Sikap UEA Untungkan Israel, Rugikan Rakyat Palestina
Pemerintah Uni Emirat Arab secara tidak langsung meminta rakyat Palestina untuk melupakan wilayah pendudukan tahun 1948.
Kantor berita Palestina, Maan (3/12) melaporkan, Jamal Jama Al Musharakh, Wakil Utusan tetap UEA di PBB mengumumkan ketidakmampuan masyarakat internasional untuk menyelesaikan masalah Palestina dan menuntut pembentukan dua pemerintahan, Palestina dan rezim Zionis Israel.
Al Musharakh dalam sidang majelis umum PBB mengatakan, masyarakat internasional harus mengupayakan pembentukan negara independen Palestina dalam lingkup perbatasan 4 Juni 1967 dengan ibukota Baitul Maqdis Timur berdasarkan resolusi PBB, program damai Arab dan Konferensi Perdamaian Madrid.
Maksud dari lingkup perbatasan 4 Juni 1967 adalah Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza, pasalnya hingga tanggal itu, kedua wilayah pemukiman warga Palestina tersebut belum sempat jatuh ke tangan Israel.
Proses normalisasi hubungan Israel dan UEA dimulai sejak tahun 2009, dan dengan dibukanya kembali kantor perwakilan Israel di UEA, hubungan itu semakin luas.
Pasca kunjungn Silvan Shalom, Menteri Energi Israel kala itu berkunjung ke UEA pada Januari 2014, bulan Desember tahun yang sama, sebuah rute penerbangan khusus dua pihak langsung dibuka dan UEA menandatangani kontrak dengan salah satu perusahaan Israel untuk mengawasi rute tersebut.
Kerja sama beberapa negara Arab termasuk Arab Saudi dan UEA dengan Israel terus berlanjut padahal rezim penjajah Palestina itu adalah musuh nomor wahid Muslimin. Lebih dari itu, satu-satunya solusi penyelesaian masalah Palestina adalah kembali ke suara rakyat Palestina di dalam dan luar negeri. (HS)
