Transformasi Asia Barat, 17 Desember 2022

Transformasi di negara-negara Asia Barat pekan lalu diwarnai sejumlah peristiwa penting, di antaranya; Gagal Pilih Presiden Baru Lebanon, Ini Kata Faksi Hizbullah.

Selain itu, masih ada peristiwa lain seperti, Suriah Tuntut Penarikan Pasukan AS dari Negaranya, Israel Akui Hadapi Tantangan dan Kendala Keamanan, Peringati Kemenangan atas Daesh, Pejabat Irak: Terimakasih Iran ! Aksi Demo Menentang Kenaikan BBM di Yordania Berlanjut, Alqabas: Menhan Kuwait Mengundurkan Diri, Kepala Tim Negosiasi Nasional Yaman Mengagumi Kekuatan Hamas. 800 Warga Palestina Berstatus Penahanan Administratif.

Gagal Pilih Presiden Baru Lebanon, Ini Kata Faksi Hizbullah

Faksi Hizbullah di Parlemen Lebanon menekankan perlunya pencapaian kesepakatan antara semua kelompok politik di Lebanon untuk memilih presiden baru di negara ini.

Legislator Lebanon telah mencoba 10 kali untuk mencapai kesepakatan untuk memilih pengganti Michel Aoun yang periode masa jabatan presidennya selama enam tahun telah berakhir, namun mereka gagal, dan perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran tentang intensifikasi krisis politik di Lebanon.

"Pemilihan presiden baru di Lebanon adalah sebuah tugas nasional, di mana kesepakatan antara semua kelompok politik saja sudah cukup untuk melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin dan dengan biaya terendah," kata pernyataan faksi Hizbullah di parlemen Lebanon, Kamis (15/12/2022) seperti dilansir IRNA.

Faksi Hizbullah juga menyinggung posisi beberapa kelompok Lebanon yang menentang negosiasi dan kesepakatan apa pun.

"Beberapa posisi negatif yang menentang dialog dan mencapai kesepakatan nasional adalah aneh dan tidak dapat dipahami. Posisi ini menyebabkan campur tangan regional dan internasional yang merugikan kepentingan-kepentingan nasional Lebanon," tambahnya.

Faksi Hizbullah sekali lagi menyerukan pembicaraan bilateral atau multilateral antara partai-partai politik Lebanon untuk melindungi kepentingan dan kemerdekaan nasional negara tersebut.

Faksi Hizbullah lebih lanjut menyinggung datangnya musim dingin dan tekanan pemerintah Amerika Serikat terhadap rakyat Lebanon melalui pelarangan bantuan luar negeri ke negara ini dalam rangka mengatasi masalah ekonomi dan sosial.

Mereka meminta pemerintah Lebanon untuk mengerahkan seluruh kekuatannya guna memecahkan masalah rakyat negara ini.

Di bagian lain pernyataannya, Faksi Loyalitas Perlawanan itu juga menyinggung operasi kelompok-kelompok perlawanan di Palestina dan menyatakan dukungan penuh untuk kelompok-kelompok ini dalam melawan rezim Zionis Israel.

Faksi tersebut menekankan bahwa pilihan perlawanan berakar pada kecerdasan dan hati nurani pemuda Palestina.

Suriah Tuntut Penarikan Pasukan AS dari Negaranya

Kementerian Luar Negeri Suriah mengecam keras tindakan pasukan pendudukan Amerika di negaranya, dan menuntut diakhirinya segera kehadiran ilegal pasukan Amerika Serikat di negara itu.

Menurut kantor berita TASS, Kementerian Luar Negeri Suriah dalam statemen yang dikeluarkan hari Kamis (15/12/2022) menyatakan, "Suriah menyerukan dukungan masyarakat internasional untuk menghentikan penjarahan sistematis sumber daya alam negaranya oleh Amerika Serikat dan unit-unit milisinya,".

"Damaskus juga menuntut pengembalian ladang minyak dan gas serta kompensasi atas sumber daya yang dijarah," kata pernyataan kemlu Suriah.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah juga memberikan data tentang kerugian yang diderita Suriah dalam beberapa tahun terakhir akibat pencurian minyak, gas, dan mineral lainnya, serta gandum.

Jumlah kerusakan tersebut diperkirakan sebesar 19,8 miliar dolar.

Selain itu, pengeboman angkatan udara koalisi Barat di berbagai wilayah Suriah telah menyebabkan kerusakan di Suriah sebesar 2,9 miliar dolar.

Dalam pernyataan tersebut, Kementerian Luar Negeri Suriah juga menegaskan, "Keheningan Dewan Keamanan PBB terkait kebijakan agresif Amerika Serikat dan pelanggaran prinsip hukum internasional tidak dapat diterima."

“Pengabaian penderitaan warga Suriah akibat sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki konsekuensi bencana bagi kehidupan sehari-hari warga negara Suriah, dan tidak memungkinkan mereka menerima layanan yang diperlukan seperti gas, listrik, terutama di musim dingin," tegasnya.

Menurut Kementerian Luar Negeri Suriah, blokade dan agresi militer Barat terhadap Suriah merupakan kejahatan perang yang meningkatkan penderitaan rakyat dan memperlambat proses rekonstruksi pascaperang.

Setelah kekalahan kelompok teroris Daesh sebagai lengan militer Amerika di Suriah pada Desember 2016, pasukan Amerika secara langsung menggantikan kelompok teroris ini dengan memulai mengekstraksi dan mencuri minyak Suriah.

Pasukan teroris Amerika dan milisi bonekanya, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) berada di Al-Hasakah dan wilayah utara Suriah lainnya, melakukan berbagai kejahatan terhadap rakyat dan tentara Suriah.

Israel Akui Hadapi Tantangan dan Kendala Keamanan

Menteri Peperangan rezim Zionis Israel mengakui bahwa rezim ini menghadapi tantangan dan kendala keamanan serta kesenjangan antara pejabat dan warga sipil.

Israel di luarnya dan di tingkat propaganda mencitrakan kondisi baik-baik saja, dan satu-satunya tantangan yang dihadapinya adalah isu nukilr Iran serta hal ini akan selesai jika isu tersebut selaras dengan keinginan Tel Aviv, tapi kondisi yang ada menunjukkan bahwa krisis dan tantangan utama datang dari dalam rezim ilegal ini.

Seperti dilaporkan laman Elnasra Lebanon Selasa (13/12/2022), Benny Gantz mengakui, Israel menghadapi masalah dari sisi keamanan dan situasi Palestina hingga cara menjalankan kabinet dan front internal.

"Selama beberapa tahun terakhir, kami menyaksikan penurunan minat untuk bergabung dengan militer dan wajib militer di kalangan warga," ungkap Gantz.

Menteri Peperangan Israel ini menjelaskan, Israel selama beberapa tahun terakhir berusaha mengkoordinasi kondisi militer, tapi kabinet menghentikan kemajuan program ini karena alasan politik dan pribadi, dan bisa jadi ini sebuah kesempatan bersejarah yang hilang.

"Rezim Zionis senantiasa menghadapi tantangan besar, termasuk tantangan ini adalah kesenjangan antara pejabat dan rakyat serta lari dari wajib militer yang dalam jangka pendek dapat menjadi "bom keamanan-sosial" terbesar bagi Israel," ungkap Benny Gantz.

Peringati Kemenangan atas Daesh, Pejabat Irak: Terimakasih Iran !

Ketua Aliansi Fatah di Parlemen Irak berterimakasih atas dukungan Iran dan Hizbullah Lebanon serta ulama Irak, dalam perang melawan terorisme di negara itu. Menurutnya, dukungan-dukungan ini tidak terbatas pada senjata dan peralatan militer.

Hadi Al Ameri, Sabtu (10/12/2022) dalam pidatonya memperingati kekalahan Daesh di Irak mengatakan, "Rakyat dan pemerintah Irak, harus memanfaatkan hari kemenangan atas Daesh, untuk membangun negara yang bersih dari terorisme dan korupsi."

Ia menambahkan, "Kita berada di tahun kelima kemenangan atas Daesh, dan dengan semua kebanggaan serta kehormatan, kami melawan kehadiran kelompok teroris yang hampir menghancurkan tanah, kemuliaan dan kesucian kami."

Pada saat yang sama, Hadi Al Ameri berterimakasih atas peran besar Ayatullah Ali Sistani, dan fatwa bersejarah beliau dalam jihad semesta melawan teroris, serta atas sikap rakyat Irak yang menyambut fatwa ini.

"Hashd Al Shaabi dan dinas-dinas keamanan Irak lain, berhasil menjalankan amanahnya sehingga Allah Swt memberikan kemenangan atas musuh-musuh," imbuhnya.

Al Ameri menegaskan, "Dukungan Iran dan Hizbullah tidak hanya sebatas senjata, peralatan militer dan pengalaman, tapi sampai ke level lebih tinggi yaitu bercampurnya darah suci para komandan dan penasihat militer dengan darah saudara-saudaranya di Irak."

Aksi Demo Menentang Kenaikan BBM di Yordania Berlanjut

Berbagai media menyebutkan aksi demo di sejumlah kota Yordania menentang kenaikan harga bahan bakar (BBM) kian meluas.

Sputnik melaporkan, aksi protes menentang kenaikan harga BBM dimulai dari kawasan al-Huseiniyah dan kota lainnya di selatan Yordania.

Bersamaan dengan aksi tersebut, supir truk dan kendaraan berat serta pekerja di sektor transportasi negara ini juga melakukan aksi mogok kerja sebagai protes atas kenaikan harga BBM.

Supir bus kota dan taksi juga melakukan aksi mogok di Amman, ibu kota Yordania dan pemerintah negara ini berusaha meredam krisis ini dengan mendukung mereka, tapi keputusan pemerintah ini belum membuahkan hasil.

Dinas keamanan publik Yordania hari Jumat mengumumkan, menyusul meluasnya aksi protes kenaikan harga BBM di negara ini, Wakil kepala kepolisian Provinsi Ma'an, Abdul Razzaq Abdel Hafez Al Dalabeh tewas tertembak di kepala saat melawan aksi-aksi destruktif para demonstran di wilayah al-Hussainiyah.

Dinas keamanan publik Yordania menyusul aksi protes dan tewasnya perwira polisi ini menyatakan akan menindak tegas siapa saja yang berusaha mengancam keamanan warga sipil dan merusak properti publik.

Alqabas: Menhan Kuwait Mengundurkan Diri

Koran al-Qabas mengutip sejumlah sumber terpercaya menyatakan bahwa menteri pertahanan Kuwait mengundurkan diri.

Seperti dilaporkan IRNA, sejumlah sumber terpercaya Jumat (16/12/2022) kepada Koran al-Qabas menyatakan, Sheikh Abdullah Ali Al-Abdullah Al-Sabah, menteri pertahanan Kuwait menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Perdana Menteri Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah.

Sumber ini menyatakan, menhan Kuwait hari Ahad depan akan bertemu dengan perdana menteri negara ini dan mengumumkan serta melaksanakan pengunduran dirinya secara resmi.

Masih menurut sumber ini, Abdullah Ali Al Sabah diangkat sebagai menteri pertahanan Kuwait pada 16 Oktober 2022.

Sumber ini tidak menyebutkan alasan pengunduran diri menteri pertahanan Kuwait tersebut.

Kepala Tim Negosiasi Nasional Yaman Mengagumi Kekuatan Hamas

Kepala Tim Negosiasi Nasional Yaman Mohammad Abdussalam mengatakan, kekuatan pencegahan dan daya tangkal gerakan Hamas terhadap musuh, rezim Zionis Israel menjadi sumber kebanggaan.

"Rakyat Palestina berjuang untuk pembebasan tanah mereka di seluruh Palestina dan sekarang mereka masih terus berjuang. Gerakan Hamas telah memikul beban rakyat di negeri ini," kata Abdussalam ketika menyinggung peringatan ke-35 tahun berdirinya Hamas, seperti dilansir al-Masirah, Kamis (15/12/2022).

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dibentuk pada tanggal 14 Desember 1987 oleh Sheikh Ahmed Yassin dan sejumlah pemimpin Ikhwanul Muslimin di Jalur Gaza.

Gerakan tersebut merupakan salah satu kelompok perlawanan terpenting yang berada di garis perjuangan melawan rezim Zionis.

Perayaan akbar peringatan 35 tahun berdirinya Hamas digelar di Gaza. Dalam perayaan ini, sejumlah besar warga Gaza hadir dengan mengibarkan bendera Hamas yang berwarna hijau.

Pemimpin Gerakan Hamas di Gaza Yahya al-Sinwar dan perwakilan Batalion Batalion Syahid Izzeddin al-Qassam, sayap militer Hamas menyampaikan pidato dan orasi mereka dalam acara tersebut.

Hamas dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa Palestina dari laut hingga sungai adalah tanah milik rakyat Palestina.

Hamas juga berkomitmen penuh terhadap tanah Palestina dan hak sah rakyatnya untuk mempertahankan dan membebaskannya dengan segala cara, di mana perlawanan bersenjata dianggap sebagai opsi strategis.

800 Warga Palestina Berstatus Penahanan Administratif

Laporan-laporan terbaru menyebutkan bahwa lebih dari 800 warga Palestina berada dalam penahanan administratif di penjara rezim Zionis Israel.

Penahanan sementara (administratif) adalah istilah yang atas dasarnya, rezim Zionis memenjarakan warga Palestina untuk jangka waktu yang tidak terbatas, tanpa dakwaan atau tanpa pengadilan.

Pemboikotan terhadap pengadilan Israel adalah salah satu langkah para tahanan Palestina, yang akan membuat delegasi-delegasi asing mengunjungi penjara-penjara Zionis sehingga terlibat dalam menangani persoalan tahanan Palestina dan menyadari keprihatinan mereka.

Menurut Pusat Informasi Palestina, Klub Tahanan Palestina mengumumkan dalam pernyataannya pada hari Kamis (15/12/2022) bahwa jumlah tahanan Palestina yang berstatus penahanan administratif di penjara Israel telah mencapai 835 orang pada akhir November 2022.

"80 tahanan Palestina berstatus penahanan administratif berafiliasi dengan Front Populer, dan kebanyakan dari mereka berada di dua penjara: Ofer dan al-Naqab," kata pernyataan Klub Tahanan Palestina.

Sementara itu, beberapa tahanan Palestina berstatus penahanan sementara lainnya yang berasal dari organisasi dan kelompok-kelompok lain memutuskan untuk memboikot pengadilan Israel.

Tindakan tersebut adalah salah satu upaya terpenting yang dilakukan oleh para tahanan berstatus penahanan sementara sejak awal tahun ini sebagai bentuk perlawanan terhadap tindak kejahatan penahanan sementara oleh rezim Zionis.

Klub Tahanan Palestina juga menegaskan bahwa boikot terhadap pengadilan Israel adalah salah satu langkah perlawanan terpenting yang berdimensi nasional terhadap struktur peradilan rezim Zionis, karena lembaga Israel ini berupaya memperkuat proses pidana penahanan sementara melalui berbagai cara.