Transformasi Asia Barat, 21 Januari 2023

Dinamika di negara-negara Asia Barat pekan lalu diwaranai isu penting di antaranya; Saudi: Normalisasi dengan Israel Untungkan Kawasan.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti; Menlu Saudi: Kami Coba Jalin Dialog dengan Iran, Saudi Minta DK PBB Masukkan Ansarullah ke Daftar Teroris, Menlu Saudi Minta Akhiri Perang Yaman dengan Negosiasi, Isaac Herzog: Israel akan Tercabik-cabik !, Mufti Oman Serukan Umat Islam Bersatu Hadapi Kabinet Ekstremis Zionis, Hamas: AS Terlibat Kejahatan Rezim Zionis terhadap Palestina, Emir Qatar dan Perdana Menteri Irak Jalin Kontak Telpon, Fouad Hossein: Kebijakan Luar Negeri Irak Berpijak pada Keamanan dan Stabilitas Regional, Rezim Al Khalifa Penjarakan Tiga Anak Bahrain, Sekjen Hizbullah Lebanon: Barat Fokus pada Sanksi Ekonomi di Kawasan.

Normalisasi dengan Israel Untungkan Kawasan

Menteri Luar Negeri Arab Saudi menegaskan, normalisasi hubungan dengan Rezim Zionis akan menguntungkan kawasan. Ia juga mengakui bahwa Riyadh sedang berusaha mencari jalan untuk berinteraksi dengan Suriah.

Dikutip Russia Today, Kamis (19/1/2023), Faisal bin Farhan mengatakan, Saudi meyakini bahwa normalisasi hubungan dengan Israel, adalah masalah yang penting.

"Kami selalu mengatakan bahwa kami percaya bahwa normalisasi hubungan dengan Israel, merupakan sesuatu yang akan sangat menguntungkan kawasan," imbuhnya.

Menurut Menlu Saudi, kesepakatan untuk mendirikan negara Palestina menjadi syarat yang diajukan Kerajaan Saudi, sebelum hubungan diplomatik dengan Israel dibuka secara resmi.

"Normalisasi hakiki dan nyata tidak akan terwujud selain dengan memberikan harapan pada orang-orang Palestina," tegas Faisal bin Farhan.

Soal hubungan dengan Suriah, Menlu Saudi menjelaskan, "Kami bekerja sama dengan sekutu-sekutu kami untuk menemukan cara berinteraksi dengan pemerintah Damaskus, lewat upaya mengajukan langkah nyata ke arah solusi politik."

"Negara-negara kawasan harus bekerja sama untuk menemukan solusi perang saudara 12 tahun di Suriah, dan ini membutuhkan kerja keras," pungkasnya.

Saudi Minta DK PBB Masukkan Ansarullah ke Daftar Teroris

Wakil tetap Arab Saudi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mendesak Dewan Keamanan untuk memasukkan Ansarullah Yaman ke daftar organisasi teroris PBB.

Abdallah Al Mouallimi, Senin (16/1/2023) seperti dikutip Al Khaleej Online menyampaikan keinginan tersebut dalam pidatonya di sidang DK PBB yang membahas krisis Yaman.

Ia mengatakan, "Milisi Houthi menolak perpanjangan gencatan senjata karena katamakan, dan motif politik. Masyarakat internasional memberikan peluang baru kepada para pejabat Houthi untuk menyelaraskan upaya-upaya perdamaian."

Wakil tetap Saudi di PBB itu menambahkan, "Mengklasifikasikan milisi Houthi, ke dalam organisasi teroris merupakan kebutuhan yang mendesak, dan urgen."

Tuntutan itu disampaikan Saudi, padahal negara ini sejak 26 Maret 2015 melancarkan agresi militer ke Yaman, dengan dalih mengembalikan kekuasaan pemerintahan dukungannya, dan memblokade total negara itu.

Agresi militer Saudi dan koalisinya ke Yaman, tidak membuahkan hasil yang diharapkan, dan hanya menyebabkan puluhan ribua warga Yaman, tewas dan terluka, serta jutaan lainnya mengungsi.

Menlu Saudi Minta Akhiri Perang Yaman dengan Negosiasi

Menteri Luar Negeri Saudi menyatakan bahwa perang di Yaman harus diakhiri melalui dialog.

Arab Saudi menyulut perang di Yaman sejak 26 Maret 2015 yang terus berlanjut hingga kini.

Sekjen PBB menyebut perang yang telah menewaskan lebih dari 47.000 orang ini sebagai bencana kemanusiaan terbesar di abad ke-21.

Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi hari Rabu (18/1/2023) menyerukan diakhirnya perang di Yaman melalui dialog dan negosiasi.

"Kita harus menemukan cara untuk memulihkan gencatan senjata di Yaman dan mencoba mengubahnya menjadi gencatan senjata yang berkelanjutan," ujar Menlu Saudi

Menyusul konsultasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan niat baik Sana'a, gencatan senjata dua bulan ditetapkan di Yaman pada tanggal 2 April, yang berakhir setelah dua periode perpanjangan dua bulan pada tanggal 2 Oktober tanpa mencapai kesepakatan baru.

Sejumlah media selama beberapa hari terakhir melaporkan bahwa Arab Saudi terpaksa menerima tuntutan Ansarullah dan menyerahkan tuntutan atas hak Sana'a, dan gencatan senjata di Yaman akan diperpanjang selama enam bulan lagi.

Sabtu lalu, Mohammad Abdul Salam, juru bicara dan kepala tim negosiasi Ansarallah mengatakan bahwa setiap solusi untuk perang di Yaman harus memerlukan pembayaran gaji pekerja dari pendapatan minyak dan gas berdasarkan anggaran 2014, pembukaan kembali bandara, pelabuhan, dan jalan, serta pembebasan semua tahanan dan penyelesaian masalah kemanusiaan secara tuntas.

Isaac Herzog: Israel akan Tercabik-cabik !

Pemimpin Rezim Zionis menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait demonstrasi ratusan ribu orang di Wilayah pendudukan. Ia mengakui, Rezim Zionis sedang mengalami konflik besar, dan mungkin saja akan runtuh.

Isaac Herzog, Minggu (15/1/2023) seperti dikutip i24 memperingatkan dampak unjuk rasa besar-besaran ratusan ribu pemukim Zionis di Wilayah pendudukan.

Pada saat yang sama ia menanggapi langkah dan sikap Kabinet baru Israel, terkait reformasi sistem peradilan Rezim Zionis. "Perbedaan pendapat, dan pertikaian terkait reformasi sistem peradilan, akan menyebabkan rakyat kita tercabik-cabik," ujarnya.

Herzog menambahkan, "Saya hari ini memusatkan perhatian pada dua masalah vital yang saya yakin sebagai Pemimpin, bertanggung jawab atas hal itu, yaitu mencegah krisis bersejarah luar biasa dalam konstitusi, dan menghentikan perpecahan di dalam."

"Kita berada di dalam cengkeraman perseteruan besar, konflik ini membuat saya sangat khawatir, sebagaimana juga banyak orang di seluruh penjuru Israel, khawatir," pungkasnya.

Mufti Oman Serukan Umat Islam Bersatu Hadapi Kabinet Ekstremis Zionis

Mufti Oman menyerukan supaya umat Islam untuk bersatu menghadapi kabinet ekstremis rezim Zionis.

Masjid Al-Aqsa baru-baru ini menjadi sasaran serangan rezim Zionis yang memasuki masjid ini secara massal dengan dukungan tentara Israel.

Dengan mengintensifkan serangan mereka terhadap Masjid Al-Aqsa, Israel berusaha memberikan dasar pembagian ruang dan waktu masjid ini.

Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional Rezim Zionis mengancam kembali menyerbu Masjid Al-Aqsa.

Situs Al-Khaleej Online melaporkan, Mufti Oman Ahmed Bin Hamad Al-Khalili di akun Twitternya hari Sabtu (14/1/2023) menyinggung agresi rezim Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa, dan menyerukan persatuan umat Islam ​​untuk menghadapi kabinet ekstrim Israel.

"Pendekatan kabinet Zionis sayap kanan untuk menduduki Masjid Al-Aqsa berarti pernyataan perang, dan bangsa-bangsa Muslim harus bersatu untuk menghadapi kabinet ini sampai pembebasan Masjid Al-Aqsa dan tanah Palestina yang diduduki rezim Zionis," kata Mufti Oman.

"|ni merupakan kewajiban agama di pundak ummt Islam yang harus dipenuhi secara tuntas," tegasnya.

Gelombang penyerbuan terbaru rezim Zionis ke Masjid Al-Aqsa berlangsung di saat lembaga internasional dan hak asasi manusia tidak mengambil tindakan signifikan terhadap Israel.

Hamas: AS Terlibat Kejahatan Rezim Zionis terhadap Palestina

Juru Bicara Hamas menyatakan bahwa keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk mempertahankan kedutaan negara ini di Quds menunjukkan Amerika terlibat dalam kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina.

Situs berita Shahab hari Kamis (19/1/2023) melaporkan, Hazem Qassem, Juru Bicara Hamas dalam sebuah pidato mengatakan, "Keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk mempertahankan kedutaan negara di Quds menunjukkan dukungan pemerintah Joe Biden melanjutkan kebijakan pemerintah sebelum dalam mendukung rezim Zionis".

"Pengumuman keputusan Kementerian Luar Negeri AS mengenai kedutaannya di Quds adalah bukti bahwa Washington terlibat dalam kejahatan terhadap bangsa Palestina dan sepenuhnya mendukung rezim Zionis, serta menutup-nutupi kejahatannya, menginjak-injak hukum internasional dan melanjutkan permusuhan dengan bangsa Arab dan Muslim," ujar Jubir Hamas.

Biden kembali mendukung keputusan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Donald Trump untuk memindahkan kedutaan Amerika ke Quds dan menekankan untuk tetap tinggal di kota ini.

Pada Mei 2018, mantan Presiden AS Donald Trump memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Quds

Emir Qatar dan Perdana Menteri Irak Jalin Kontak Telpon

Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani melakukan percakapan telepon dengan Perdana Menteri Irak Mohammad Shia al-Sudani untuk membahas kerja sama bilateral dan perkembangan regional dan internasional.

Dalam kontak telpon yang berlangsung Kamis (19/1/2023) malam, kedua belah pihak membahas kerja sama bilateral dan mekanisme memperluas dan memperkuat kerja sama tersebut di berbagai bidang.

Emir Qatar juga mengucapkan selamat kepada Al-Sudani atas keberhasilan penyelenggaraan kompetisi sepak bola Piala Arab di Irak.

Babak final kompetisi sepak bola Piala Bangsa-Bangsa Arab diadakan pada hari Kamis antara tim nasional Irak dan Oman di stadion Basra. Tapi momentum olahraga ini menewaskan dua penonton dan puluhan lainnya cedera karena terlalu padat.

Fouad Hossein: Kebijakan Luar Negeri Irak Berpijak pada Keamanan dan Stabilitas Regional

Menteri luar negeri Irak menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Irak didasarkan pada keamanan dan stabilitas kawasan.

Menteri Luar Negeri Irak, Fouad Hossein dalam pertemuan dengan mitranya dari Belanda di sela-sela Forum Ekonomi Davos hari Kamis (19/1/2023) membahas hubungan bilateral dan sejumlah masalah regional yang penting.

Fouad Hossein menekankan bahwa pemerintah Irak berkomitmen untuk menyediakan layanan dan membangun kembali perekonomian negara dengan mengandalkan situasi keuangan yang baik dengan tujuan memberikan layanan terbaik.

Menlu Irak juga menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Irak didasarkan pada pendekatan pandangan negara-negara tetangga dan prinsip dialog dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan yang berdampak pada keamanan dunia.

"Ada hubungan dekat antara keamanan di Irak dan keamanan kawasan," ujar Menlu Irak

"Pemerintah Irak memantau situasi keamanan di Suriah, karena setiap gangguan di Suriah memiliki dampak negatif terhadap keamanan Irak dan kawasan. Misalnya, keberadaan kelompok teroris di kamp dan penjara di Suriah berada di dekat perbatasan Irak," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Irak telah mengalami banyak perang dalam lima dekade terakhir, dan politik Irak telah berubah secara radikal setelah 2023 yang bergerak menuju  sistem demokrasi, dan menyambut negara-negara di kawasan dan dunia.

Rezim Al Khalifa Penjarakan Tiga Anak Bahrain

Rezim Al-Khalifa menjatuhkan hukuman penjara untuk tiga anak tiga Bahrain dengan dalih keterlibatan mereka dalam kelompok teroris.

Organisasi hukum internasional mengumumkan lebih dari 100 anak mendekam di penjara rezim Al Khalifa, yang semuanya ditahan setelah protes tahun 2011, dan kebanyakan dari mereka mengalami pelecehan dan penyiksaan.

Pengadilan rezim Al-Khalifa secara in absentia menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada tujuh pemuda, dan sembilan orang 10 tahun, dua orang lima tahun dan tiga anak-anak selama tiga tahun dengan dakwaan kegiatan politik.

Jaringan Bahraini ini menunjukkan bahwa anak-anak ini dirampas hak-haknya yang paling dasar di penjara-penjara Bahrain yang terkenal kejam.

Rezim Al-Khalifa mempromosikan keberadaan kelompok teroris dalam upaya untuk membenarkan tindakan represi, pembunuhan dan eksekusi terhadap kelompok posisi dan menciptakan ketakutan di hati para pencari kebebasan yang menuntut hak mereka setelah lebih dari satu dekade.

Sejak 14 Februari 2011, Bahrain dilanda protes rakyat terhadap rezim Al-Khalifa.

Rakyat Bahrain menuntut kebebasan, penegakan keadilan dan penghapusan diskriminasi dan pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis, tapi tuntutan mereka diberangus rezim Al Khalifa secara represif.

Sekjen Hizbullah Lebanon: Barat Fokus pada Sanksi Ekonomi di Kawasan

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menyatakan bahwa Barat memokuskan intensifikasi blokade dan sanksi ekonomi di kawasan.

Menurut jaringan TV Al-Mayadeen, Sayid Hassan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon dalam pidato pada peringatan 30 tahun berdirinya Pusat Studi dan Dokumentasi Lebanon hari Kamis (19/1/2023) mengatakan bahwa versi ketiga plot Amerika di kawasan untuk mengintensifkan blokade dan sanksi ekonomi.

"Sebagaimana yang kita saksikan di Ukraina, Barat telah kembali ke era perang proksi, dan fokus mereka saat ini adalah tekanan dan sanksi ekonomi," ujar Sekjen Hizbullah.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon mengungkapkan bahwa Amerika mencegah investasi asing di Lebanon dan pinjaman dan bantuan Bank Dunia.

"Negara-negara menolak undangan Lebanon untuk berinvestasi, dan alasannya karena ancaman dan permintaan Amerika," tegasnya.

Sayid Nasrullah menjelaskan bahwa  Amerika mencegah Lebanon menerima bantuan dari negara-negara seperti Iran dan Rusia juga investasi dari negara-negara seperti Cina dan Rusia demi meningkatkan tekanan terhadap Lebanon.

Tidak hanya itu, AS juga mencegah penyelesaian masalah pengungsi Suriah di Lebanon.