Dinamika Asia Tenggara, 27 Maret 2021
Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai statemen Presiden RI yang mengingatkan pejabat daerah supaya jangan lengah menangani Covid-19.
Selain itu, Wacana Sertifikat Vaksin Covid-19 sebagai Surat Jalan dan laporan UNICEF bahwa militer Myanmar menduduki 60 sekolah.
Presiden RI Ingatkan Pejabat Daerah Jangan Lengah tangani Covid-19
Presiden RI Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/03/2021).
Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 dihadiri oleh Ketua APKASI Abdullah Azwar Annas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta jajaran pengurus APKASI yang hadir di istana maupun melalui "video conference".
Dalam pidato pembukaan Apkasi, Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali peningkatan penularan COVID-19 di Benua Eropa, India, Brasil, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Kenyataan ini, menurutnya, harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak agar tidak terjadi di Indonesia.
Kewaspadaan harus tetap dijaga meskipun di Indonesia perkembangan kasus COVID-19 harian telah menurun signifikan.
“Di Eropa, di India yang sudah turun tahu-tahu melompat sampai 3-4 kali lipat. Kita Alhamdulilah di Januari 2021 pernah di angka 13 ribu kasus harian, 14 ribu kasus, bahkan 15 ribu kasus. Sekarang kita sudah turun dan berada di angka 5-6 ribu kasus dan akan terus kita turunkan,” ujar Presiden di depan para bupati.
Meskipun kondisi Indonesia disebut lebih baik, Presiden mengingatkan kepala daerah jangan sampai lengah.
“Barang ini (Covic-19) tidak kelihatan, di mana juga kita tidak tahu, lewatnya apa kita tidak tahu, media penularannya juga kita tidak tahu, sebab itu satu-satunya jalan tetap waspada dan jangan lengah,” tutur Presiden Jokowi.
Jika Indonesia dapat terus menekan penularan COVID-19, maka pemerintah akan leluasa memberi kelonggaran untuk membuka kembali kegiatan-kegiatan ekonomi agar dapat memulihkan kesejahteraan masyarakat.
Menkes RI: Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Waktu Panjang
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memandang tidak ada pandemi yang berakhir hanya dalam waktu satu tahun.
"Yang namanya pandemi nggak ada yang selesai satu tahun, nggak ada. Selesai 5-10 tahun," kata Menkes dalam webinar UI, dilansir detik hari Jumat (26/3/2021).
Menkes memberikan contoh kasus polio yang sudah muncul sejak tahun 20 tahun lalu sebagai pandemi. Sampai saat ini virus penyebab polio belum juga hilang sepenuhnya walau sudah bisa dikendalikan dengan berbagai upaya pencegahan.
Menurutnya, pandemi umumnya menuntut kita untuk mengubah perilaku. Misalnya, saat pandemi Black Death pada abad ke-14 di Eropa, yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh kutu pada tikus, untuk mengurangi penularannya masyarakat ramai-ramai mengubah kebiasaannya.
Menkes meminta Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pandemi berikutnya, yang kemungkinan akan kembali terjadi. Untuk itu segala macam strategi pertahanan dalam kesehatan harus dipersiapkan. Misalnya, masyarakat harus adaptif dalam menerapkan protokol kesehatan.
Riset terbaru memprediksi vaksinasi Covid-19 di Indonesia membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun dengan mempertimbangkan populasi penduduk yang besar, situasi dan kondisinya.
Proyeksi yang dirilis Bloomberg ini melebihi rata-rata dunia selama tujuh tahun untuk bisa menyelesaikan vaksinasi.
CNN Indonesia mengutip Bloomberg melaporkan, Indonesia membutuhkan waktu 10 tahun lebih, sebab hingga saat ini baru tersedia 60.433 dosis vaksin. Padahal, jumlah kasus infeksi mencapai 1,13 juta dengan tingkat kematian mencapai 31,2 ribu orang.
Proyeksi masa vaksinasi di Indonesia diprediksi akan sama dengan India dan Rusia. India juga diprediksi memerlukan waktu 10 tahun lebih untuk menuntaskan vaksininasi, yang saat ini baru mencapai 299 ribu dosis. Padahal, jumlah kasus positif Covid-19 di negara ini telah mencapai 10,8 juta dengan angka kematian mencapai 154,8 kasus.
Menyikapi hasil proyeksi terbaru ini, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Indonesia Kunta Wibawa Dasa Nugraha memandang riset tersebut sejatinya masih belum pasti. Sebab, dinamika karena pandemi masih terus berubah dari waktu ke waktu.
Menurutnya, meskipun vaksinasi selesai sesuai target pemerintah pada kuartal I 2022 kepada 181 juta penduduk atau 75 persen populasi Indonesia, bukan tidak mungkin vaksinasi akan berlanjut lagi di kuartal II 2022.
Ia mengatakan pemerintah Indonesia terus mencari sumber-sumber anggaran untuk penanganan dampaknya. Salah satunya dengan merelokasi anggaran dari pos-pos di sejumlah kementerian/lembaga ke program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.
Anggaran PEN 2021 mengalami kenaikan dari hanya sekitar Rp356,5 triliun menjadi Rp627,9 triliun.
Wacana Sertifikat Vaksin Covid-19 sebagai Surat Jalan
Pemerintah Malaysia dan Singapura sepakat akan mengakui sertifikat vaksinasi Covid-19 dari masing-masing negara sebagai syarat perjalanan lintas perbatasan mereka.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dan Menlu Malaysia, Hishammuddin Hussein, di Putrajaya pada Selasa (23/3).
Channel NewsAsia hari Selasa melaporkan kedua menteri menjalin diskusi konstruktif mengenai vaksinasi nasional di Malaysia dan Singapura yang dipergunakan untuk memfasilitasi kemudahan perjalanan lintas batas antara kedua negara di kemudian hari.
Rincian operasional Pengakuan Resiprokal Sertifikat Vaksin antara Malaysia dan Singapura, termasuk detail ketentuan, protokol kesehatan, dan proses aplikasi untuk masuk dan keluar Malaysia dan Singapura akan diputuskan dan difinalisasi kemudian oleh kedua pihak.
Selain itu, mereka juga memperkuat komitmen untuk melanjutkan program vaksinasi, termasuk bagi orang Malaysia di Singapura dan orang Singapura di Malaysia.
Kedua pihak bersepakat untuk memperkuat kerja sama untuk menstimulasi pemulihan dari dampak pandemi global.
UNICEF: Militer Myanmar Duduki 60 Sekolah
UNICEF hari Jumat (19/3/2021) mengumumkan bahwa militer Myanmar menduduki lebih dari 60 sekolah dan universitas di seluruh wilayah negara ini.
UNICEF dan UNESCO dalam statemen bersama melaporkan bahwa dalam sebuah insiden, sedikitnya dua guru disiksa dan dipukuli oleh aparat keamanan Myanmar ketika mereka memasuki sebuah daerah dan sejumlah orang lainnya terluka.
Dalam statemen bersama ini disebutkan bahwa peristiwa ini menunjukkan krisis saat ini dan pelanggaran serius hak-hak anak. Dalam situasi apa pun sekolah tidak boleh digunakan oleh pasukan keamanan.
UNICEF dan UNESCO memperingatkan bahwa pendudukan sekolah akan memperparah krisis pembelajaran terhadap sekitar 12 juta anak dan pemuda di Myanmar, di mana mereka sangat tertekan akibat pandemi Corona dan penutupan sekolah.
Organisasi pembela hak anak di PBB meminta militer Myanmar segera meninggalkan lokasi yang mereka duduki dan memberi jaminan bahwa tempat-tempat ini tidak dimanfaatkan oleh personel militer atau keamanan.
Satu bulan setengah dari kudeta di Myanmar berlalu dan gerakan protes di seluruh kota negara berpenduduk 54 juta orang ini terus berlanjut dan melumpuhkan ekonomi serta aktivitas pemerintah.
