Perdamaian Abadi di Kawasan di Bawah Pelucutan Senjata Nuklir Rezim Zionis

Pars Today - Selama senjata nuklir rezim Zionis, satu-satunya rezim nuklir di Asia Barat, tetap tersembunyi di balik ambiguitas yang disengaja dan diamnya komunitas internasional, setiap pembicaraan tentang pelucutan senjata di kawasan akan menjadi omong kosong dan munafik.

Melansir Pars Today, Minggu, 23 Agustus 2026, rezim Zionis, meskipun tidak pernah secara resmi mengonfirmasi atau menyangkal kepemilikan senjata nuklirnya, berdasarkan semua laporan internasional terkemuka diketahui memiliki persenjataan nuklir yang signifikan. Menurut laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) tahun 2025, rezim Zionis memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir. Persenjataan ini, dengan kekuatan ledakan gabungan setara dengan 165 kali bom Hiroshima, merupakan ancaman serius bagi keamanan kawasan.

Selain itu, rezim Zionis tidak hanya terus memproduksi material fisi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memproduksi sekitar 10 hulu ledak baru per tahun. Akumulasi senjata pemusnah massal semacam itu, di kawasan di mana setiap ketidakstabilan dapat berujung pada bencana kemanusiaan, berarti mempertahankan supremasi militer dan mengintimidasi negara-negara tetangga.

Salah satu aspek paling mengungkap dari program nuklir rezim Zionis adalah status hukumnya terkait Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Rezim Zionis tidak menandatangani traktat ini dan menolak menerima pengawasan internasional atas fasilitas nuklirnya.

Sebaliknya, Iran, yang telah menjadi anggota traktat ini sejak tahun 1970 dan selalu menempatkan fasilitasnya di bawah pengamanan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), menghadapi tekanan politik dan sanksi ekonomi terberat. Resolusi 487 Dewan Keamanan PBB mewajibkan rezim Zionis untuk menempatkan semua fasilitas nuklirnya di bawah pengawasan IAEA, tetapi rezim ini telah mengabaikan resolusi tersebut selama bertahun-tahun dan, dengan dukungan penuh AS, lolos dari segala bentuk pertanggungjawaban.

Dengan mengandalkan kebijakan "ambiguitas nuklir" yang telah dijalankannya selama lebih dari setengah abad, Israel secara efektif berupaya mempertahankan monopoli nuklirnya di Asia Barat. Kebijakan ini tidak hanya merusak transparansi keamanan, tetapi juga memicu persaingan senjata di kawasan.

Theodore Postol, mantan penasihat Departemen Pertahanan AS, secara tegas menyatakan bahwa ancaman nuklir utama di Asia Barat berasal dari Israel, bukan Iran. Selama rezim Zionis menolak bergabung dengan NPT dan menerima inspeksi IAEA, setiap upaya untuk menciptakan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Barat akan menghadapi hambatan besar.

Salah satu tantangan mendasar dalam jalan menuju pelucutan senjata nuklir kawasan adalah pendekatan ganda AS terhadap program nuklir berbagai negara. Washington dengan segenap kekuatannya telah menjadikan program nuklir Iran sasaran sanksi ekonomi menyeluruh, blokade laut, ancaman, dan serangan militer, tetapi di sisi lain, tidak hanya tidak menekan rezim Zionis, tetapi juga mendukung kebijakan ambiguitas nuklirnya.

Pendekatan ini telah sangat mencoreng kredibilitas AS di bidang non-proliferasi nuklir. Bahkan di dalam AS sendiri, puluhan anggota Kongres menuduh pemerintah menerapkan standar ganda dan menuntut transparansi mengenai persenjataan nuklir rezim Zionis. Jika AS bersikeras bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, tuntutan ini harus berlaku sama bagi rezim Zionis.

Komunitas internasional, termasuk negara-negara Arab dan PBB, berulang kali menekankan perlunya menempatkan fasilitas nuklir rezim Zionis di bawah pengawasan penuh IAEA. Majelis Umum PBB, dalam sebuah resolusi dengan 152 suara mendukung, telah menyerukan rezim Zionis untuk melucuti senjata nuklirnya dan menerima inspektur IAEA .

Republik Islam Iran, bersama dengan beberapa negara Arab seperti Kuwait, Qatar, dan Mesir, menuntut agar rezim Zionis diwajibkan bergabung dengan NPT sebagai rezim non-nuklir dan menerima sistem pengamanan komprehensif. Ini adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan di kawasan.

Secara keseluruhan, jika perdamaian abadi ingin terwujud di Asia Barat, fakta yang tak terbantahkan tentang senjata nuklir rezim Zionis tidak bisa diabaikan begitu saja. Pelucutan senjata nuklir rezim ini dan penempatan fasilitasnya di bawah pengawasan IAEA bukanlah tuntutan politik, melainkan keharusan hukum, keamanan, dan moral.

Selama standar ganda masih mendominasi bidang non-proliferasi nuklir dan Israel terus mengakumulasi persenjataan di balik ambiguitas nuklir, kawasan akan tetap berada dalam siklus ketidakstabilan dan ketidakamanan. Komunitas internasional harus, alih-alih diam, menuntut rezim Zionis untuk menghormati hukum internasional dan mengambil langkah nyata menuju pelucutan senjata nuklir. Hanya dengan demikian kita dapat berharap pada masa depan bebas senjata nuklir yang didasarkan pada perdamaian dan stabilitas di Asia Barat.(Sail)