Meski Diprotes, Turki akan Tetap Lanjutkan Operasi Militer di Suriah

Pemerintah Ankara telah menegaskan kembali tekadnya untuk melanjutkan operasi militer ilegal di Suriah utara. Penegasan ini diumumkan ketika ratusan ribu pengungsi Suriah dikabarkan menghilang di Turki dan nasib mereka tidak diketahui.

"Turki siap untuk operasi militer baru di Suriah utara," kata juru bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin baru-baru ini tanpa menyinggung penentangan dari dalam negeri, penolakan regional dan internasional terhadap pendudukan tanah Suriah oleh Turki.

Dia menambahkan, pada masa lalu, kami telah melakukan operasi militer di Suriah utara. Saat itu, lanjutnya, kami berada di bawah tekanan untuk tidak melakukan operasi ini, namun pemerintah Ankara melakukan operasi militer di Suriah demi kepentingan nasional Turki.

Operasi militer ilegal Turki sedang dilakukan di wilayah negara-negara tetangganya, terutama Suriah, sementara tidak ada banyak perlawanan terhadap operasi ini. Pasukan Turki melakukan operasi militer di negara-negara yang pemerintah negara-negara itu tidak mungkin menghadapi agresi militer asing karena masalah internal.

Mengingat ada penentangan dan penolakan dari pemerintah-pemerintah regional, khususnya pemerintah Baghdad dan Wilayah Kurdistan Irak, terhadap kehadiran ilegal pasukan Turki dan kebangkitan kekuatan militer Suriah serta upaya untuk mengusir pasukan asing, maka tampaknya militer Turki akan segera kehilangan posisi unggul di Suriah dan Irak.

Penegasan juru bicara Kepresidenan Turki untuk melanjutkan operasi militer di Suriah utara dilontarkan ketika sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah membuat pernyataan serupa.

Desakan pemerintah Ankara untuk menggelar babak baru operasi militer ilegal di Suriah utara datang ketika Kementerian Dalam Negeri Turki mengumumkan hilangnya setidaknya 122.000 pengungsi Suriah dalam dua tahun terakhir.

Pengumuman hilangnya ratusan ribu pengungsi Suriah di Turki telah memicu gelombang kontroversi dan kritik terhadap pemerintahan Erdogan oleh warga di media sosial. Wakil Menteri Dalam Negeri Turki baru-baru ini melaporkan pada pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia Parlemen Turki bahwa belum ada informasi tentang di mana para pengungsi Suriah tinggal dan apa yang mereka lakukan.  

Partai-partai oposisi bereaksi negatif terhadap pernyataan pejabat Ankara mengenai nasib lebih dari 120.000 pengungsi Suriah di Turki yang tidak jelas. Misalnya, Wakil Partai Oposisi, Good Party, yang beroperasi di bawah kepemimpinan mantan Menteri Dalam Negeri Turki Meral Aksener, menanggapi pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Turki.

"Pemerintah Erdogan tidak memahami sejauh mana ancaman saat ini. Bukankah orang-orang ini telah bergabung dengan kelompok--kelompok teroris?," kata Meral Aksener dalam sebuah pernyataan.

Pertanyaan apakah orang-orang Suriah yang hilang di Turki itu telah bergabung dengan organisasi teroris atau telah ditangkap oleh jaringan perdagangan manusia adalah masalah penting, dan minimnya informasi mengenai hal ini di negara hukum seperti Turki tampaknya mengkhawatirkan.

Lebih logisnya, kemungkinan adalah para pengungsi Suriah di Turki yang dinyatakan hilang itu telah diorganisir dan digunakan untuk kepentingan pemerintahan Erdogan. Faktanya, selama dekade terakhir, pemerintah Turki telah memanfaatkan potensi kuat ini untuk kepentingan Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa dengan memberikan pelatihan militer kepada para pengungsi.  Itulah sebabnya korban dari pihak tentara Turki di Suriah dan Irak bahkan di Libya sangat sedikit, dan tidak disebutkan tewasnya warga Suriah di militer Turki.

Dapat disimpulkan bahwa putaran lain operasi baru militer Turki di Suriah utara dan pengumuman hilangnya lebih dari 120.000 pengungsi Suriah, menunjukkan bahwa pemerintah Turki, yang setiap tahun menerima sejumlah besar uang dari Uni Eropa untuk mencegah masuknya pengungsi Suriah ke Eropa, telah mengeksploitasi para penngungsi untuk keuntungan mereka sendiri. Tingakan ini sama ilegalnya dengan operasi tentara Turki di negara-negara tetangganya. (RA)