Israel di Mata Yordania, Lawan atau Kawan ?

Raja Yordania Abdullah II belum lama ini bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Pemimpin baru rezim Zionis Israel.

Yordania dan Israel pada tahun 1994 menandatangani perjanjian damai yang dikenal dengan Wadi Araba, dan Yordania adalah negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Meski demikian perjalanan hubungan Yordania dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah Amman tidak punya kebijakan yang solid dan ajeg terkait Tel Aviv, dan dalam hal ini nampak kebingungan.

Yordania merupakan satu dari beberapa negara yang terang-terangan menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Berdasarkan Kesepakatan Abraham yang digagas Amerika Serikat di masa Donald Trump, seluruh pengungsi Palestina yang tinggal di Yordania tidak diperbolehkan kembali ke tanah air mereka, dan harus tetap tinggal di negara itu.

Di sisi lain, Kesepakatan Abraham juga mengabaikan hak Yordania untuk melindungi tempat-tempat suci Islam di kota Baitul Maqdis. Hak ini diakui secara resmi oleh Israel setelah menandatangani Perjanjian Wadi Araba.

Yordania bukan saja khawatir akan kehilangan haknya, bahkan jika Kesepakatan Abraham jadi dilaksanakan, dan kedaulatan Israel tegak di Tepi Barat serta Al Quds diakui sebagai ibu kota Israel, maka kedaulatan Yordania di beberapa wilayah Tepi Barat Sungai Jordan akan dilanggar.

Penolakan Yordania atas Kesepakatan Abraham telah menyebabkan Raja Abdullah II pada akhir tahun 2019 menyadarkan Israel tentang maksud dirinya untuk merebut kembali wilayah Baqoura dan Ghumar dari Israel.

Pemukim Israel selama 25 tahun memanfaatkan wilayah Baqoura dan Ghumar untuk bertani. Baqoura adalah wilayah seluas enam kilometer persegi yang terletak di dekat Sungai Jordan, di bagian utara perbatasan Yordania dan wilayah pendudukan.

Sedangkan Ghumar memiliki luas kurang lebih empat kilometer persegi, dan terletak di dekat perbatasan wilayah pendudukan dan Yordania bagian selatan.

Selain itu, penolakan Abdullah II atas Kesepakatan Abraham telah menyebabkan sebagian pihak meyakini bahwa Israel adalah pendukung kudeta April 2021 yang dilancarkan untuk menggulingkan Raja Yordania tersebut.

Akan tetapi Raja Yordania sepertinya menganggap perubahan kabinet dan pemimpin Israel sebagai peluang untuk menghidupkan kembali hubungan negaranya dengan Tel Aviv.

Sehubungan dengan ini, Pemimpin Israel yang baru Isaac Herzog di akun Twitternya menulis, "Hari Sabtu (10/7/2021) sore saya berbicara dengan Raja Abdullah II. Ia menyampaikan selamat atas terpilihnya saya menjadi Presiden Israel. Dalam pembicaraan ini saya menekankan pentingnya hubungan strategis Israel dan Yordania yang menguntungkan perdamaian serta kerja sama regional."

Situs berita Axios, Kamis (8/7/2021) mengabarkan, "Perdana Menteri Israel Naftali Bennett baru-baru ini melakukan kunjungan rahasia ke Yordania, dan bertemu dengan Raja Abdullah II di istananya di Amman."

Yordania saat ini tengah dihimpit masalah ekonomi, dan sosial, di antaranya masalah kelangkaan air. Oleh karena itu menurut sejumlah sumber di Israel, Amman dan Tel Aviv dalam langkah pertamanya untuk memulihkan hubungan, mengkaji penandatanganan kontrak air.

PM Israel dalam kunjungan rahasianya ke Yordania, kepada Raja Abdullah II menyatakan kesiapan untuk menandatangani kontrak penjualan air ke Yordania.

Militer Yordania saat ini juga sedang memperluas kerja sama dengan militer Israel. Surat kabar Israel, Maariv menulis, militer Israel sedang berusaha memperluas kerja sama dengan militer Yordania, dan bermaksud mendirikan pusat-pusat komando bersama di sepanjangan garis perbatasan dua pihak.

Pada saat yang sama Amerika Serikat sepertinya berperan dalam kebijakan baru Yordania terkait Israel, dan Raja Abdullah II dijadwalkan melakukan kunjungan ke AS pada 19 Juli 2021 mendatang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa manuver-manuver ini mengindikasikan bahwa Yordania sama halnya seperti beberapa negara Arab lain, tidak memiliki kebijakan yang ajeg dan stabil dalam membela kepentingan Palestina, dan nampak kebingungan. (HS)