Kelompok-Kelompok Palestina Bersatu Melawan Plot Israel di Tepi Barat
Kelompok-kelompok perlawanan Palestina menekankan perlunya menghadapi rencana ekstremis Zionis di Tepi Barat.
Mustafa Barghouthi, Sekretaris Jenderal Gerakan Inisiatif Nasional Palestina, mengatakan bahwa penjajah, dengan membangun ratusan permukiman dan menempatkan ribuan pos pemeriksaan militer, berupaya mengubah karakter tanah Palestina dan mencaplok seluruh Tepi Barat ke wilayah pendudukan.
Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) juga menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan ilegal rezim Zionis di Tepi Barat tidak memberi hak apa pun kepada para penjajah.
Abu Samer Mousa, salah satu pemimpin Gerakan Jihad Islam Palestina, menekankan pentingnya aksi terkoordinasi dan bersatu secara Palestina maupun internasional untuk menghadapi rencana rezim pendudukan Zionis.
Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina juga menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa persetujuan kabinet rezim pendudukan terhadap usulan Yisrael Katz dan Bezalel Smotrich, Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan Israel, terkait pembangunan permukiman di Tepi Barat, tidak dapat diterima.
Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth sebelumnya melaporkan bahwa Yisrael Katz dan Bezalel Smotrich telah mengambil langkah untuk mengesahkan serangkaian keputusan guna memperdalam “pencaplokan praktis” wilayah Tepi Barat.
Kelompok-kelompok perlawanan Palestina dalam reaksi mereka, melalui pernyataan bersama, menekankan bahwa keputusan baru kabinet keamanan rezim pendudukan terkait peningkatan kontrol atas Tepi Barat berarti pencaplokan praktis wilayah tersebut, menciptakan realitas lapangan baru, dan mengakhiri eksistensi warga Palestina di Tepi Barat.
Kelompok-kelompok perlawanan Palestina menambahkan bahwa keputusan baru kabinet ekstremis rezim Zionis merupakan deklarasi perang melalui peningkatan pembangunan permukiman, penghancuran rumah-rumah di Tepi Barat dan Yerusalem, serta memperkuat kebijakan pemisahan, dominasi, penolakan eksistensi politik Palestina, dan realitas pendudukan Zionis menggunakan kedok hukum dan struktur administratif.
Rencana baru ekstremis Zionis di kabinet Benjamin Netanyahu memungkinkan rezim Israel untuk menghancurkan bangunan milik warga Palestina di Tepi Barat. Implementasi keputusan ini akan mengarah pada ekspansi signifikan permukiman Zionis di seluruh Tepi Barat.
Reaksi terpadu kelompok-kelompok Palestina terhadap rencana baru ekstremis Zionis di Tepi Barat memiliki akar dari beberapa faktor politik, nasional, dan strategis. Rencana ini, terutama setelah keputusan kabinet keamanan rezim Zionis untuk memperluas kontrol atas wilayah A dan B Tepi Barat (yang menurut Kesepakatan Oslo harus berada di bawah administrasi Palestina), menunjukkan bahwa rezim Zionis, dengan melanggar perjanjian sebelumnya dan resolusi PBB, berupaya mengembangkan permukiman.
Rencana baru kabinet rezim Zionis, khususnya pengesahan peningkatan kontrol atas wilayah A dan B Tepi Barat, tidak hanya terbatas pada “permukiman”. Dengan rencana ini, Zionis secara efektif telah merencanakan tujuan utama dan konspirasi mereka untuk menggabungkan wilayah Palestina secara bertahap dan terorganisir.
Persatuan dan integrasi kelompok-kelompok Palestina menghadapi rencana terbaru rezim Zionis di Tepi Barat bukan sekadar reaksi taktis sementara, tetapi menunjukkan pemahaman mendalam dan bersama terhadap ancaman eksistensial yang menargetkan keberadaan nasional dan geografis Palestina.
Dengan perluasan permukiman yang tak terkendali dan pemblokiran jalur komunikasi, bersama dengan pembangunan pos pemeriksaan dan hambatan lainnya, secara efektif Tepi Barat akan terpecah menjadi beberapa bagian kecil dan terisolasi. Hal ini tidak hanya menghilangkan kemungkinan pengembangan ekonomi dan sosial, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi identitas nasional warga Palestina. Selain itu, perubahan demografis bertahap melalui permukiman merupakan upaya Zionisasi menyeluruh wilayah ini.
Hamas, Jihad Islam, Front Rakyat, Front Demokratik, Inisiatif Nasional, dan bahkan faksi-faksi lebih moderat di Otoritas Palestina, semuanya menganggap rencana ini sebagai ancaman terhadap eksistensi seluruh bangsa Palestina. Pemahaman bersama ini menjadi dasar untuk mengeluarkan pernyataan koordinatif dan seruan untuk aksi tunggal.
Langkah-langkah ini, serta rencana rezim Zionis dan konspirasi untuk menguasai Tepi Barat, jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB. Permintaan berbagai kelompok Palestina untuk aksi internasional terkoordinasi adalah upaya untuk mengangkat isu ini di forum global dan mendapatkan dukungan untuk menghadapi “konspirasi” ini.
Reaksi terpadu dan persatuan kelompok-kelompok Palestina menunjukkan pentingnya menghadapi rencana yang menargetkan tidak hanya tanah, tetapi juga identitas dan masa depan politik bangsa Palestina.(PH)
