Menlu India Serukan Reformasi Struktur PBB

Menteri Luar Negeri India menekankan urgensi reformasi struktur PBB, karena organisasi internasional ini akan menjadi usang, jika tidak direformasi.

Usulan pembentukan PBB diajukan pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945. Beberapa saat kemudian, organisasi internasional ini didirikan berdasarkan pandangan negara-negara pemenang Perang Dunia II.

Selama beberapa tahun terakhir, banyak negara di dunia, yang menekankan perubahan global dalam beberapa dekade terakhir, dan menyerukan reformasi struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakhiri dominasi beberapa negara atas lembaga internasional tersebut.

Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar hari Minggu (17/9/2023) memperingatkan bahwa PBB pada akhirnya akan menjadi organisasi usang, jika terus menolak reformasi struktural.

"Jika kredibilitas PBB terus dipersoalkan, maka tidak ada yang akan mendatangi organisasi ini untuk mencari solusi dan mereka akan mencari solusi di luar organisasi ini," ujar Menlu India.

Jaishankar menyamakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan penumpang yang duduk di kursi yang menolak untuk bangun, dan berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap PBB untuk melakukan perubahan telah meningkat dan sangat penting bagi badan dunia ini untuk memahami pesan ini,".

Menteri Luar Negeri India menyerukan perlunya memberikan tekanan pada PBB dan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar dunia merasa bahwa perubahan ini harus dilakukan.

Menteri India ini mengkritisi tidak adanya perwakilan benua Afrika, Amerika Latin dan perwakilan India sebagai negara berpenduduk terpadat di dunia di Dewan Keamanan PBB.

Ia memperingatkan para pemimpin PBB dengan mengatakan, "Sampai kapan situasi ini akan berlanjut?".

Sebelumnya, Perdana Menteri India, Narendra Modi juga menekankan perlunya perubahan dan reformasi struktur PBB pada KTT G20 baru-baru ini di New Delhi.

Banyak negara di dunia menggambarkan hak veto lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB sebagai alat untuk melanggar hak negara lain.(PH)