahaya, Amerika pernah merasakan dampak masalah semacam ini saat teror Jenderal Soleimani, kala itu Iran menghancurkan pangkalan militer Amerika di Irak dengan rudalnya, tidak ada korban jiwa dari tentara Amerika, tapi pembalasan teror kali ini bisa lebih keras, saya berharap Amerika sekarang lebih beruntung dari sebelumnya.

 

 

 

Presiden terpilih AS, Joe Biden dalam reaksi pertamanya terhadap aksi teror ilmuwan nuklir Iran, mengatakan pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh akan mempersulit interaksinya dengan Tehran.

 

"Sulit untuk mengatakan seberapa besar pembunuhan ini akan mempersulit interaksinya dengan Tehran," kata Biden dalam wawancara dengan CNN seperti dikutip Farsnews, Jumat (4/12/2020).

 

Dia menekankan bahwa Trump menjalankan kebijakan yang salah terhadap Iran. Kebijakan ini telah memperkuat ilmu dan kemampuan nuklir Iran.

 

Presiden Donald Trump telah menarik AS keluar dari banyak organisasi dan perjanjian internasional, termasuk perjanjian nuklir Iran. Namun, Biden berjanji akan kembali ke organisasi dan perjanjian tersebut dalam kampanye pemilunya.(HS)