Transformasi Asia Barat, 14 Agustus 2021
Partai-Partai Nasional Lebanon Dukung Hizbullah Hadapi Zionis
Partai dan kelompok nasional Lebanon menyatakan dukungan mereka atas serangan balasan rudal Hizbullah terhadap agresi rezim Zionis.
Al-Ahed hari Sabtu (7/8/2021) melaporkan, Komisi Koordinasi Koalisi Liqa Al-Ahzab dalam sebuah statemennya memberikan dukungan terhadap aksi Hizbullah menghadapi agresi rezim Zionis, dengan mengatakan, "Tanggapan ini menunjukkan perlawanan untuk membela Lebanon melawan agresi musuh,”.
"Kebangkitan perlawanan dan keberanian dalam menghadapi musuh Zionis akan membuat kubu perlawanan menang melawan musuh, dan faktor kuat dalam mendukung bangsa dan tanah airnya,” ujar pernyataan yang dibuat koalisi Liqa Al-Ahzab Lebanon.
"Setiap agresi terhadap rakyat Lebanon, tanah, air dan udara akan menghadapi tanggapan yang menentukan," tegasnya.
Pada hari Kamis, jet-jet tempur rezim Zionis membom daerah-daerah di wilayah selatan Lebanon untuk pertama kalinya sejak 2006 dan perang 33 hari.
Langkah Israel tersebut ditanggapi dengan serangan rudal dari pasukan perlawanan Hizbullah Lebanon.
Sejumlah kelompok perlawanan lain di kawasan serta tokoh politik dan agama Lebanon telah menyatakan dukungan untuk tanggapan tegas Hizbullah terhadap rezim Zionis.
Balon Api Picu Kebakaran di Distrik-Distrik Zionis Dekat Gaza
Balon api dari jalur Gaza menimbulkan kebakaran di beberapa pemukiman Zionis.
Media Israel, pada Jumat (6/8/2021) malam melaporkan terjadinya kebakaran di kota Kibbutz yang berada dekat Jalur Gaza.
Kebakaran tersebut merusak sejumlah rumah di wilayah rezim Zionis.
Sumber-sumber Zionis juga melaporkan empat kebakaran lagi di permukiman Zionis dekat Jalur Gaza menyusul pelepasan balon pembakar dari arah jalur Gaza.
Warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza mengirim balon pembakar ke pemukiman Zionis sebagai protes atas blokade yang terus berlanjut di Jalur Gaza, dan keberlanjutan kejahatan rezim Zionis.
Balon pembakar menimbulkan masalah bagi para pemukim Zionis, bahkan memicu reaksi Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang menyatakan bahwa bahaya balon ini tidak kurang dari rudal Palestina.
Faksi Sadr akan Boikot Pemilu Legislatif Irak
Penasihat pemimpin faksi Sadr Irak mengumumkan keputusan gerakan ini untuk memboikot pemilu legislatif yang akan digelar pada 10 Oktober mendatang.
Hussein al-Azari, Penasihat Pemimpin Gerakan Sadr hari Sabtu (7/8/2021) mengumumkan bahwa Keputusan Muqtada al-Sadr untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu mendatang adalah keputusan yang pasti dan serius, dan dia tidak akan mundur dari keputusan ini.
"Tidak ada anggota faksi Sadr yang akan mendukung atau berkampanye untuk para kandidat pemilu legislatif," ujar Azari.
Sebelumnya, Muqtada al-Sadr, pemimpin faksi Sadr Irak telah mengumumkan boikot pemilu legislatif.
Partai Komunis, Koalisi Al-Wataniya, dan Front Al-Hawar Al-Watani juga telah mengumumkan akan memboikot pemilu legislatif dini Irak.
Pemilu legislatif Irak dijadwalkan akan digelar 10 Oktober 2021 setelah dua kali penundaan.
Nasrallah: Israel Takut Pecahnya Perang Besar dengan Hizbullah
Sekjen Hizbullah Lebanon mengatakan pencapaian terpenting dalam perang 33 hari adalah pemaksaan sebuah perimbangan baru.
Sayid Hassan Nasrallah pada Sabtu (7/8/2021) malam, menyampaikan pidato pada acara peringatan 15 tahun kemenangan Hizbullah dalam perang dengan rezim Zionis.
Dikutip dari laman Farsnews, perang 33 hari antara militer Israel dan Hizbullah dimulai pada 12 Juli 2006 dan berakhir pada 14 Agustus 2006 dengan kemenangan di pihak Hizbullah.
Nasrallah menuturkan tidak ada jet tempur Israel yang berhasil menyerang target tertentu di Lebanon dalam 15 tahun terakhir. Menurutnya, hal yang mencegah serangan ini adalah ketakutan akan pecahnya konfrontasi besar dengan Hizbullah.
Ia menambahkan kemampuan dan kualitas rudal Hizbullah telah meningkat. Perlawanan sekarang dilengkapi dengan sejumlah besar rudal presisi.
Nasrallah menegaskan bahwa balasan terhadap serangan udara rezim Zionis dapat dilakukan dari mana saja. Menurutnya, kebodohan terbesar yang bisa dilakukan oleh musuh adalah berperang dengan Lebanon.
Hari ini, lanjutnya, musuh Zionis lebih peduli tentang eksistensinya daripada di masa lalu.
"Rezim Zionis, yang didukung oleh kekuatan dunia dan beberapa negara di kawasan, takut akan konsekuensi dari berperang dengan kelompok perlawanan Lebanon," jelasnya.
Sekjen Hizbullah Lebanon lebih lanjut mengatakan Israel juga kalah di Suriah. Rezim Zionis telah gagal mencapai tujuannya di sana untuk mencegah menguatnya front perlawanan di Suriah.
Saudi akan Buka Umrah Internasional
Arab Saudi akan kembali menerima jemaah umrah dari berbagai negara setelah sekitar 18 bulan ditangguhkan karena penyebaran virus Corona.
Kantor berita Arab Saudi (WAS) melaporkan, Kementerian Haji dan Umrah Saudi pada hari Minggu (8/8/2021) mengumumkan bahwa mereka secara bertahap akan menerima permintaan dari berbagai negara di dunia untuk melakukan umrah dan mengadakan shalat berjamaah di Masjidul Haram dan Masjid Nabi secara bertahap mulai Senin (9/8/2021) .
Seorang pejabat di Kementerian Haji dan Umrah Saudi mengatakan jemaah haji harus divaksin Covid-19 yang disetujui oleh pemerintah Arab Saudi, dan menyertakan sertifikat vaksin Corona.
Sejauh ini Riyadh hanya menerima empat jenis vaksin yakni Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson&Johnson (J&J).
Kantor berita Saudi melaporkan bahwa kapasitas untuk menerima jemaah umrah secara bertahap meningkat menjadi dua juta jemaah per bulan.
Dituduh Dukung Hamas, Saudi Penjarakan Orang Palestina dan Yordania
Sumber informasi mengumumkan sidang pengadilan terakhir untuk tahanan Palestina dan Yordania di Arab Saudi yang dituduh mendukung gerakan Hamas.
Pengadilan Riyadh telah menghukum 69 tahanan Palestina dan Yordania, dengan maksimum 22 tahun penjara dan minimal enam bulan, dan hanya satu anggota keluarga dari setiap tahanan yang diizinkan untuk menghadiri persidangan.
Pejabat Saudi menghukum Mohammed al-Abed, seorang tahanan Palestina, 22 tahun penjara, dan Mohammed al-Banna 20 tahun.
Menurut sumber informasi, persidangan masih berlangsung dan Mohammad Al-Abed telah dijatuhi hukuman 22 tahun, Mohammad Al-Banna hingga 20 tahun, Jamal Al-Dahoudi 15 tahun, Ayman Salah 19 tahun, Mahmoud Abul-Rab 18 tahun. dan Musa Abu Hussein 4 tahun penjara.
Otoritas Arab Saudi mengumumkan bahwa tahanan Palestina dan Yordania, berjumlah antara 60 dan 70, akan dijatuhi hukuman hari ini, dan bahwa semua tahanan ini akan diadili dari penjara yang berbeda, mulai jam 10 pagi hari ini.
Pada Februari 2019, Saudi menangkap lebih dari 60 warga Yordania dan Palestina yang tinggal di Arab Saudi, termasuk Mohammed al-Khadri, anggota Hamas, dengan tuduhan mendukung secara finansial perlawanan Palestina.
Organisasi hukum internasional mengutuk penahanan orang-orang ini dan menyatakan bahwa pengadilan terhadap mereka tidak adil dan tanpa tuduhan atau alasan hukum yang memadai.
Hamas dan Jihad Islam Palestina Kecam Putusan Pengadilan Saudi
Gerakan Hamas dan Gerakan Jihad Islam Palestina menganggap vonis yang dijatuhkan Arab Saudi terhadap warga Palestina, benar-benar mengejutkan.
Mahmoud al-Zahar, salah satu petinggi Hamas kepada televisi al-Mayadeen, Minggu (8/8/2021) mengatakan putusan pengadilan Saudi terhadap para tahanan Palestina, politis dan ilegal, dan dikeluarkan untuk kepuasan rezim Zionis.
“Putusan Saudi ini bersifat politis, karena kegiatan perwakilan Hamas, Mohammad al-Khadri adalah sah dan ia tidak terlibat kejahatan apa pun,” tambahnya.
Al-Zahar menegaskan putusan di Arab Saudi akan berubah mengikuti perubahan kebijakan di negara itu dan mereka menggunakan instrumen tertentu untuk memuaskan Israel.
Dia mendesak pembebasan al-Khadri karena alasan kemanusiaan, mengingat usianya yang sudah lanjut.
Sementara itu, Gerakan Jihad Islam Palestina dalam sebuah siaran pers mengecam putusan pengadilan Saudi terhadap para tahanan Palestina dengan tuduhan mendukung kubu perlawanan.
“Putusan ini tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai Arab dalam membela bangsa Palestina yang tertindas,” tambahnya.
Pengadilan Riyadh pada hari Minggu menjatuhkan vonis maksimal 22 tahun dan minimal enam bulan penjara terhadap 69 warga Palestina dan Yordania. Setiap tahanan juga hanya boleh dijenguk oleh satu anggota keluarga mereka.
Kapal Perang Israel Terobos Wilayah Maritim Lebanon
Angkatan Bersenjata Lebanon menyatakan bahwa sebuah kapal cepat milik militer Israel telah menerobos masuk ke wilayah perairan Lebanon.
Dilansir kantor berita resmi Lebanon (NNA), Minggu (8/8/2021), Angkatan Bersenjata Lebanon mengatakan bahwa pada 7 Agustus 2021, tepatnya pukul 18:48 waktu setempat, sebuah kapal Israel dengan senjata artileri memasuki wilayah maritim Lebanon di dekat Ras al-Naqoura, 351 meter (dari pantai), selama 9 menit.
“Kasus pelanggaran ini telah ditindaklanjuti melalui pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL),” tambahnya.
Kementerian Luar Negeri Lebanon juga mengumumkan rencananya untuk mengajukan pengaduan terhadap rezim Zionis di Dewan Keamanan PBB. Beirut mencatat bahwa serangan Israel merupakan pelanggaran kedaulatan Lebanon dan Piagam PBB serta resolusi internasional.
Kamis lalu, jet-jet tempur rezim Zionis untuk pertama kalinya sejak tahun 2006 menyerang beberapa daerah terbuka di Lebanon Selatan. Sehari setelahnya, Hizbullah membalas serangan tersebut dengan menembakkan puluhan roket ke utara Israel.
Lagi, Pasukan Pendudukan AS Jarah Minyak Suriah
Pasukan Amerika Serikat kembali menjarah minyak Suriah dan mengangkutnya ke Irak menggunakan mobil tangki.
Dilansir kantor berita resmi Suriah (SANA), sumber-sumber lokal pada Senin (9/8/2021) mengatakan 80 mobil tangki dan truk yang dikawal oleh kendaraan lapis baja pasukan AS telah mengangkut minyak Suriah dari Provinsi al-Hasakah.
"Konvoi itu bergerak menuju Irak melalui jalur penyeberangan ilegal, al-Walid," kata sumber tersebut.
Kamis lalu, konvoi kendaraan pasukan AS yang terdiri dari 25 mobil tangki bermuatan minyak curian juga meninggalkan wilayah al-Jazeera, Suriah menuju Irak.
Sejak menduduki Suriah, pasukan AS dan kelompok teroris yang berafiliasi dengan mereka sudah berulang kali mencuri minyak mentah dan hasil pertanian milik rakyat Suriah.
Pemerintah Damaskus menganggap kehadiran pasukan AS di Suriah sebagai tindakan pendudukan.
Pejabat Rezim Zionis Akui Jalin Kontak Langsung dengan Arab Saudi
Menteri Kerja Sama Regional Rezim Zionis, Issawi Frej mengakui Israel menjalin kontak langsung dengan Arab Saudi.
"Kami menjalin kontak langsung dan kesepahaman dengan saudara-saudara kami di Arab Saudi dan negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk dalam koordinasi isu-isu regional," kata Menteri Kerja Sama Regional Israel Issawi Frej dalam wawancara dengan televisi Lebanon, Al Hurra hari Minggu (8/8/2021).
"Israel menjalin kontak yang sangat kuat di semua tingkatan dengan UEA, dan perjalanan timbal balik tingkat tinggi," tegasnya.
Mengenai hubungan rezim Zionis dengan Yordania, menteri kabinet baru Israel ini mengungkapkan, "Kami telah melihat semacam ketidakpercayaan selama 10 tahun terakhir,".
Selama beberapa bulan terakhir, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett telah melakukan perjalanan ke Yordania untuk membangun kembali kepercayaan, dan dalam beberapa minggu mendatang akan membuat keputusan yang sangat penting tentang hubungan Israel dengan Yordania.
Bennett mengatakan dia akan segera bertemu dengan pejabat AS untuk membahas masalah regional, termasuk isu Palestina.
Rezim-rezim Arab berusaha untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, padahal rezim Zionis telah menduduki banyak wilayah Arab-Islam selama bertahun-tahun, terutama menindas Palestina.
Wali Kota Karbala Tewas Ditembak
Wali kota Karbala menjadi sasaran aksi penembakan di sebuah jalan di Karbala.
Situs Saberin News melaporkan, Wali Kota Karbala, Abir Salim bersama dengan dua pejabat pemerintah daerah Karbala hari Selasa (10/8/2021) ditembak saat mengunjungi satu daerah di Karbala.
Setelah menembakkan tiga peluru ke arah korban, penembak melarikan diri ke lokasi yang tidak diketahui, dan pasukan keamanan segera menangkap anak-anak tersangka yang sudah diketahui identitasnya.
Wali kota Karbala segera dilarikan ke Rumah Sakit Al-Hussein setelah ditembak, tetapi meninggal dunia karena luka yang parah.
Al Wefaq: Rakyat Bahrain Tuntut Penegakkan Demokrasi !
Gerakan Al-Wefaq menegaskan bahwa tuntutan pertama dan terpenting dari rakyat Bahrain adalah penegakkan demokrasi di negaranya.
Sout Al-Manama hari Rabu (11/8/2021) melaporkan, gerakan Al-Wefaq dalam statemen terbarunya menyatakan penegakkan demokrasi, kebebasan, keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Bahrain yang tidak memerlukan pengakuan negara lain untuk mencapainya, tetapi pemerintah [Bahrain] yang harus mewujudkannya," kata Al-Wefaq dalam sebuah pernyataan.
"Semua warga Bahrain menentang penindasan, tirani, hegemoni, monopoli, korupsi, ketidakadilan, kebobrokan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan, dan penerapan hukum berdasarkan ideologi arogan rezim yang berkuasa,"tegasnya.
Al-Wefaq juga menilai intensitas tindakan rezim Bahrain untuk mencegah langkah menuju kompromi dan solusi politik menunjukkan mentalitas yang lemah, sakit dan tidak benar.
Rakyat Bahrain menuntut demokrasi dalam aksi protes sejak 14 Februari 2011. Tetapi rezim Al-Khalifa dengan dukungan pasukan Saudi memberangus demonstrasi damai rakyat Bahrain dengan cara-cara represif.
Rezim Zionis akan Bangun 2200 Unit Pemukiman Baru di Tepi Barat
Israel berencana membangun 2.200 unit permukiman baru Zionis di Tepi Barat.
IRNA mengutip beberapa sumber media hari Kamis (12/8/2021) melaporkan, pekan depan, pembangunan 2.200 unit permukiman baru Zionis akan disetujui oleh Dewan Tinggi Perencanaan Kota yang berafiliasi dengan Kementerian Perang Israel.
Israel membangun unit-unit pemukiman Zionis yang dibangun di berbagai wilayah Palestina, termasuk di Tepi Barat.
Menurut laporan, 650.000 orang tinggal di pemukiman Zionis di Tepi Barat, termasuk di Al-Quds yang diduduki Israel.
Tindakan rezim Zionis untuk memperluas permukiman terjadi pada saat masyarakat internasional memandang permukiman Zionis ilegal, dan berulang kali menyerukan penghentian pembangunan permukiman Zionis di wilayah Palestina.
Berdasarkan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, pembangunan dan perluasan pemukiman di wilayah Pendudukan Palestina sepenuhnya ditolak dan bertentangan dengan konvensi internasional. (RA)
