Transformasi Asia Barat, 20 Agustus 2022

Perkembangan di negara-negara Asia Barat selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti pembentukan unit keamanan Arab Saudi untuk menumpas oposisi.

Berbagai sumber terpercaya mengonfirmasi, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman baru-baru ini membentuk unit keamanan dan tujuannya untuk menumpas oposisinya di luar negeri.

Mohammad bin Salman dilaporkan masih aktif menumpas oposisinya di dalam dan luar negeri.

Menurut laporan laman mirataljazeera.org, berbagai sumber terpercaya seraya menjelaskan bahwa Bin Salman minta dengan cepat jaminan keuangan untuk unit ini menekankan, ia sepakat bahwa gaji unit keamanan ini sangat tinggi dan mereka juga akan disediakan berbagai peralatan yang diperlukan.

Masih menurut sumber tersebut, putra mahkota Arab Saudi juga menginstruksikan penggunaan seluruh sarana dan alat untuk memantau dan memata-matai serta memblokade oposisinya. Bin Salman juga menginstruksikan siapa saja di dalam negeri yang melakukan kontak dengan oposisinya di luar negeri, maka ia harus ditangkap.

Sumber ini menambahkan, eskalasi pengaruh oposisi Bin Salman di luar negeri membuat dirinya khawatir, dan ia menganggap mereka sebagai ancaman berbahaya bagi dirinya.

Sebelumnya, organisasi hak asasi manusia menyebut Bin Salman sebagai diktator yang menumpas seluruh oposisi di dalam negeri.

Organisasi ini menyebut berkas HAM Bin Salman hitam dan menekankan, Bin Salman meningkatkan penumpasan oposisi dan kritikusnya di dalam negeri; Meski ia dalam sebuah langkah simbolis, membebaskan sejumlah aktivitis di tahun ini.

UEA Dirikan Pangkalan Militer di Dekat Bab al-Mandab

Uni Emirat Arab (UEA) mendirikan pangkalan militer di dua pulau Yaman di sekitar selat Bab al-Mandab yang strategis.

Sejak 2015, UEA bersama Arab Saudi melancarkan agresi militer ke Yaman dan menduduki wilayah luas di provinsi Lahij, wilayah selatan provinsi Dhale, daerah barat provinsi Shabwah, selatan provinsi Hadramaut, dan barat daya provinsi Abyan.

Menurut Al-Alam, berdasarkan gambar yang diterima dari satelit, UEA membangun sejumlah pusat militer di pulau Zaghr.

Fasilitas ini mencakup lokasi pendaratan helikopter Apache dan penyebaran sistem pertahanan Patriot, serta bengkel pemeliharaan.

Citra satelit lainnya juga menunjukkan instalasi militer baru di Pulau Mayon, termasuk bandara militer dan beberapa hanggar.

Berdasarkan informasi ini, fasilitas militer baru telah dibangun di pusat fasilitas gas Belhaf di Yaman.

Perang yang disulut Arab Saudi bersama UEA sejauh ini telah menyebabkan kematian lebih dari enam belas ribu orang Yaman, melukai puluhan ribu orang, dan mengakibatkan jutaan orang Yaman terlantar.

AS Menjarah Minyak Suriah

Surat kabar China Daily memandang penjarahan minyak Suriah oleh pasukan AS sebagai sumber aib bagi Washington.

China Daily dalam sebuah laporan hari Sabtu (13/8/2022) mengungkapkan, pasukan militer AS terus menjarah minyak Suriah dan pada 11 Agustus, dan mereka memindahkan 144 tanker minyak curian ke Irak.

"Sangat mudah untuk memahami fakta bahwa pasukan Amerika mencuri minyak Suriah, karena pencurian telah menjadi profesi mereka sejak lama. Namun, sangat menarik bahwa pasukan AS mentransfer minyak curian mereka ke Irak, yang dalam persepsi publik adalah negara yang kaya minyak," tulis China Daily.

Amerika Serikat memiliki sejarah kelam dalam menjarah kekayaan dan sumber daya negara lain. Pada awal 1970-an, ketika menjarah sumber daya alam Vietnam, AS melakukannyadengan dalih palsu untuk campur tangan dan membantu sekutunya di Vietnam Selatan.

Setelah insiden 11 September 2001, negara itu mengirim pasukan ke Afghanistan yang dilakukan dengan dalih memerangi terorisme, tetapi hanya memupuk lebih banyak terorisme di sana dan menjarah kekayaan dan sumber daya negara itu.

Amerika melakukan hal yang sama di Irak. Selain menjarah minyak negara itu, ada banyak laporan tentang Amerika Serikat yang mengangkut emas Irak yang disita dan mengirimnya ke luar negeri.

Al-Amiri Gulirkan Inisiatif untuk Mengeluarkan Irak dari Kebuntuan Politik

Berbagai media Irak mengonfirmasi kunjungan Ketua Aliansi Fatah, Hadi al-Amiri dalam waktu dekat ke Kurdistan dan pemaparan inisiatif guna mengeluarkan negara ini dari kebuntuan politik saat ini.

Meski 10 bulan berlalu dari pemilu parlemen di Irak, berbagai partai dan faksi politik negara ini belum berhasil mencapai kesepakatan untuk menentukan presiden dan perdana menteri, serta opsi pembubaran parlemen yang baru dibentuk dan penyelenggaraan pemilu dini setelah aksi demo serta kerusuhan dalam beberapa hari terakhir di Baghdad merupakan opsi serius untuk mengeluarkan Irak dari kebuntuan politik.

Menurut laporan al-Ahed Irak, sumber-sumber lokal menyatakan, Hadi al-Amiri melalui kunjungannya ke Kurdistan dan inisiatif untuk menyelesaikan kebuntuan politik saat ini, akan meminta seluruh faksi politik Irak berpartisipasi di meja perundingan.

Sumber lokal ini menambahkan, rencana Hadi al-Amiri akan fokus untuk pembentukan pemerintah mendatang di Irak dan konsultasi terkait penyelenggaraan pemil dini di negara ini.

Sebelumnya Hadi al-Amiri bertemu dengan Ketua Parlemen, Mohammad al-Halbousi membahas kondisi politik Irak.

Meshaal: Arab Saudi Tangkapi dan Siksa Anggota Hamas

Ketua Hamas di luar negeri mengatakan, sekitar 60 anggota Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) ditangkap di Arab Saudi dan disiksa.

Februari 2019, Arab Saudi menangkap lebih dari 60 warga Yordania dan Palestina yang berdomisili di negara ini termausk Mohahammad al-Khodari, wakil Hamas dengan dakwaan mendukung finansial terhadap muqawama Palestina.

Organisasi HAM internasional mengecam penangkapan tersebut dan menyatakan, proses peradilan mereka tidak adil dan tanpa dakwaan serta alasan yang sah. Mereka yang ditangkap ini selama beberapa bulan lalu mendekam di penjara dalam kondisi yang tidak baik serta mendapat perlakuan buruk dan penyiksaan.

Menurut AlJazeera, Khaled Meshaal Minggu (14/8/2022) mengatakan, gerakan ini tidak menjelek-jelekkan negara manapun dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Meshaal menutut pembebasan cepat tahanan tersebut dan menegaskan, Hamas tidak terlibat friksi negara-negara Arab.

Pemimpin Hamas di luar negeri ini melanjutkan, Hamas sebuah gerakan Palestina dan Islam yang ingin merealisasikan cita-cita bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan.

Khaled Meshaal terkait klaim bahwa Hamas sebuah kelompok teroris mengatakan, membela diri adalah hak legal dalam Islam dan seluruh agama serta hukum internasional, dan langkah Hamas termasuk perlawanan yang dibenarkan.

Seraya merujuk pad ahubungan gerakan ini dengan Republik Islam Iran, Meshaal mengatakan, huubngan dengan Iran tidak pernah terputus dan masih terus berlanjut.

Jet Tempur Rezim Zionis Serang Suriah

Jet tempur rezim Zionis menyerang daerah Tartus yang terletak di wilayah barat daya Suriah.

Jet tempur rezim zionis melancarkan serangan rudal terhadap sejumlah sasaran di timur dan barat laut Suriah dengan melanggar wilayah udara Lebanon atau melalui Dataran Tinggi Golan yang didudukinya.

Pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di Lebanon telah berulang kali melaporkan bahwa rezim Zionis melanggar resolusi PBB dan kedaulatan wilayah udara Lebanon setiap hari.

Kantor berita resmi Suriah (SANA) melaporkan bahwa pertahanan udara Suriah menyerang target musuh di langit Tartus.

Menurut laporan, jet-jet tempur rezim Zionis menembakkan beberapa rudal ke arah Suriah dari wilayah udara Lebanon.

Belum ada rincian lebih lanjut yang dilaporkan mengenai serangan ini dan dampak yang ditimbulkannya.

Pada tanggal 2 Juli, rezim Zionis menargetkan beberapa peternakan unggas di sekitar kota Hamidiyah di selatan Tartus dengan beberapa roket dari atas Laut Mediterania di barat Tripoli.

Menurut laporan ini, dua warga sipil Suriah tewas dan seorang wanita terluka dalam serangan ini.

Rezim Zionis selalu menargetkan posisi dan infrastruktur tentara Suriah untuk mendukung teroris. Sejauh ini, tentara Suriah telah berulang kali menemukan pengiriman senjata dan amunisi yang dilakukan oleh tentara rezim Zionis untuk dari kelompok teroris yang berbasis di Suriah.

Sekjen Hizbullah Ungkap Peran Syahid Soleimani dalam Perang 33 Hari

Peran dan pentingnya Letnan Jenderal Syahid Hajj Qassem Soleimani, Komandan Pasukan al-Quds Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dalam Poros Perlawanan tidak tersembunyi dari siapa pun, baik itu teman atau musuh, dan kehadiran puluhan juta rakyat Iran dalam tasyi' jenazahnya menunjukkan peran dan posisinya yang sangat penting di mata masyarakat negara ini.

Kemenangan berulang Poros Perlawanan, baik dalam melawan rezim Zionis Israel maupun melawan gerakan dan kelompok-kelompok teroris takfiri yang tidak mungkin diraih oleh banyak negara dan pejabat politik dan militer, menunjukkan peran dan posisinya dalam persamaan militer dan politik di kawasan dan bahkan di dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, aspek lain dari peran, karakter dan kemampuan pertahanan yang diprogramkan oleh Syahid Soleimani terungkap.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Sayid Hassan Nasrullah adalah kawan seperjuangan Syahid Soleimani. Dalam film dokumenter berjudul "Dia bersama kami" menjelaskan aspek lain dari peran Syahid Soleimani dalam kemenangan bersejarah Hizbullah pada perang 33 hari melawan  rezim Zionis pada tahun 2006.

Dalam film dokumenter yang ditayangkan pada Sabtu (13/8/2022) malam di saluran 1 televisi Iran, Sayid Nasrullah menjelaskan faktor-faktor yang membuka jalan bagi kemenangan bersejarah Hizbullah Lebanon melawan militer Israel, yang gagal dicapai oleh militer negara-negara Arab baik sendiri atau dengan kerja sama di antara mereka.

Menurut Sayid Nasrullah, kemenangan Hizbullah merupakan hasil dari peran dan kecerdasan para pemimpin Poros Pelawanan dan pandangan ke depan dari perkembangan yang akan datang, yaitu pandangan yang dimulai enam tahun sebelum perang 33 hari dan setelah mundurnya militer rezim Zionis dari Lebanon selatan, yang sebelumnya menduduki daerah tersebut selama hampir dua dekade.

Pada saat itu, para pemimpin Poros Perlawanan, termasuk Syahid Soleimani, telah sampai pada kesimpulan bahwa rezim Zionis tidak akan mentolerir kekalahannya pada tahun 2000 dan akan menyerang dan menduduki Lebanon dalam skala besar pada waktu yang tepat.

Berdasarkan kesimpluan tersebut, Hizbullah membuat agenda untuk memperkuat dan melengkapi dirinya dengan segala jenis senjata pertahanan baru. Syahid Soleimani bertanggung jawab untuk itu.

Pada saat yang sama, Hizbullah sedang mempersiapkan rencana untuk membebaskan tahanan Lebanon dan Palestina yang mendekam di penjara rezim Zionis setelah penarikan sepihak pasukan rezim ini. Tidak  ada seorang pun atau pihak manapun kecuali Hizbullah yang memikirkan nasib para tahanan itu. Perang -33 hari memberikan kesempatan yang diperlukan bagi Hizbullah untuk membebaskan mereka.

Pembebasan para tahanan itu dan juga kemenangan pasukan Hizbullah dalam melawan militer rezim Zionis sama halnya dengan mencapai kemenangan politik baru. Selain itu, juga menjadi jembatan baru untuk persatuan dan solidaritas antara Hizbullah Lebanon dan rakyat Palestina dan gerakan-gerakan perlawanan Palestina.

Dengan persiapan sebelumnya yang dilakukan oleh para pemimpin Hizbullah Lebanon dan dengan bantuan Syahid Soleimani, mereka memiliki persiapan yang diperlukan dalam segala hal sebelum perang 33 hari, sehingga sebenarnya, rezim Zionis telah jatuh ke dalam perangkap Hizbullah dengan memasuki perang ini.

Selain mengalami kekalahan militer yang berat, rezim Zionis dan bahkan Amerika Serikat (AS) juga mengalami kegagalan besar di sektor intelijen. Sebab, pada masa itu, pemerintahan Bush tidak menyia-nyiakan bantuan apa pun kepada rezim Zionis, namun AS tidak mencapai hasil yang diinginkan, bahkan sebaliknya.

Kegagalan historis rezim Zionis tersebut tidak hanya menyebabkan terciptanya pencegahan baru dan menciptakan persamaan baru di kawasan, tetapi juga menyebabkan rezim ilegal ini bertindak lebih hati-hati terhadap Hizbullah. Contoh kehati-hatian itu adalah perilaku Israel di wilayah gas gabungan Karish sekarang ini. Rezim Zionis tidak berani untuk mengebor gas tersebut karena khawatir akan memicu perang baru seperti perang 33 hari.  

Israel memahami bahwa kemampuan Hizbullah lebih dari pada masa perang 33 hari lalu. Selain memiliki kemampuan yang meningkat di bidang rudal, Hizbullah juga mencapai kemampuan baru di sektor udara dan drone yang bisa dengan cepat melumpuhkan militer Israel.

Pemuda Palestina Syahid Ditembak Tentara Rezim Zionis

Seorang pemuda Palestina syahid akibat tembakan peluru langsung pasukan rezim Zionis di Al Quds.

Media Palestina hari Senin (15/8/2022) melaporkan, tentara rezim Zionis hari menembak seorang pemuda Palestina bernama Mohammed al-Shaham di Kafr al-Aqab, yang terletak di utara Al Quds yang tepat di bagian kepalanya hingga gugur.

Pendudukan Quds Minggu pagi menyaksikan operasi kesyahidan seorang pemuda Palestina bernama Amir Siddawi yang menembaki sebuah bus Zionis.

Pusat darurat rezim Zionis mengumumkan setidaknya sembilan Zionis terluka dalam operasi ini, tiga di antaranya dalam kondisi serius.

Rezim Zionis setiap hari menyerang berbagai wilayah Palestina dan menangkap orang-orang Palestina dengan klaim palsu atau membunuh dan melukainya.

Pasukan perlawanan Palestina menanggapi kejahatan rezim Zionis dengan melakukan berbagai aksi pembelaan diri.

Al-Mashat: Senjata AS Tidak akan Bisa Selamatkan Saudi dan UEA dari Rudal Yaman

Kepala Dewan Tinggi Politik Yaman menekankan bahwa senjata AS tidak akan pernah bisa melindungi rezim Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) dari serangan rudal dan pesawat tak berawak Yaman.

Arab Saudi bersama dengan UEA yang mengandalkan dukungan Amerika Serikat, dan beberapa negara lain melancarkan invasi militer ke Yaman pada Maret 2015 yang berlanjut hingga kini, dan memblokade negara itu.

Situs Al-Masira melaporkan, Mahdi Al-Mashat, Kepala Dewan Tinggi Politik Yaman hari Selasa (16/8/2022) mengatakan bahwa Amerika Serikat telah bermain dengan rezim Saudi dan UEA  dengan melakukan latihan gabungan sebagai bentuk dukungan kepada kedua negara ini.

"Senjata AS tidak akan pernah melindungi Arab Saudi dan UEA dari serangan rudal dan drone Yaman, dan jika musuh bersikeras melanjutkan agresi dan blokade, maka tekad kami akan lebih keras untuk melawan mereka," ujar Al Mashat.

Di bagian lain statemennya, Al-Mashat mengucapkan selamat kepada rakyat Palestina atas ketegeran mereka melawan rezim Zionis, dan menekankan bahwa posisi Republik Yaman terhadap perjuangan Palestina jelas dan stabil.

Ketua Dewan Tinggi Politik Yaman juga mengungkapkan bahwa agresi terhadap Yaman dan blokadenya adalah hasil dari pendiriannya yang tegas dan jelas terhadap rezim Zionis, yang harus keluar dari tanah Palestina.

Saudi Jatuhkan Hukuman Penjara Terlama kepada Aktivis Perempuan

Sebuah organisasi hukum melaporkan bahwa seorang aktivis perempuan Syiah dijatuhi hukuman 34 tahun penjara oleh otoritas Arab Saudi yang merupakan hukuman penjara terlama untuk aktivitas perempuan negara ini.

Pemerintah Saudi, terutama setelah putra mahkota Mohammed bin Salman menjabat, mengambil tindakan keras terhadap penulis dan aktivis sipil serta membunuh puluhan ulama, pangeran, penulis, penyair, tokoh masyarakat dan agama dengan dalih bertindak melawan keamanan negara. Dia telah menangkap dan menghukum sejumlah orang dengan memenjarakan dan menjatuhkan hukuman mati.

Organisasi hukum internasional, Freedom Initiative yang berlokasi di Washington hari Senin (15/9/2022) mengungkapkan bahwa pengadilan di Arab Saudi telah menjatuhkan hukuman 34 tahun penjara kepada Salma al-Shehab, seorang aktivis hak asasi manusia.

Menurut laporan organisasi ini, Salmi al-Shahab ditangkap selama perjalanannya ke Arab Saudi tahun lalu.

Al-Shahab telah menerbitkan tweet untuk mendukung masalah Palestina dan hak-hak perempuan di Arab Saudi sebelum ditangkap oleh rezim Al Saud.

Aktivis HAM ini juga beberapa kali menyerukan pembebasan tahanan politik di Arab Saudi.

Organisasi hukum Freedom Initiative mengumumkan bahwa Salma al-Shehab adalah seorang warga Syiah yang tinggal di wilayah timur Arab Saudi, dan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya adalah hukuman terlama dalam daftar pembela hak-hak perempuan di Arab Saudi.

Pengadilan Zionis Tolak Permintaan Pembebasan Tawanan Palestina

Pengadilan rezim Zionis menolak permintaan pembebasan Khalil Awawdeh, tawanan Palestina yang mendekam di penjara rezim ilegal ini.

Rezim Zionis Israel menangkap Khalil Awawdeh pada 27 Desember 2021, dan ia dijatuhi hukuman sementara selama 6 bulan. Awawdeh sebelumnya berulang kali ditangkap, dan sejak tahun 2002 hingga kini telah ditangkap sebanyak lima kali. Ia di tahun 2012 juga melakukan mogok makan massal bersamai sejumlah tawanan Palestina lainnya.

Menurut laporan AlJazeera, Organisasi urusan Tawanan dan Pembebasan Palestina memperingatkan kondisi parah Khalil Awawdeh yang melakukan aksi mogok makannya yang ke-156 hari dan menambahkan, ia dapat meninggal mendadak karena kondisinya yang parah.

Pembebasan Awawdeh dan al-Saadi termasuk syarat gencatan senjata Jihad Islam Palestina dan rezim Zionis Israel yang diterapkan Senin pekan lalu di Jalur Gaza.

Bassam al-Saadi, salah satu pejabat senior Jihad Islam Palestina yang Senin pekan lalu ditangkap militer Zionis di Jenin dan terluka di perut saat bentrok dengan militer Israel.

Dari total lima ribu tawanan Palestina, 650 di antaranya menjalani hukuman administratif dan mendekam di penjara secara ilegal, dan masa tahanan mereka bisa jadi berlangsung selama bertahun-tahun tanpa proses peradilan.

Ini Tiga Skenario Israel Hancurkan Masjid Al-Aqsa

Berbagai sumber Palestina di kota Quds pendudukan menguak tiga skenario rezim Zionis Israel untuk merusak Masjid al-Aqsa.

"Tujuan dari skenario ini adalah menggali dan meruntuhkan bertahap dinding dan tembok Masjid al-Aqsa dan sekitarnya untuk penghancuran total," ungkap Palestine al-Youm mengutip sumber-sumber Palestina di Baitul Maqdis Selasa (16/8/2022).

Masih menurut sumber ini, tiga skenario ini, di mana dua skenario mencakup penggalian untuk meruntuhkan tembok Masjid al-Aqsa serta melanjutkan penggalian di bawah masjid ini dengan tujuan meruntuhkan total tempat suci ini.

Berlanjutnya penggalian ini sejak beberapa tahun lalu membuat tembok Masjid al-Aqsa rentan, dan salah satu contohnya dapat disaksikan di tembok selatan masjid ini sepanjang 30 meter.

Skenario ketiga adalah mencegah renovasi dan perbaikan dinding Masjid al-Aqsa, di mana terkadang batu tembok masjid ini dan dinding sekitarnya runtuh.

Insiden ini khususnya terjadi di wilayah selatan dan barat daya Masjid al-Aqsa. Penyebabnya adalah upaya penjajah untuk memasuki kedalaman Masjid al-Aqsa dan melaksanakan rencana penggalian di wilayah tersebut.

Berbagai sumber Palestina di kota Quds memperingatkan, skenario penjajah ini mengancam Masjid al-Aqsa dan temboknya, di mana bisa runtuh kapan saja. Selain itu, tembok di kota lama Quds juga terancam dan mengalami keruntuhan.

Barham Salih: Kondisi Irak saat ini tidak dapat Diterima

Presiden Irak, Barham Salih mengatakan berlanjutnya krisis politik di negaranya tidak dapat diterima.

Rabu (17/8/2022) presiden, perdana menteri dan ketua parlemen Irak serta sejumlah perwakilan partai negara ini hadiri pertemuan membahas mekanisme untuk keluar dari krisis saat ini.

Menurut laporan Shafaq News, Barham Salih Rabu (17/8/2022) di pertemuan dengan sejumlah ketua dan perwakilan serikat Irak di Istana al-Salam di Baghdad menyebut kondisi negara saat ini tidak dapat diterima, dan menekankan harus disusun peta jalan untuk keluar dari krisis ini.

Barham Salih di pertemuan ini seraya menekankan untuk bersandar pada dialog dan konvergensi untuk menyelesaikan segera krisis politik yang ada di Irak mengingatkan, fokus pada dialog harus menjadi prioritas menjamin hak warga guna memiliki sebuah kehidupan yang bebas dan terhormat, bergerak ke arah reformasi politik dan menjaga perdamaian serta stabilitas dalam negeri.

"Menyusun sebuah peta jalan yang transparan dan pemaparan solusi dengan bertumpu pada dialog akan menjaga kepentingan tinggi nasional Irak, dan memberi jaminan kepada rakyat serta permintaan dan kebutuhan mereka akan terwujud," papar Presiden Salih.

Menurut statemen kantor kepresidenan Irak, Barham Salih menyebut berlanjutnya kondisi saat ini di Irak tidak dapat diterima, dan menambahkan, kekalahan dan kegagalan harus ditundukkan, serta keinginan rakyat dan demokrasi harus dihormati.

Di akhir Barham Salih mengatakan, menghormati keinginan dan tekad rakyat Irak adalah dasar untuk keluar dari krisis yang ada dan melewati kebuntuan politik nasional.

Dua Pemimpin Hamas di Tepi Barat Ditangkap Israel

Militer rezim Zionis Israel menangkap sejumlah warga Palestina termasuk dua pemimpin Hamas di Tepi Barat Sungai Jordan.

Militer Israel melanjutkan serangan hariannya terhadap warga Palestina dan tempat-tempat suci Palestina, dan setiap hari membunuh atua melukai warga tertindas ini. Selain itu, aksi perusakan rumah warga Palestinan dan memaksa penghuninya untuk mengungsi juga terus berlanjut.

Seperti dilaporkan Pusat Informasi Palestina, militer Israel di aksi permusuhannya Kamis (18/8/2022) menangkap sepuluh warga Palestina.

Di sisi lain, puluhan pemukim Zionis dengan dukungan dan perlindungan militer rezim ilegal ini, menyerbu Masjid al-Aqsa.

Masih menurut sumber lokal, aksi penyerbuan pemukim Zionis ini dari arah Bab al-Magharibah.

Masjid al-Aqsa menyaksikan penyerbuan berulang dan harian Zionis yang ingin menyukseskan rencana pembagian waktu dan tempat di tempat suci ini.

Pemukim Zionis Rabu sore dengan perlindungan militer rezim Israel juga menyerang makam Nabi Yusuf as di Nablus.

Normalisasi Hubungan Turki dan Israel, Apakah Menguntungkan Ankara?

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri (PM) rezim Zionis Israel Yair Lapid membahas hubungan bilateral dan isu-isu regional melalui telepon.

PM rezim Zionis mengumumkan normalisasi hubungan dengan Turki dan penempatan duta besar kedua belah pihak di ibu kota masing-masing.

Lapid mengatakan, Israel dan Turki telah mengumumkan normalisasi penuh hubungan dan kembalinya duta besar mereka ke Tel Aviv dan Ankara.

Dalam percakapan telepon pada Rabu (17/8/2022) malam, Lapid dan Erdogan saling mengucapkan terima kasih atas pemulihan hubungan diplomatik tersebut. Lapid menilai, hal itu akan menghasilkan banyak prestasi, terutama di bidang perdagangan dan pariwisata.

Pejabat Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa, terutama Erdogan, selalu mengklaim mendukung bangsa Palestina yang tertindas melawan pendudukan dan kejahatan rezim Zionis selama dua dekade terakhir. Namun pada saat yang sama, pemerintah Ankara menjalin hubungan mesra dengan Tel Aviv.

Tampaknya semua tindakan pemerintah Ankara terhadap rezim rasis Zionis seperti kecaman terhadap kejahatan Israel, hanya rekayasa yang telah direncanakan. Klaim dukungan kepada rakyat Palestina juga hanya sebagai cara untuk menutupi hubungannya dengan rezim Zionis serta meredakan kemungkinan protes yang akan muncul.

Dukungan pemerintah Ankara kepada bangsa Palestina selama dua dekade terakhir tampaknya hanya sebatas ucapan. Menurut pengungkapan media Turki,  pemerintah Ankara dan rezim Zionis selalu memiliki banyak negosiasi rahasia di semua bidang, terutama urusan keamanan, militer, dan politik.

Kemungkinan ini juga tidak boleh diabaikan bahwa pejabat Ankara, selama beberapa tahun terakhir, telah menerima informasi dari perwakilan politik rakyat Palestina di Turki, dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh rezim Zionis.

Pemerintah Erdogan menyatakan keinginannya untuk melanjutkan hubungan dengan rezim Zionis di puncak kelemahan rezim penjajah ini. Setelah itu, pemerintah Ankara mengundang Pemimpin rezim Zionis  Isaac Herzog untuk berkunjung ke Turki. Langkah tersebut, selain menunjukkan sifat asli Turki, juga memicu protes yang meluas oleh umat Islam Turki.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Pemimpin rezim Zionis Isaac Herzog.

Para pakar mengatakan bahwa penerimaan Erdogan atas kunjungan  Isaac Herzog  di Turki, yang bersamaan dengan protes dan deklarasi ketidakpuasan warga negara ini terhadap kebijakan Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa ini, bisa menjadi manifestasi dari peran palsu dan dramatis Erdogan yang mengklaim mendukung perjuangan Palestina.

Kebijakan itu juga mengungkap lebih jelas pernyataan dan posisi palsu dan menipu para pejabat Ankara yang mengklaim mendukung rakyat Palestina. Kemesraan Presiden Turki dan Presiden rezim Zionis juga telah mengungkap niat dan tujuan tersembunyi Erdogan dan menungkap "sandiwara" dukungan kepada Palestina.

Pengumuman dimulainya kembali hubungan antara Turki dan Israel telah dimasukkan dalam agenda pemerintah Ankara, namun di sisi lain Turki yang memiliki masalah dengan beberapa negara Muslim di kawasan tidak berusaha untuk menormalkanya, bahkan belum melakukan dialog dengan negara-negara terkait. 

Perilaku Turki ini dapat dikaitkan dengan dua faktor. Ada kemungkinian normalisasi hubungan antara Turki dan Israel terkait dengan faktor eksternal, atau sudah ada kolusi dan persekongkolan antara kedua belah pihak di belakang layar.

Jika diamati,  normalisasi hubungan Turki dengan negara-negara Muslim di kawasan itu lebih penting, sebab bisa mengarah pada penguatan posisi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Normalisasi hubungan Turki dengan Israel tidak hanya ditolak dan tidak dapat diterima dari sudut pandang mayoritas rakyat Muslim di negara ini, tetapi tindakan ini juga dapat menyeret pemerintahan Erdogan ke arah keruntuhan.

Di kalangan politik Turki, muncul spekulasi bahwa Erdogan menormalkan hubungan dengan rezim rasis Zionis untuk mendapatkan dukungan rezim ini agar memenangkan pemilu pada 2023.

Menurut pakar dan kalangan politik independen di tingkat regional, upaya timbal balik Turki dan Israel untuk melanjutkan hubungan bilateral tidak hanya melemahkan posisi rakyat Palestina, tetapi juga melemahkan posisi OKI. Selain itu, langkah Turki itu akan memperkuat posisi rezim Zionis, yang semakin berani meningkatkan kejahatannya terhadap warga Palestina.

Maulana Fazal-ur-Rehman, Pemimpin Jamiat Ulema-e-Islam (F) Pakistan mengecam kejahatan baru Israel di Palestina pendudukan.

"Waktunya telah tiba bagi para penguasa Muslim yang berkompromi untuk bangun dari tidur dan kelalaian, dan mengambil sikap tegas terhadap kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina yang tertindas," tegas Fazal-ur-Rehman kepada beberapa penguasa Arab yang berkompromi dengan rezim Zionis dan juga kepada OKI.

Meski cendekiawan dan ulama menegaskan untuk menciptakan jarak dari rezim rasis Israel, namun para pejabat pemerintah Erdogan terus mengungkapkan keinginan mereka untuk memperluas hubungan dengan rezim rasis dan ilegal tersebut.

Tampaknya banyak masalah ekonomi dan politik di Turki saat ini bersumber dari aktivitas mata-mata Israel di negara Muslim ini. Namun yang pasti bahwa tindakan pemerintah Erdogan baru-baru ini pada akhirnya akan merugikan pemerintah dan umat Islam Turki dan akan menempatkan negara ini pada posisi yang tidak terlalu menguntungkan.

Pasukan Turki Serang Daerah Utara Irak

Helikopter tempur pasukan Turki menyerang sebuah desa perbatasan di provinsi Dohuk di Irak utara, yang menyebabkan lahan pertanian di desa ini rusak terbakar.

Selama beberapa tahun terakhir, Turki telah berulang kali menginvasi Irak dengan dalih menumpas Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap Ankara sebagai kelompok teroris.

Al-Mayadeen hari Jumat (19/8/2022) melaporkan helikopter tentara Turki membom sebuah desa di provinsi Dohuk di Irak utara.

Menurut laporan ini, serangan helikopter tentara Turki di desa Skiri di provinsi Dohuk menyebabkan kebakaran di lahan pertanian desa itu.

Ini bukan pertama kalinya Turki menargetkan daerah perbatasan di Irak utara dengan serangan udara dan artileri.

Pada 20 Juli lalu, helikopter tentara Turki menargetkan daerah pegunungan Barkh di provinsi Dohuk, yang menewaskan 9 orang dan melukai 30 orang lainnya.

Menanggapi serangan ini, Kementerian Luar Negeri Irak pada 23 Juli mengajukan pengaduan terhadap Turki ke Dewan Keamanan PBB supaya mengadakan pertemuan untuk menyelidiki serangan ini dan juga menarik kuasa usaha Kedutaan Besar Irak di Ankara..

Kantor Presiden Irak juga mengutuk agresi Turki di Irak utara dan menyatakan bahwa serangan berulang-ulang tentara Turki di wilayah Irak merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Baghdad dan pelanggaran yang jelas terhadap hukum dan peraturan internasional serta bertentangan dengan prinsip hubungan bertetangga.