Tekanan Rusia Paksa Turki Ubah Kebijakan Terkait Irak
-
Erdogan dan Al Abadi
Anggota Koalisi Negara Hukum di Parlemen Irak menilai perubahan kebijakan Turki terkait masalah-masalah kawasan dan Irak adalah hasil tekanan internasional.
Situs berita Kurdpress (2/1) melaporkan, Jasim Mohammed Jafar, anggota Koalisi Negara Hukum, Parlemen Irak, Senin (2/1) menganggap pembicaraan telepon terbaru Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki dengan Haider Al Abadi, Perdana Menteri Irak sebagai perubahan kebijakan Ankara terkait Irak.
Ia mengatakan, kontak telepon itu merupakan titik balik dalam upaya pemulihan hubungan Baghdad-Ankara.
Soal penarikan pasukan Turki dari wilayah Irak yang disinggung dalam pembicaraan telepon Erdogan dan Al Abadi, Mohammed Jafar menuturkan, langkah ini diambil menyusul tekanan-tekanan yang dilakukan Rusia, bahkan Amerika Serikat terhadap Turki agar menarik pasukannya dari Irak.
Sementara itu, Sadiq Al Laban, Ketua Fraksi Mustaqilun di Parlemen Irak menilai kebijakan Turki terhadap negara-negara tetangganya sudah berubah dan Baghdad harus berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan Ankara.
Menurut Al Laban, pembicaraan telepon Erdogan dengan Al Abadi, positif dan ia berharap pemerintah Turki lebih memprioritaskan sikap bertetangga yang baik dan menghormati kedaulatan negara-negara tersebut serta segera menarik pasukannya dari wilayah Irak.
Turki akhir tahun 2015 mengirim ratusan pasukannya secara ilegal ke pangkalan Bashiqa, Mosul pusat Provinsi Ninawa, Utara Irak dengan dalih melatih pasukan Peshmerga, Kurdi dan memerangi teroris.
Turki bersikeras agar pasukannya diikutsertakan dalam operasi pembebasan Mosul, namun ditentang oleh pemerintah, partai politik dan militer Irak. (HS)
